APBN

Bisnis.com, JAKARTA — Pajak Penghasilan atau PPh impor, maupun bea masuk dan bea keluar, merupakan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai belanja negara yang pada tahun ini mencapai Rp3.621,3 triliun. 

Dalam menghadapi tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan penyesuaian tarif dan deregulasi pajak serta kepabeanan untuk menurunkan tarif tersebut. 

Per akhir Maret 2025, pemerintah telah berhasil mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp516,1 triliun. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum memerincikan data penerimaan tersebut. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparannya di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sudah tumbuh positif pada Maret 2025, akhiri tren negatif dua bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki jatah penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara/SBN senilai Rp642,6 triliun pada tahun ini. Per akhir Maret 2025, tersisa Rp360 triliun.

Jatah tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025. 

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan sisa target penerbitan SBN senilai Rp360 triliun untuk periode sembilan bulan berikutnya menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan untuk membiayai belanja pemerintah sepanjang 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat risiko melebarnya defisit karena penambahan utang untuk membiayai APBN 2025, tetapi tidak akan ‘jebol’ melebihi 3% dari PDB.

Pelebaran tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi penerimaan yang tercanam sebagai konsekuensi dari sejumlah kebijakan untuk menghadapi tarif resiprokal 32% dari Donald Trump.

Misalnya, pemerintah melakukan penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) impor, bea masuk, maupun bea keluar barang-barang tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit senilai Rp104,2 triliun sampai dengan akhir Maret 2025.

Dalam paparannya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menunjukkan bahwa defisit postur APBN 2025 tersebut mencapai 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tiga bulan pertama tahun ini. 

Angka tersebut tercatat masih di bawah dari target awal, di mana APBN dirancang defisit senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi disrupsi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan strategi frontloading APBN 2025. 

Untuk diketahui, frontloading merujuk pada strategi pembiayaan APBN khususnya dengan penerbitan surat utang pemerintah dalam porsi yang signifikan di awal-awal tahun fiskal. 

Pada 2025 ini, Sri Mulyani mencatat bahwa frontloading telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai disrupsi global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Benar saja, pada 1 April lalu Trump mengumumkan kebijakan tarif impor dan Indonesia diganjar tarif 32%. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

"Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN," tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali alasan ditundanya rilis data kinerja APBN pada Januari 2025 dalam konfensi pers APBN KiTa. Dia sempat menyebut implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax turut memengaruhi hal tersebut. 

Pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyebut media hingga pelaku usaha sempat menyoroti konferensi pers APBN KiTa Februari 2025 yang sempat ditunda. Konferensi pers itu untuk merilis data kinerja APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain untuk Januari 2025 atau awal tahun. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap terjaga meski terdapat inisiatif-inisiatif baru, termasuk pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

Ia memandang semua inisiatif tersebut sudah diperhitungkan dengan matang dalam blok APBN yang ada. Tidak perlu khawatir akan dampaknya terhadap keseimbangan fiskal negara.

"Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol—tidak jebol. Danantara, termasuk penggunaan dividen, itu sudah kami penghitungkan. Jadi, kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor of confidence," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan bakal mengguyur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155,5 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan nasional pada 2025.

Mengutip informasi yang dibagikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan RI biaya yang diguyurkan itu meningkat 36,04% dibandingkan 2024 sebesar Rp114,3 triliun.

“Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas 2025, alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” tulis Ditjen Perbendaharaan dalam akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjawab soal dampak perlambatan ekonomi usai adanya pengalihan belanja modal dan belanja barang atau efisiensi APBN yang mencapai Rp 300 triliun.

Prabowo mengakui, pengalihan tersebut memang akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi .

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam perbincangan bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan. Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus, hangus oleh korupsi-korupsi kecil, menengah, dan besar," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax sudah tidak lagi bermasalah. Bahkan, dia menyebut Coretax sebagai inovasi besar.

Anggito menilai tidak benar anggapan yang menyatakan penerimaan pajak turun drastis karena penerapan Coretax. Hanya saja, dia mengakui implementasi Coretax memerlukan penyesuaian perubahan sistem sehingga memakan waktu.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul yaitu susahnya mengunggah faktur pajak di Coretax. Kini, klaimnya, permasalahan tersebut sudah hampir terselesaikan.