Adies Kadir

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan penetapan pimpinan Komisi XII DPR akan dilakukan pekan depan. Adies mengatakan saat ini masih menunggu daftar nama pimpinan dari masing-masing fraksi.

"Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga nggak mau lama-lama, bisa lah minggu depan," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

"Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insyaallah minggu depan sudah selesai," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal menggelar rapat untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan, pimpinan parlemen sudah mengetahui poin-poin putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dkk, tetapi perlu membahasnya lebih lanjut.

“Kita ini kan harus membicarakan dulu ya kan, poin-poin nya juga baru tadi keluar dari website. Jadi nanti kita akan bicara dengan teman-teman dan pimpinan lain,” ujar Adies saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menanggapi usulan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat UU Ketenagakerjaan baru terpisah dari UU Cipta Kerja. Adies mengatakan DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama pemerintah.

"Bukan hanya di legislatif, terkait dengan undang-undang kan itu persetujuan antara pemerintah dan DPR, jadi harus ada pembicaraan dulu antara pemerintah dan DPR. Ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, mengungkapkan optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Komisi XI dan mitra kerjanya, termasuk menteri keuangan (menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara, bahkan berusaha melampaui target presiden. Melihat kondisi pasar di awal pemerintahan ini, saya optimistis kita dapat mencapainya,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman dpr.go.id Senin (28/10/2024).