Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Ubah Sikap Politik PDI-P
JAKARTA, KOMPAS.com – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, menimbulkan spekulasi soal arah politik PDI-P dalam pemerintahan saat ini.
Sebab, muncul isu bahwa partai berlambang banteng yang masih bertahan di luar koalisi partai pendukung Prabowo bakal bergabung ke barisan pemerintahan usai pertemuan tersebut.
Namun, pihak Gerindra dan PDI-P memastikan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan, meski kedua tokoh nasional tersebut telah bertemu.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa PDI-P tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
Menurut dia, dalam pertemuan itu, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” tambah dia.
Muzani menambahkan, pernyataan Megawati menunjukkan bahwa PDI-P tetap menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Jadi pada prinsipnya, Ibu Megawati tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif. Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, (beliau) menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Ketua MPR itu.
Senada, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut bahwa Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih tetap berada di luar pemerintahan.
“Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli, Rabu (9/4/2025).
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berharap, PDI-P tetap berada di luar pemerintahan.
Ia menilai, keberadaan PDI-P sebagai oposisi sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Menurut Djayadi, jika PDI-P bergabung ke koalisi pemerintah, konstelasi demokrasi di Indonesia menjadi tidak imbang karena seluruh partai politik berada di pihak pemerintah.
“Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk,” ujar Djayadi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
Selain itu, lanjut Djayadi, jika seluruh partai politik berada di dalam pemerintahan, kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan akan kehilangan mitra untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
“Kelompok kritis di masyarakat dan khususnya civil society serta media kehilangan partner yang bersuara kritis untuk mengontrol pemerintahan. Kualitas pemerintahan kita akan melemah,” imbuh dia.
Meski begitu, Djayadi yakin PDI-P tetap memegang peran sebagai kekuatan penyeimbang.
Ia menyebut ada banyak pihak di internal partai yang menginginkan PDI-P tetap menjadi oposisi.
Djayadi juga menilai pertemuan antara Megawati dan Prabowo penting dalam konteks menjaga komunikasi antara dua tokoh sentral bangsa.
“Jadi sebetulnya pertemuan itu penting dan wajar belaka karena keduanya punya peran penting dalam pemerintahan dan dalam politik,” pungkas dia.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, PDI-P tidak akan bergabung secara formal dalam pemerintahan, tetapi akan tetap menjalin kerja sama di DPR RI.
“PDI-P pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI-P posisi lebih memilih seperti saat ini, tak ada menteri di kabinet tapi di DPR kerja sama," ujar Adi, kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
Menurut Adi, sejak pasca Pilpres 2024, PDI-P sejatinya sudah menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo, tanpa perlu pertemuan formal sekalipun.
“Bahkan banyak elite kunci PDI-P yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan menjadi bukti kuat bahwa secara praktik PDI-P total sudah bekerja sama dengan Prabowo,” kata Adi.
Beberapa kebijakan yang disebut didukung oleh PDI-P antara lain pengesahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, program makan bergizi gratis, hingga revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan menjadi UU.
