Bahlil Lahadalia

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara terus berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto.

Hilirisasi batu bara sendiri saat ini masih jalan ditempat. Kendati, Bahlil pun menekankan pihaknya bakal terus mendorong hilirisasi.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  "Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto."Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat."BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. "Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," tutur Bahlil. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran LPG 3 kg tidak akan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat antara kementerian terkait skema baru penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).Pemerintah memang tengah mengkaji untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT, khususnya untuk BBM subsidi."Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," jelas Bahlil.Menurut Bahlil, perubahan skema penyaluran LPG 3 kg terbilang rawan. Apalagi, gas melon itu banyak dibutuhkan oleh UMKM dan konsumsi rumah tangga tak mampu."Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ucap Bahlil.Kendati demikian, dia mengatakan penyaluran LPG 3 kg bakal tetap dilakukan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Oleh karena itu, skema pembelian LPG 3 kg dengan pendaftaran nomor induk kependudukan (NIK) bakal terus berjalan.Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak."Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," tutur Bahlil.Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025. "Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyaluran subsidi LPG berbasis orang atau subsidi tertutup. Hal ini lantaran penyaluran subsidi LPG seringkali tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.Pada Juni 2024, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif mengatakan transformasi subsidi LPG 3 kg tersebut dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, transformasi subsidi tabung gas melon itu dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Lalu, ditambah dengan Keputusan Dirjen Migas No 99.K/MG.05/DGM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tempat sasaran.  “Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub penyalur sebelum bertransaksi,” kata Arifin.Sejak 1 Maret 2023, Arifin menyebut, pihaknya melaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web.  Kemudian, per tanggal 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina).“Dikecualikan untuk 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet,” ucapnya. Lebih lanjut, Arifin pun menjabarkan terkait fase kedua transformasi subsidi LPG tabung 3. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pensasaran pengguna LPG 3 kg. Arifin menuturkan, pensasaran pengguna LPG tabung 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tabung 3 kg. 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji opsi ideal untuk skema penyaluran BBM bersubsidi, yakni Pertalite agar tepat sasaran. Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini pemerintah menyiapkan dua opsi skema.Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat miskin akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.  Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua, harga BBM dinaikkan lebih tinggi, tetapi masih disubsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.Lantas, apakah harga Pertalite kelak bakal naik alias mengikuti keekonomian pasar?Ihwal hal tersebut, Bahlil tak membantah maupun membenarkan. Dia hanya menekankan bahwa semua opsi masih dikaji."Kami lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kami umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).Dia bersama tim pengkajian mengaku tetap mempertimbangkan efek jika harga Pertalite dilepas ke keekonomian pasar. Misalnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Selain itu, Bahlil juga mengaku masih mempertimbangkan efek perubahan harga Pertalite dan skema penyaluran subsidi baru terhadap rakyat kecil seperti petani."Semuanya kami pertimbangkan. Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus betul-betul, kita harus hati-hati," ucap Bahlil.Harga Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90. Harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.Pengubahan skema penyaluran skema BBM subsidi ini memang tengah dilakoni pemerintah. Hal ini demi subsidi yang tepat sasaran.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima.  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi energi. Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.  "Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengundang direktur utama PT Pertamina (Persero) yang baru, Simon Aloysius Mantiri.Bahlil menuturkan, pertemuan itu bakal dilakukan guna memperkuat koordinasi. Ini khususnya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas)."Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama kementerian ESDM," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).Ketua Umum Golkar itu pun mengatakan dirinya bersama Simon akan membahas peningkatan eksplorasi migas, lifting, hingga potensi sumur-sumur idle (tidak aktif).Selain itu, Bahlil juga akan meminta Simon untuk eksplorasi di semua wilayah kerja (WK) yang sudah dimiliki Pertamina."Minggu ini lah [mengundang Simon], orang baru dilantik dia pasti akan berkoordinasi," imbuh Bahlil.Lebih lanjut, Bahlil menuturkan pergantian direksi di tumbuh Pertamina merupakan hal biasa. Apalagi, perusahaan minyak pelat merah itu merupakan BUMN yang mapan.Dia pun percaya Menteri Erick Thohir memiliki alasan kuat untuk menunjuk Simon sebagai orang nomor satu di Pertamina."Pasti menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang diganti termasuk Pertamina," ucap Bahlil.Kementerian BUMN baru saja menunjuk Simon sebagai direktur utama Pertamina. Simon kini menggantikan Nicke Widyawati di pucuk pimpinan perusahaan tersebut.Adapun, keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (04/11/2024) pagi.Simon pun bakal fokus mendorong ketahanan energi nasional usai ditunjuk menjadi direktur utama Pertamina.Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menuturkan para pemegang saham meminta Simon meneruskan kinerja baik perusahaan."Dalam RUPS tadi pagi disampaikan arahan pemegang saham untuk melanjutkan kinerja yang sudah baik dari Pertamina Persero khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan," kata Fadjar melalui keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. 

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut telah membentuk satuan tugas (Satgas) tentang penataan sumur minyak dan gas (migas) tidak aktif (idle) dan optimalisasi lifting.

Langkah penataan di migas menjadi lanjutan setelah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang membereskan 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beraktivitas.

