APBN

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara menghadapi tantangan pada tahun depan dan harus mengandalkan pinjaman, sejalan dengan kebutuhan berbagai program jumbo dan belanja perpajakan untuk insentif dalam meredam efek PPN 12%.

Pemerintah juga memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dengan pengecualian terhadap tiga barang pokok penting (bapokting), yakni Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri—yang tetap 11% karena selisih 1% ditanggung pemerintah.

Tetap teguh dengan rencananya, pemerintah pada akhirnya menyiapkan insentif melalui paket kebijakan ekonomi 2025—utamanya insentif perpajakan—dengan anggaran sekitar Rp40 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memproyeksikan insentif atau belanja perpajakan mencapai Rp445,5 triliun pada 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan angka tersebut diproyeksikan berdasarkan data realisasi belanja perpajakan beberapa tahun terakhir.

"Ini [Rp445,5 triliun] adalah 1,83% dari produk domestik bruto," jelas Suahasil dalam acara Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan belanja perpajakan termasuk instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suahasil mengibaratkan belanja perpajakan sebagai pajak yang tidak dipungut atau dibebaskan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Dia mengingatkan ada tanggung jawab yang besar dibalik dana desa tersebut.

"Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Misbakhun menambahkan tanggung jawab para kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab, dana desa berasal dari uang negara.

"Ketika bapak dan ibu sekalian menjadi kepala desa dan diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, ada tanggung jawab yang berat," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang guna menghemat pengeluaran anggaran pemerintah.

Instruksi tersebut kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan mulai dari kepala daerah, hingga instansi pemerintahan.

Pesan itu kembali disampaikannya pada saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konferensi pers mengenai kondisi APBN terkini pada Rabu (11/12/2024). Sejumlah aspek penting telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan para Wakil Menteri Keuangan.

Berikut sejumlah poin penting kondisi terkini APBN Indonesia dalam Konferensi Pers APBN Kita yang dirangkum Bisnis

Hingga akhir November 2024 defisit APBN tercatat senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menilai perekonomian bergerak usai realisasi subsidi energi untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik membengkak dibandingkan dengan tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan realisasi subsidi energi untuk BBM sebesar 15.105,6 ribu kiloliter hingga 30 November 2024. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Lalu, realisasi subsidi LPG 3 kg senilai 6.858,2 juta kilogram sampai dengan 30 November 2024. Angka tersebut naik 1,9% secara YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin membelanjakan Rp460 triliun selama Desember 2024 untuk menggenjot target realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp2.098,6 triliun hingga 30 November 2024. Jumlah tersebut setara 85,1% pagu APBN 2024.

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan memproyeksikan realisasi belanja pemerintah pusat pada akhir 2024 mencapai Rp2.558 triliun.

"Artinya selama Desember ini, seluruh APBN, pemerintah akan belanja sebesar Rp460 triliun. Ini adalah jumlah belanja yang cukup besar untuk satu bulan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketentuan PPN 12% yang direncanakan untuk barang mewah, paling lambat akan terbit pada pekan depan.

“Semoga paling lambat minggu depan kalau bisa minggu-minggu ini,” ujarnya usai konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Sri Mulyani menyampaikan barang-barang yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap akan dipertahankan.

Barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, dan rusunami, pemakaian listrik, dan air minum akan bebas PPN.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun.

Thomas menjelaskan pembiayaan utang yang mencakup 74,6% dari APBN 2024 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

Keponakan Prabowo Subianto tersebut menegaskan pemerintah akan terus mengelola risiko pembiayaan utang.

"Kinerja pembiayaan ini terjaga dalam level terkendali dengan pengelolaan yang prudent dan kredibel serta tetap menjaga risiko dalam batas aman," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan pemerintah akan menggenjot penerimaan pada Desember, di tengah realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai Rp1.688,93 triliun atau 85% dari pagu per November 2024.

Anggito menuturkan pencapaian tersebut masih on track atau sesuai dengan perkiraan pemerintah.

Pada sisa hari di Desember, Anggito menyampaikan akan ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan secara perinci.

“Di Desember biasanya ada upaya-upaya dan penerimaan yang cukup signifikan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan dirinya kerap diam dan tidak merespons pertanyaan media massa usai kembali menjadi menteri keuangan pada pemerintah baru era Prabowo Subianto.

Sebagaimana pantauan Bisnis, Sri Mulyani kerap tidak menjawab pertanyaan wartawan sekalipun soal kebijakan pemerintahan baru. Dirinya juga memilih bungkam setiap ditanya terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya mulai pada 1 Januari 2025.

Dirinya beralasan bahwa pihaknya tengah sibuk mengurus anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) baru, sehingga memilih untuk diam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN hingga akhir November 2024 mencatatkan defisit senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.

Di sisi lain, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan APBN 2024 sebesar 76,8% dari rencana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi memulai tahun anggaran APBN 2025. Dalam APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, belanja negara naik 8,9% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara target pendapatan negara Rp3.000 triliun. 

Pada Selasa (10/12/2024), Presiden Prabowo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hal itu menandakan dimulainya siklus APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

"Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut tengah berkoordinasi bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas mengenai usulan penambahan anggaran.

Dalam usulan itu, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif. 

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan anggaran yang semakin besar dalam APBN 2025 tercermin melalui rencana pembiayaan yang meningkat dari Rp648 triliun tahun ini menjadi Rp775,87 triliun pada tahun depan.

Hal tersebut sejalan dengan pagu belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun atau meningkat Rp296,2 triliun dari APBN 2024.

Mencermati rincian pembiayaan utang, langkah pemerintah untuk membiayai program di awal pemerintahan Prabowo Subianto melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) justru turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 berencana untuk menarik pinjaman luar negeri yang lebih besar 219% dari 2024, untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto yang telah tercantum dalam APBN.

Tercatat dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2025, pembiayaan utang direncanakan sejumlah Rp775,87 triliun.

Angka pinjaman luar negeri 2025 tersebut tercatat lebih besar Rp127,78 triliun atau naik 16,72% dari target 2024 yang senilai Rp648,08 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan tiga wakil menteri keuangan yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (6/12/2024) sore.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/12/2024) kemarin. Mereka membahas soal tindak lanjut penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025.

Hasilnya, Dasco mengaku sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah ihwal barang mewah yang akan dikenai PPN 12%, barang/jasa yang tetap dikenai PPN 11%, dan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN sama sekali.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) berencana mengkaji skema pinjaman saldo anggaran lebih atau SAL Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan perseroan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/2024 terkait pinjaman SAL APBN.

Meski demikian, dia menuturkan emiten BUMN Karya tersebut sedang mengkaji skema pinjaman sembari menanti penerapan kebijakan tersebut.

"Saat ini, kami masih mempelajari lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan peraturan tersebut sambil menunggu implementasi atas kebijakan ini," ujar Mahendra saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan niat besar di balik rencana memotong anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.

Dalam Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024), ia menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Prabowo menyebut perjalanan dinas luar negeri para pejabat bisa mencapai angka fantastis, sekitar 3 miliar dolar AS per tahun. Dengan mengurangi anggaran tersebut sampai 50 persen, negara berpotensi menghemat sampai sekitar Rp 15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan rincian APBN 2025, di antaranya berisi bahwa target penerimaan PPh Pasal 21 atau pajak karyawan naik hingga 45%.

Hal itu tercantum dalam Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang diundangkan pada akhir pekan lalu, Sabtu (30/11/2024).

Pemerintah mematok penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan senilai Rp313,5 triliun pada 2025. Angka itu naik Rp98,3 triliun atau 45,6% dari target PPh 21 pada 2024 senilai Rp215,2 triliun.