Asn

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ia katakan saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon.

"Mari kita semua bekerja dengan penuh semangat, profesionalisme, dan inovasi, di setiap tantangan yang dihadapi harus dijadikan sebagai peluang untuk berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," kata Helldy dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dody menyebut, proses pemindahan ASN itu bakal dilakukan usai mengantongi restu Presiden Prabowo Subianto.

“Kita nunggu arahan Presiden lewat KemenPAN-RB. Selama ini belum ada aba-aba dari Bu MenPAN-RB,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (13/12/2024).

Dody menegaskan, dirinya saat ini tengah mengebut pembangunan infrastruktur untuk menunjang pemindahan ASN tersebut. Di samping itu, Kementerian PU juga saat ini tengah mengkalkulasikan pembangunan kantor untuk ASN di IKN. 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres terkini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal 2025.

Selain itu, dia mengatakan percepatan pembangunan IKN juga dilakukan untuk mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028. 

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak 1.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Lebong, Bengkulu, dilaporkan belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama lima bulan terakhir.

Puluhan ASN yang tidak tahan dengan kondisi ini, pada Kamis (5/12/2024), mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk mencari penjelasan.

Ropik, salah seorang ASN yang turut hadir di kantor BKD, menyatakan bahwa mereka mewakili seluruh 1.500 ASN yang belum mendapatkan hak mereka.

"Kami datang untuk meminta penjelasan kenapa TPP kami belum dibayarkan selama lima bulan," ujarnya saat dikonfirmasi.