Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jateng Berlaku hingga 30 Juni, Ini Dampaknya
SEMARANG, KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) membuat warga berbondong-bondong membayar pajak berjalan 2025 ke Kantor Samsat terdekat.
Terbukti, sejak program ini dibuka pada 8 April hingga 10 April 2025, nilai pajak yang sudah dibayarkan oleh warga Jawa tengah mencapai Rp 28 miliar.
Nilai itu tentu berdampak positif terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) setempat.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, nilai pendapatan itu hampir tiga kali lipat dari hari-hari biasa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum adanya program pembebasan tunggakan dan denda pajak tersebut.
"Kami cek, ada kenaikan pembayaran pajak (kendaraan bermotor) hampir 3 kali lipat. (Kurang dari) tiga hari mendapat Rp 28 miliar lebih," kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).
Peningkatan itu disebut terjadi karena antusiasme warga yang membayar pajak, berkat adanya program pemutihan tersebut.
Apalagi didapati tunggakan pajak selama 10 tahun kini terbayar lunas.
KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Situasi parkiran kantor samsat Blora, di Jalan Jendral Sudirman Nomor 108, Kelurahan Bangkle, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025)
Melalui program ini, PAD dari sektor tersebut akan terus bertambah, karena program masih berlaku hingga 30 Juni 2025.
Dia menuturkan, pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari berbagai keringanan.
Masyarakat bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan plus denda tunggakan jasa raharja.
Menurut Luthfi, program ini tidak hanya mendongkrak PAD, tapi juga meningkatkan kesadaran warga agar ke depan lebih tertib dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, baik secara online maupun datang langsung di gerai Samsat.
Luthfi menambahkan, pajak kendaraan yang masuk ke PAD akan dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana untuk kenyamanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, hingga mendukung swasembada pangan di Jateng.
"Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD Pemprov dan Kabupaten/kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing," tandas dia.
