Apindo

Apindo: Indonesia Tourism Fund Jadi Momentum Pengembangan Pariwsata

Apindo: Indonesia Tourism Fund Jadi Momentum Pengembangan Pariwsata

()

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Maulana Yusran menyampaikan, kehadiran dana pariwisata ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan destinasi superprioritas seperti Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, tetapi juga kepentingan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Jadi harus benar-benar yang digunakan untuk kepentingan pengembangan pariwisata seluruh Indonesia. Itu yang paling penting dulu konsepnya,” kata Maulana kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

Industri Padat Karya Babak Belur, Pengusaha Mau UMP 2025 Pakai Formula PP 51

()

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum di atas ketentuan formula yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. 

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha berharap perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada beleid tersebut, mengingat kondisi ekonomi dan industri padat karya yang sedang tertekan. 

"Di situ sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan ada koefisiennya. Itu yang sebenarnya diikuti, jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia," kata Shinta di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024). 

Menko Airlangga Bertemu Apindo Bahas UMP hingga Industri Padat Karya

Menko Airlangga Bertemu Apindo Bahas UMP hingga Industri Padat Karya

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) petang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga sejam tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa mereka membahas setidaknya tiga topik. Pertama, langkah perlindungan industri padat karya yang kinerjanya terus menurun belakangan.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti-dumping yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar pemerintah dan lembaga," kata Airlangga usai pertemuan.

RI Bakal Gabung BRICS  OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

RI Bakal Gabung BRICS OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

Apindo Minta Truk Sumbu 3 ke Atas Dilarang Lalu-lalang saat Nataru, Ini Alasannya

Apindo Minta Truk Sumbu 3 ke Atas Dilarang Lalu-lalang saat Nataru, Ini Alasannya

()

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkan pemberlakukan pelarangan truk sumbu tiga ke atas untuk beroperasi pada momen hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat ini.

Hal itu mengingat kondisi deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut yang terjadi akibat adanya penurunan daya beli di masyarakat.

Dewan Pakar Apindo, Danang Girindrawardana menilai kondisi deflasi sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian, terlebih sudah terjadi 5 bulan berturut-turut.