Prabowo Hapus Kuota Impor, Anggota DPR: Berisiko Matikan Produksi Rakyat
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana penghapusan kuota impor komoditas strategis agar tidak mengorbankan nasib petani, nelayan, dan peternak lokal.
Daniel mewanti-wanti agar dibukanya keran impor jangan sampai membuat barang impor membanjiri pasar domestik dan mematikan produksi rakyat.
“Kita tentu mendukung reformasi kebijakan yang transparan dan adil, tetapi menghapus kuota impor secara terbuka tanpa sistem pengendalian yang kuat sangat berisiko,” ujar Johan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
“Jangan sampai niat membuka akses pasar justru menjadi jalan bagi produk asing membanjiri pasar domestik, mematikan produksi rakyat,” imbuh dia.
Menurut Johan, kuota impor berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah untuk melindungi sektor pangan dalam negeri, walaupun masih memiliki banyak celah kecurangan dan kerap diperjualbelikan.
Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berpandangan bahwa pengaturan impor harus tetap ada untuk mencegah monopoli dan permainan kartel.
“Yang perlu dibenahi adalah tata kelola kuotanya, bukan dihapus. Karena kalau sampai salah sistem justru bisa mengancam tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” kata Johan.
“Neraca perdagangan dan produk unggulan lokal harus menjadi pegangan utama dalam pengambilan kebijakan,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Daniel mengusulkan agar pemerintah sebaiknya mengalihkan rencana penghapusan kuota impor menjadi tarif impor.
Dia menilai penerapan tarif 0 persen lebih adil dan tidak merugikan siapa pun karena tidak ada pesaing lokal.
"Impor tetap harus selektif dan mempertimbangkan neraca perdagangan serta substitusi produk dalam kerja sama bilateral," kata Johan.
"Untuk komoditas yang tidak diproduksi dalam negeri, seperti bawang putih dan bawang bombay, tarif 0 persen sudah cukup dan tidak merugikan siapapun karena tidak ada pesaing lokal,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
“Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," ucap Prabowo.
