Sudahi Konflik Pilkada, Aparat TNI-Polri dan Pemda Musnahkan Ribuan Alat Perang di Puncak Jaya
JAYAPURA, KOMPAS.com - Guna menyudahi konflik pemilu kepala daerah (Pilkada) yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, dilakukan pemusnahkan belasan ribu alat perang di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (10/4/2025).
Pemusnahan alat perang itu dilakukan langsung Kapolda Papua Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare bersama Danrem 173/PVB Brigadir Jenderal TNI Fritz Willem Ricard Pelamonia.
Ada pula Penjabat Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, Kapolres dan Dandim 1714 Puncak Jaya, Sekda Puncak Jaya, Tumiran.
Pemusnahan ini disaksikan tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan kubu paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.
Alfred Papare mengatakan, belasan ribu alat perang yang dimusnahkan ini merupakan hasil rasia aparat gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah pada konflik antardua kubu paslon bupati usai Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya.
"Alat perang yang dimusnahkan itu diantaranya 8.789 anak panah, 462 tali busur, 463 busur panah, 2.500 ketapel, 1 ketapel rakitan, 18 kapak, 512 parang, 2 senapan angin dan 1 HT," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com di Jayapura, Kamis (10/4/2025).
KOMPAS.COM/Dok Pemda Puncak Jaya Pemusnahan puluhan ribu alat perang pada Kamis (10/4/2025) sebagai simbol perdamaian sekaligus mengakhiri konflik Pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah.
Mantan Wakapolda Papua Barat itu secara tegas membantah isu alat perang yang disita dari massa kedua kubu paslon bupati itu dikembalikan kepada pemiliknya.
"Untuk itu, kami ada di lapangan ini dalam rangka melakukan pemusnahan alat-alat yang digunakan dalam konflik pasca-Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, dari hasil razia yang dilaksanakan," ungkapnya.
Jenderal bintang satu itu menyampaikan, pemusnahan alat perang itu sebagai simbol perdamaian.
Alfred berharap Roh Kudus bekerja di hati masyarakat, terutama massa pendukung paslon bupati nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.
"Apa yang mereka ucapkan kemarin yang kita dengar semua. Di kubu paslon nomor 1 menyampaikan bahwa kita menyatakan damai ini di bawah kolong langit didengar oleh Tuhan, alam dan nenek moyang."
"Itu benar-benar kita wujudkan, bukan sekadar kita mengucapkan saja," ujarnya.
"Di Kubu paslon nomor urut 2 juga menyatakan (Kota) Mulia akan aman dan apapun keputusan MK nanti kita tetap aman. Itu dinyatakan mereka dan disaksikan kita yang hadir kemarin," tambahnya.
KOMPAS.COM/Dok Pemda Puncak Jaya Pemusnahan puluhan ribu alat perang pada Kamis (10/4/2025) sebagai simbol perdamaian sekaligus mengakhiri konflik Pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah.
Alfred berharap, pernyataan damai dan tidak mau perang lagi tersebut, betul-betul dilaksanakan dengan baik dan aparat TNI - Polri bersama pemerintah akan mengawasi itu.
Sementara itu Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits WR Pelamonia mengatakan, kegiatan pemusnahan ini merupakan bukti nyata pertikaian telah selesai.
"Kami paham, namun secara resmi dan pemerintahan, harapan kami agar kedua belah pihak berdamai seperti apa yang kemarin kita lakukan yakni mendatangi massa paslon 1 dan paslon 2 yang mana kedua kubu ingin damai," ujarnya.
Frits menegaskan, dukungannya untuk Kapolda Papua Tengah bersama jajaran melakukan penegakkan hukum terhadap konflik pasca-Pilkada di Puncak Jaya.
"Kami TNI mendukung penuh, mem-backup dan membantu apa yang dilakukan bapak Kapolda dan jajarannya. Bapak Kapolda minta kekuatan berapa pun, kami TNI siap mendukung itu," katanya.
Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib mengapresiasi TNI - Polri yang selalu bersama pemerintah daerah mencari solusi perdamaian antara kedua kubu pendukung paslon bupati dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.
"Pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri selalu ada sampai hari ini, bukan untuk mengancam, bukan untuk hal-hal lain, namun untuk menjamin keamanan warga Puncak Jaya dan aktivitas dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.
Kata Yopi, pemusnahan alat perang itu bukan berakhir di situ saja, tetapi akan terus dilakukan hingga Puncak Jaya betul-betul aman.
"Saya meminta kepada kedua kubu paslon bupati bahwa sesuai kesepakatan untuk menghentikan perang, pemerintah akan tetap menfasilitasi tahapan perdamaian itu," ucapnya.
