Optimisme Prabowo terhadap MBG, Yakin Capai Target Sasaran Akhir 2025
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimismenya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.
Keyakinan ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali, saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sebagian orang, alhamdulillah (berjalan),” ujar Prabowo.
Program MBG merupakan salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024.
Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat dan terus berkembang.
“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus, dan sampai hari ini, sudah lebih dari 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Prabowo.
Prabowo memperkirakan program akan mencapai hampir semua target sasaran pada kuartal keempat tahun ini.
Adapun pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.
“Saya perkirakan mungkin Oktober, November, kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” tambah dia.
Meski menunjukkan capaian positif, program MBG tidak lepas dari kritik sejumlah pihak.
Menanggapi hal ini, Prabowo mempertanyakan alasan di balik keraguan terhadap salah satu program prioritas pemerintahannya itu.
“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya dengan itu)?” ucap Prabowo.
Ia menegaskan bahwa program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi nyata anak-anak di berbagai daerah yang mengalami stunting.
Prabowo mengenang pengalamannya saat menjumpai anak berusia 10 tahun dengan tubuh seukuran anak lima tahun.
“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur lima tahun? Dijawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) lima tahun, kecil. Stunting,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membagikan kisah menyentuh dari anak-anak penerima manfaat MBG.
Salah satunya adalah cerita anak-anak yang memilih membawa pulang MBG agar bisa disantap bersama keluarganya.
“Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” tutur Prabowo.
“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” kata Prabowo dengan nada tegas sambil memukul meja.
Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pelaksanaan program MBG diawasi secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menekankan jajaran agar setiap laporan pelaksanaan MBG tidak boleh bersifat "asal bapak senang" atau ABS karena menyangkut nasib hajat hidup rakyat.
“Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4,” ujar Prabowo.
"Jadi, mereka reaktif. Kita tanamkan, jangan kalau laporan ABS, karena ini membahayakan. Karena ini nasib anak-anak," sambung dia.
Selain BGN, Prabowo bahkan melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim), kepolisian, camat, kepala daerah, hingga kepala sekolah dalam pengawasan program MBG.
Dia menyebutkan pengawasan berlapis itu penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
“Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Kadang-kadang kan ada force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah tidak bagus. Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain,” papar dia.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya juga telah meminta Kejaksaan Agung untuk ikut mengawasi program MBG.
Hal ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dikelola, yakni mencapai Rp 171 triliun untuk tahun 2025.
“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Dadan dalam konferensi pers, Kamis (20/3/2025).
