Nasdem Tak Mau Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Buru-buru Disahkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tak mau wacana untuk kepala daerah dipilih DPRD buru-buru disahkan.
Baginya, harus ada pertimbangan dan diskusi yang matang sebelum akhirnya pemerintah memutuskan sistem tersebut.
Pasalnya, sistem pemilihan langsung muncul sebagai perlawanan atas era Orde Baru yang serba tertutup dan tak demokratis.
“Ya gini, ini bukan memilih ayam atau telur. Kalau Nasdem, kita sama-sama, kenapa sistem demokrasi yang terbuka ini lahir? Sebagai kritik terhadap masa lalu yang sangat limitasi,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/12/2024).
“Kita sama-sama memiliki pengalaman buru, baik (sistem pemilihan) tertutup ataupun yang ekstrim terbuka seperti ini,” sambung dia.
Ia kemudian menawarkan dua pemikiran Partai Nasdem untuk para elite partai politik (parpol) maupun pemerintah soal wacana tersebut.
Pertama, menggunakan kajian komprehensif dan mengutamakan pendekatan berbasis data.
“Kita harus melibatkan kelompok, baik politicial society, civil society, akademisi untuk kemudian melakukan riset base. Kita punya banyak waktu karena ini baru selesai pilkada,” sebut dia.
Baginya, berbagai komentar yang dilontarkan saat ini untuk mendukung kepala daerah dipilih DPRD muncul karena kelelahan para politisi setelah menghadapi rangkaian pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam tahun yang sama.
“Teman-teman bisa bayangkan, ini situasinya, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional,” paparnya.
Kemudian, pendekatan kedua, Willy menyarankan agar para ketua umum partai politik (parpol) di Parlemen duduk bersama untuk menyepakati sistem apa yang tepat ke depan.
“Jadi, republik ini merdeka karena kita bisa berdialog satu dan lainnya, spektrum politiknya berbeda, kebutuhannya berbeda, tapi kita bisa duduk bersama. Karena ada dialog, ada musyawarah di sana,” imbuh dia.
Diketahui wacana agar kepala daerah dipilih DPRD dimunculkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia merasa perlu ada sistem baru untuk mengatur tentang pilkada yang berlangsung di Tanah Air karena memakan biaya begitu tinggi, baik dari sisi pemerintah maupun para calon kepala daerah sendiri.
Sampai saat ini, kebanyakan parpol di DPR RI menyatakan sepakat dengan pernyataan Prabowo.