ASN

Bisnis.com, JAKARTA — Warganet mempertanyakan kebijakan reward atau ‘bonus’ untuk pegawai Bea Cukai yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan maupun cukai. 

Keresahan warganet dalam media sosial X tersebut—dulu Twitter—muncul karena menemukan kenyataan bahwa pegawai bea cukai mendapatkan ‘bonus’ yang disebut premi atau penghargaan apabila menangani pelanggaran. 

Lantas, hal tersebut membuat warganet menyimpulkan kasus-kasus denda barang yang sebelumnya terjadi, semata-mata untuk mendapatkan premi tersebut. 

“Bisa dilihat bahwa pasal yang mengatur jumlah insentif ini enggak berubah. Pantes becuk [bea cukai] pada cari pelanggaran harga lah, pelanggaran kuantitas lah, pelanggaran macem-macem,” ujar akun @samsarigged yang menyuarakan hal tersebut, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) diisukan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 16 persen. Hal tersebut menjadi isu yang hangat diperbincangkan pada awal pekan ini.

Namun isu kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen itu dibantah pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama.

"Belum ada pembahasan itu (kenaikan gaji PNS atau ASN) kalau di teknis. Belum ada pembahasan itu (gaji PNS naik), terutama di tengah efisiensi," ujar Vino kepada Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mencatat, empat dari 2.513 aparatur sipil negara (ASN) absen tanpa keterangan pada Selasa (8/4/2025) atau hari pertama kerja setelah libur Idulfitri 1446 H.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Eko Tavip Haryanto mengatakan, sebanyak 2.513 ASN itu terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan pegawai instansi daerah.

Dari 2.513 ASN, terdapat empat pekerja tidak hadir tanpa alasan. Eko mengaku, pihaknya menanyakan ke instansi terkait perihal keabsenan mereka pada hari pertama masuk kerja.

BENGKULU, KOMPAS.com – Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto menyiapkan program rumah tanpa uang muka (DP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.

Program ini diumumkan Rachmat saat memimpin apel di lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah, Selasa (8/4/2025).

"Ini merupakan lanjutan dari program seluruh ASN dan PPPK harus ber-KTP Bengkulu Tengah. Jadi, setelah mereka ber-KTP Bengkulu Tengah, kami akan siapkan rumah tanpa DP atau uang muka," kata Rachmat di hadapan peserta apel.

LUMAJANG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan memantau ketat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai honorer pada hari pertama kerja setelah libur panjang Idul Fitri 2025, Selasa (8/4/2025).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, menegaskan bahwa ASN maupun pegawai non-ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah pada hari pertama kerja akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang.

"Sesuai regulasi jika ASN maupun non-ASN tidak masuk dinas tanpa alasan yang sah ada sanksinya, terutama hari pertama setelah libur dan cuti bersama hari raya," kata Ari saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (7/4/2025).