Marahnya Pramono Layanan Bank DKI Terganggu: Ini Sudah Keterlaluan

Marahnya Pramono Layanan Bank DKI Terganggu: Ini Sudah Keterlaluan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung meluapkan kemarahannya atas gangguan sistem layanan Bank DKI yang berlangsung sejak akhir Maret 2025.

Pramono menduga ada keterlibatan pihak internal dan akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam," tegas Pramono dalam rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungwa.

Kemarahan Pramono dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat yang tidak bisa bertransaksi melalui layanan digital Bank DKI, seperti JakOne Mobile, pembayaran QRIS, dan tarik tunai ATM Bersama.

Keluhan memuncak pada masa mudik dan Lebaran 31 Maret lalu.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pramono mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono.

Ia menilai pembenahan harus dimulai dari struktur manajemen IT yang dinilainya lalai.

“Jadi, untuk itu, saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ungkapnya.

Ia juga memperingatkan seluruh jajaran Pemprov Jakarta agar tidak mengintervensi proses hukum dan investigasi yang akan berjalan.

Pramono ingin penanganan dilakukan secara profesional dan transparan agar kepercayaan publik bisa kembali.

“Tidak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata Pramono.

Meski begitu, Pramono memastikan dana nasabah tetap aman. Namun, ia meminta gangguan sistem ini harus menjadi yang terakhir, dan Bank DKI harus segera berbenah secara menyeluruh.

“(gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat,” ungkap Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu juga mendorong agar Bank DKI segera memperbaiki performa hingga bisa melakukan penawaran saham perdana (IPO) dalam enam bulan ke depan.

“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal enam bulan,” ujarnya.

Sebelumnya, keluhan dari para nasabah mulai ramai sejak 29 Maret 2025 di akun X (dulu Twitter). Salah satu nasabah Bank DKI melaporkan ke akun X @bank_dki karena tidak dapat menemukan fitur transfer uang ke bank lain di aplikasi JakOne Mobile pada 29 Maret 2025.

“Halo Bank DKI, ini kenapa ya dari siang tidak ada fitur transfer eksternal di aplikasi JakOne, mohon segera diperbaiki ya karena saya mau transfer ke bank lain," tulis akun X @archive.

Kemudian, pada 30 Maret 2025, pemilik akun @unknown* mengunggah tangkapan layar dari pesan yang dia kirimkan ke Instagram Bank DKI.

Akun tersebut komplain karena tidak dapat menggunakan QRIS m-banking. Pada aplikasi mobile banking Bank DKI hanya tertulis ‘Terjadi kesalahan, harap coba lagi nanti’.

Namun, setelah pemilik akun mencoba transaksi yang sama sebanyak lima kali, ternyata saldonya sudah terpotong tapi tidak masuk ke dalam riwayat transaksi. “Gimana nih @bank_dki??" tulis akun @unknown*.

Masalah ini bahkan berlanjut saat Lebaran 2025 yang jatuh pada 31 Maret.

Nasabah dengan akun X @erza*22 menyuarakan kekesalan karena tidak bisa melakukan transaksi antar bank, membayar dengan debit atau QRIS, serta gagal tarik tunai di ATM Bersama.

"Hey @bank_dki sampai kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampai sekarang gak bisa transaksi antar bank, gak bisa bayar debit, gak bisa bayar QRIS, gak bisa tarik tunai ATM Bersama," tulisnya.

Sumber