Bahlil mengatakan, ESDM telah melakukan pemetaan untuk lokasi sumur idle yang nantinya bakal difokuskan untuk direvitalisasi kembali.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju di Istana Negara. Pertemuan membahas sejumlah hal.

Pertemuan tersebut berlangsung, Jumat (1/11) siang, di Istana Negara, Jakarta Pusat. Hingga pertemuan usia, tidak ada Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Lantas apa isi pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo?

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap isi pertemuan Prabowo dengan para ketum parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta. Muzani menyebut Prabowo ingin mendengar para ketum parpol koalisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana melakukan ekspor prekursor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ke pabrikan Tesla milik Elon Musk.

Bahlil menuturkan, prekursor yang nantinya diekspor ke Tesla nantinya bakal berasal dari pabrik smelter nikel milik Huayou Indonesia yang berada di di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara. 

“Huayou (asal prekursor),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal menggelar rapat terkait dengan skema penyaluran subsisi energi agar lebih tepat sasaran pada pekan depan. 

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

“Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ketum parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta. Dia mengatakan diskusi ini sudah rutin digelar.

"Jadi partai-partai koalisi akan rutin diskusi berbagai hal, semua aspek," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Cak Imin juga membenarkan Pilkada menjadi salah satu hal yang dibahas. Namun, katanya, pembahasan tidak terlalu spesifik.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar lifting minyak dalam negeri ditingkatkan untuk mencapai kemandirian energi. Dia juga memberikan arahan soal subsidi energi agar tepat sasaran ke masyarakat. 

Hal itu dilakukan dengan memberikan perintah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Ketua Tim penggodok kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Bahlil usai ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bahlil bertemu Prabowo bersama Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto serta Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri

"Itu juga kami membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih menggodok soal subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat.

Dia menyebut salah satu alternatif bentuk subsidi yang tengah dibahas adalah dalam bentuk langsung ke masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah sedang mengkaji rencana skema penyaluran subsidi langsung ke masyarakat. Pemerintahan Prabowo Subianto ingin agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan langsung ke penerimanya. 

Oleh sebab itu, Prabowo pun memanggil Bahlil, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024), guna membahas hal tersebut. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku prihatin terkait penetapan tersangka korupsi impor gula terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong.

Bahlil mengatakan, dirinya merupakan junior Tom Lembong. Keduanya memang sama-sama pernah menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya sebagai junior juga turut prihatin. Sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM. Jadi kami mendoakan yang terbaik," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia turut prihatin mendengar kabar Thomas Trikasih ‘Tom’ Lembong yang ditetapkan tersangka kasus impor gula 2015-2016. Bahlil mendoakan yang terbaik untuk Tom Lembong.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Bahlil menjawab pertanyaan apakah ada intervensi pemerintah di balik penetapan tersangka Tom Lembong.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin.

Hal ini merespons laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ESDM pun akan melaksanakan rekomendasi BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) belum memadai.Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024. BPK mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)."Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).BPK pun menilai hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya proyek pengembangan EBT dan bauran EBT sesuai target dan potensi defisit kelistrikan di beberapa daerah.Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan. "Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.Lebih lanjut, BPK juga mengungkapkan bahwa kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menimbulkan hambatan signifikan dalam pembangunan pembangkit EBT. Hal tersebut terjadi karena belum memadainya kapasitas produksi pembangkit EBT dalam negeri.Selain itu, juga terdapat pendanaan proyek pembangunan pembangkit EBT yang terkendala klausul TKDN.BPK menyebut Lembaga keuangan seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan Internasional Coopera on Agency (JICA) hingga bank pembangunan dan investasi Jerman yaitu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Bankengruppe menganggap kebijakan unsur TKDN tidak selaras dengan batas minimal yang ditetapkan oleh masing-masing bank."Hal ini mengakibatkan adanya risiko pembatalan pendanaan dari luar negeri, keterlambatan COD proyek dan pemenuhan kebutuhan listrik, biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi karena delay dan penalti, serta klaim penjaminan pemerintah," tulis BPK.BPK pun telah merekomendasikan Bahlil untuk segera melakukan perbaikan. Upaya ini antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves dan Kementerian Perindustrian terkait evaluasi keselarasan regulasi atas persyaratan TKDN dan pengadaan."Sehingga dapat mengakomodasi pendanaan dari luar negeri tanpa mengorbankan pembangunan industri dalam negeri danpengembangan EBT," kata BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji memperbaiki proses perizinan di sektor di sektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas). Dia pun memastikan proses tersebut tidak akan lebih dari 1 tahun.Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) ESDM Agus Cahyono Adi. Dia mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.Pihaknya pun berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Bahlil.Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. "Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (28/10/2024).Melalui upaya itu, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, kata Agus, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi."Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," kata Agus.Penyederhanaan aturan ini sejatinya memang menjadi target 100 hari pertama kerja Bahlil sebagai menteri ESDM. Menurut Bahlil, hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo ingin Indonesia bisa swasembada energi.Bahlil berpendapat salah satu tantangan mewujudkan visi itu adalah tumpang tindih perizinan yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Dia mencontohkan, pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi. Menurutnya, hal tersebut membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien."Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor minerba. Bahlil mengatakan pada sektor itu banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha. "Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet," kata Bahlil. "Kami akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," imbuhnya.