Arab Saudi

Pemerintah Syaratkan Saudi Naikkan Gaji dan Perlindungan Pekerja Migran Sebelum Cabut Moratorium

Pemerintah Syaratkan Saudi Naikkan Gaji dan Perlindungan Pekerja Migran Sebelum Cabut Moratorium

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan Arab Saudi harus memenuhi syarat peningkatan gaji dan perlindungan, sebelum pemerintah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI).

“Arab Saudi itu selama ini selalu minta gajinya rendah. Dari 2015 itu mintanya 300 (dolar AS), kira-kira Rp5 juta. Sistem perlindungannya di sana juga masih kurang,” ujar Karding usai dialog publik di Kantor Kementerian P2MI, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/12/2024).

Nasaruddin Umar Minta Arab Saudi Tinjau Kebijakan Pemangkasan Petugas Haji

Nasaruddin Umar Minta Arab Saudi Tinjau Kebijakan Pemangkasan Petugas Haji

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta Kerajaan Arab Saudi untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan jumlah petugas haji asal Indonesia hingga 50 persen.

Kebijakan ini dinilai akan menyulitkan jemaah haji Indonesia, yang mayoritas berusia lanjut.

"Saya datang khusus kemarin (saat kunjungan ke Arab Saudi), ketemu dengan Menteri Haji, mohon ditinjau kembali, karena daftar tunggu kami 48 tahun," kata Nasaruddin saat ditemui di Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

"Berarti rata-rata nanti jemaah haji itu sudah tua-tua, perlu pendamping," katanya lagi.

5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini

5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini

()

Pemerintah Arab Saudi mengecam rencana Israel untuk menggandakan populasinya di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang puluhan tahun diduduki Tel Aviv. Riyadh menyebutnya sebagai langkah "sabotase" terhadap Suriah.

Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al-Arabiya, Senin (16/12/2024), menyatakan "kutukan dan kecaman" terhadap rencana Israel tersebut, yang diumumkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12) waktu setempat.

Riyadh menyebut rencana itu sebagai bagian dari "sabotase berkelanjutan terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah" setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad sepekan lalu.

Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

()

Pemerintah Arab Saudi mengecam rencana Israel untuk menggandakan populasinya di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang puluhan tahun diduduki Tel Aviv. Riyadh menyebutnya sebagai langkah "sabotase" terhadap Suriah.

Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al-Arabiya, Senin (16/12/2024), menyatakan "kutukan dan kecaman" terhadap rencana Israel tersebut, yang diumumkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12) waktu setempat.

Riyadh menyebut rencana itu sebagai bagian dari "sabotase berkelanjutan terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah" setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad sepekan lalu.

Rezim Assad Tumbang, Arab Saudi Dukung Pilihan Rakyat Suriah

Rezim Assad Tumbang, Arab Saudi Dukung Pilihan Rakyat Suriah

()

Arab Saudi menyatakan dukungan untuk rakyat Suriah dan pilihan mereka pada "tahap kritis" yang saat ini terjadi di negara tersebut. Dukungan Riyadh ini disampaikan setelah tumbangnya rezim Presiden Bashar al-Assad atas Suriah menyusul serangan pasukan oposisi yang ingin melengserkannya.

"Kerajaan menegaskan dukungan terhadap persaudaraan rakyat Suriah dan pilihan mereka pada tahap kritis dalam sejarah Suriah, dan menyerukan upaya bersama untuk menjaga persatuan Suriah dan kohesi rakyatnya, dengan cara yang melindungi negara tersebut dari kekacauan dan perpecahan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (9/12/2024).

Kisah Maryam Lolos Hukuman Mati Usai 15 Tahun di Penjara Bawah Tanah Saudi

Kisah Maryam Lolos Hukuman Mati Usai 15 Tahun di Penjara Bawah Tanah Saudi

()

Maryam (54), warga Desa Jaddih Laok, Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur, sempat menjalani hukuman penjara 15 tahun 7 bulan di Arab Saudi. Kini ia lega usai lolos dari hukuman mati.

Perkara yang menimpa Maryam bermula saat ia bekerja di rumah majikannya Yahya pada 2009. Suatu saat, majikannya itu memaki-maki Maryam.

"Saya tidak terima dihina, saya siram pakai air panas," ujar Maryam, dilansir detikJatim, Kamis (5/12/2024).

Majikannya yang tak terima, lantas melaporkan Maryam ke polisi. Mendengar ia dilaporkan, Maryam lalu berencana kabur. Nahas, rencana kaburnya diketahui majikannya.

Prancis-Arab Saudi Akan Gelar Konferensi Pembentukan Negara Palestina

Prancis-Arab Saudi Akan Gelar Konferensi Pembentukan Negara Palestina

()

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan menjadi ketua bersama sebuah konferensi tentang pembentukan negara Palestina. Konferensi tersebut akan digelar pada bulan Juni mendatang.

"Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama sebuah konferensi untuk kedua negara tersebut pada bulan Juni tahun depan," kata Macron, mengacu pada Israel dan Palestina.

"Dalam beberapa bulan mendatang, bersama-sama kami akan memperbanyak dan menggabungkan inisiatif diplomatik kami untuk membawa semua orang di sepanjang jalan ini," tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).

Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran

Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Dalam pernyataannya, Dubes Faisal mengungkapkan bahwa saat ini, PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari negara-negara non-Muslim seperti India, Thailand, dan Filipina.

"Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim," kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).