Airlangga Hartarto

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons imbas pemilihan presiden (pilpres) AS terhadap harga minyak dunia.

 Dia mengamini bahwa ada peran dari Kepala Negara AS berikutnya terhadap kondisi harga minyak ke depan.

“Kalau harga minyak tentu imbasnya apa yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East. Namun tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap, baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, segala industri yang memiliki banyak tenaga kerja harus dilindungi oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan, hal itulah yang membuat pemerintah berusaha menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merugi dan dinyatakan pailit.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

“Putusan MK akan kita hormati, pemerintah akan menjalankan,” kata Airlangga saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Airlangga memastikan program-program GSN tidak akan tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga.

"Nggak (akan tumpang tindih), kalau ini Gerakan Solidaritas," kata Airlangga di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Sebagai informasi, GSN adalah gerakan yang diisi oleh unsur-unsur dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan para relawan lainnya. Ketua TKN, Rosan Roeslani, kini didapuk sebagai Ketua GSN.

Airlangga mengatakan program-program GSN telah dikoordinasikan oleh Ketua GSN Rosan Roeslani. Dia mengatakan kehadiran GSN ini untuk melanjutkan tugas mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan capaian tingkat inflasi Indonesia yang bisa dijaga di level 1,71%. Menurutnya, pencapaian ini tak banyak negara G20, seperti Amerika Serikat (AS), bisa menekan inflasi di level rendah seperti Indonesia.

Hal itu diungkapkan Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. Adapun, acara ini dihadiri 75 duta besar atau 90 perwakilan luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan. 

Airlangga menyampaikan kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, butuh, serta pengusaha. 

“Pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Dalam jangka pendek kan terkait dengan pengupahan,” ujarnya, Jumat (1/11/2024). 

Terkait pengupahan, Airlangga menuturkan nantinya pemerintah akan mempertegas ‘kehidupan yang layak’ dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Airlangga mengatakan pemerintah sedang membahas terkait upah minum provinsi (UMP).

"Undang-Undang Cipta Kerja tentu pemerintah mengapresiasi keputusan MK dan tentu akan mematuhi keputusan MK," ujar Airlangga saat ditemui awak media di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).

Ia menyebutkan tahap selanjutnya berkutat soal upah minimum provinsi (UMP). Saat ini pemerintah masih fokus memetakan variabel dalam penentuan UMP ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait masih terkontraksinya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia  pada Oktober 2024 di level 49,2. 

Airlangga menyebutkan sektor manufaktur masih bertengger di bawah angka 50—yang menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas—akibat kondisi daya beli masyarakat yang mempengaruhi permintaan. 

“Kami melihat dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen,” ujarnya kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024). 

Pasalnya, permintaan yang turun dari masyarakat membuat stok barang meningkat dan produksi barang baru menjadi turun. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

"Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merayu 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan. Apalagi, terbaru raksasa tekstil Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit.

"Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) petang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga sejam tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa mereka membahas setidaknya tiga topik. Pertama, langkah perlindungan industri padat karya yang kinerjanya terus menurun belakangan.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti-dumping yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar pemerintah dan lembaga," kata Airlangga usai pertemuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. 

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD? 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD. 

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri siang ini ke Istana Negara, Jakarta. Prabowo akan menggelar rapat membahas kebijakan subsidi.

"Kebijakan subsidi, jadi kita diundang beberapa menteri," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin dikoordinasikan, isinya apa? Nanti saya mau ikut dulu," tambahnya.

Yandri tidak menyebutkan subsidi terkait apa yang akan dibahas. Ia menekankan kemungkinan terkait kebijakan subsidi secara umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

"Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability," ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil," ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil dengan kode emiten SRIL itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap dapat melanjutkan kegiatan ekspor dan impor meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit.

Airlangga menegaskan pentingnya Sritex untuk terus berproduksi agar tidak menghentikan operasional perusahaan.

"Tahap sekarang kita monitor dulu, yang pertama Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan," ungkapnya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua anggota Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri (wamen), kepala badan, hingga staf khusus dan utusan khusus presiden, merampungkan tiga hari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024).

Usai menjalani retret yang berisi pembekalan kedisiplinan hingga urusan pemerintahan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menginginkan bekerja dengan cepat.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rangkaian retreat kabinet di Akademi Militer, Magelang, Minggu.