PKS Dukung Megawati dan PDI-P yang Tak Gabung Koalisi Prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan PDI-P yang memilih tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap PDI-P yang mendukung pemerintahan Prabowo tanpa masuk menjadi anggota koalisi partai politik pendukung.
“Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDI-P, Bu Megawati khususnya, menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan,” ujar Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani menilai, sikap PDI-P itu memperkuat stabilitas politik nasional, asalkan tetap mengedepankan kolaborasi dan komunikasi antar-elite politik.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar yang membutuhkan kerukunan antarelite politik.
“Jadi silaturahmi bagus, apalagi Lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang. Kita hadapi tantangan berat loh, bukan cuma Donald Trump ya di politik internasional ini. We live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu, Amerika sama China,” kata Mardani.
“Karena Amerikanya going crazy, jadi berbahaya. Belum lagi climate change. Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak,” sambungnya.
Dia menambahkan, sikap PDI-P tersebut juga sejalan dengan prinsip dalam demokrasi, di mana fungsi pengawasan pemerintahan dijalankan oleh parlemen.
“Kita bisa kembali kepada asas bahwa yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam.
Pertemuan yang telah lama dinantikan ini berlangsung di rumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa PDI-P tetap berada di luar pemerintahan, meski Megawati telah bertemu dengan Prabowo.
Dalam pertemuan itu, Megawati berpesan bahwa PDI-P dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak menjadi anggota koalisi pendukung pemerintah.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” ujar dia.
Menurut Muzani, Prabowo bersyukur dengan sikap PDI-P yang tetap akan mendukung pemerintahannya, meski tidak ikut bergabung dalam koalisi.
Bagi Gerindra, lanjut Muzani, pernyataan Megawati tersebut menegaskan bahwa PDI-P menaruh harapan besar kepada Prabowo agar tetap terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
“Jadi pada prinsipnya Ibu Megawati tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif. Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Ketua MPR itu.
