Bank Bjb

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) berada di rumahnya saat penyidik melakukan penggeledahan, pada Senin (10/3/2025).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Ridwan Kamil bersikap kooperatif saat dilakukan penggeledahan di rumahnya.

"Dari informasi teman-teman yang ada di sana, itu beliau (Ridwan Kamil) ada dan kooperatif," kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Asep mengatakan, Ridwan Kamil ikut mengawal proses penggeledahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. RK pun akhirnya menjelaskan penggeledahan itu ke DPD Golkar Jawa Barat.

Sebagai informasi, penggeledahan KPK terjadi di kediaman RK di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025) lalu. KPK menyita sejumlah dokumen hingga barang dari kediaman RK.

"Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

Bisnis.com, JAKARTA— Ramalan anyar harga emas Macquarie, lanjut to the moon hingga arah bisnis emiten kontraktor pertambangan MYOH, ABMM, dan PTRO.

1.     Ramalan Anyar Harga Emas Macquarie, Lanjut To The Moon?Ramalan teranyar harga emas oleh analis Macquarie Group, menambah daftar panjang revisi target harga, menyusul serangkaian reli dan capaian rekor baru sejak tahun lalu. Macquarie mengerek naik target harga emas untuk tahun ini, menjadi yang tertinggi di antara ramalan perbankan investasi lain seperti Goldman dan Citi.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Taswin Zakaria buka suara perihal kasus korupsi terkait penempatan iklan di Bank BJB dan pengganti Direktur Utama Yuddy Renaldi yang telah mengundurkan diri pada 4 Maret 2025.

Taswin memastikan bahwa kegiatan operasional bank dan layanan yang dijalankan untuk nasabah tetap berjalan normal dan tak terganggu oleh kasus tersebut.

“Layanan terhadap masyarakat juga masih lancar, tidak terganggu sama sekali,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita deposito senilai Rp 70 miliar, sejumlah motor, mobil, dan aset tanah serta bangunan terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

"Kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, ada beberapa kerdaraan roda dua maupun roda empat, kemudian aset tanah rumah bangunan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kecurangan dalam penempatan anggaran pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, atau Bank BJB.

KPK mengatakan, Bank BJB awalnya menempatkan anggaran sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online lewat kerja sama dengan enam agensi selama periode 2021-2023.

Namun, dalam realisasinya, yang dibayarkan untuk penayangan iklan hanya Rp 100 miliar.

"Dari Rp 409 miliar yang ditempatkan, dipotong dengan pajak kurang lebih Rp 300 miliar, hanya kurang lebih Rp 100 miliar yang ditempatkan sesuai dengan riil pekerjaan yang dilakukan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB mencapai Rp 222 miliar.

"Kerugian negara pada perkara ini dalam proses penyelidikan sebesar kurang lebih Rp 222 miliar," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

KPK pun telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut dilakukan seiring dengan penetapan status Yuddy Renaldi sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Bank BJB pada Kamis (13/3/2025).

KPK juga mencegah empat orang tersangka lainnya bepergian ke luar negeri.

Mereka adalah Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto (WH), dan tiga orang swasta Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), serta R Sophan Jaya Kusuma (RSJK).

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi (YR), sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Bank BJB, pada Kamis (13/3/2025).

Selain Yuddy Renaldi (YR), KPK juga menetapkan empat orang lainnya, yaitu Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto (WH) dan pihak swasta bernama Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), serta R Sophan Jaya Kusuma (RSJK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yuddy Renaldi (YR) selaku mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB (BJBR) sebagai tersangka terkait kasus korupsi di lingkungan Bank BJB pada Kamis (13/3/2025).

Selain Yuddy Renaldi (YR), KPK juga menetapkan empat orang lainnya, yaitu Widi Hartoto (WH) selaku pimpinan divisi corporate secretary Bank BJB; Asikin Dulmanan (IAD); Suhendrik (S); serta R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB menunjuk Yusuf Saadudin sebagai direktur pengganti direktur utama usai Yuddy Renaldi mengundurkan diri pada 4 Maret 2025.

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (13/3/2025), disampaikan pada 11 Maret 2025 rapat direksi perseroan dengan mempertimbangkan memo Dewan Komisaris Perseroan No.22/DKO/M/2025 tanggal 10 Maret 2025, menetapkan Yusuf Saadudin untuk menjadi Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB mengumumkan penunjukkan direktur pengganti direktur utama seusai dengan pengunduran diri Yuddy Renaldi.

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (13/3/2025), disampaikan pada 11 Maret 2025 rapat direksi perseroan dengan mempertimbangkan memo Dewan Komisaris Perseroan No.22/DKO/M/2025 tanggal 10 Maret 2025, menetapkan Yusuf Saadudin untuk menjadi Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan.

"Adapun nomenklatur jabatan Bapak Yusuf Saadudin tetap mengacu kepada Keputusan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 63 tanggal 22 Oktober 2024," demikian dikutip dari pengumuman Bank BJB.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) membukukan laba konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp1,36 triliun pada 2024. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bunga emiten berkodesaham BJBR itu juga naik dua digit. 

Mengutip laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia, Kamis (13/3/2025), BJBR tersebut mencetak pendapatan bunga sebesar Rp15,87 triliun atau naik 11,36% secara tahunan. Hanya saja, kenaikan pendapatan bunga diiringi dengan kenaikan beban bunga yang relatif cukup tinggi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Bandung. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan.

"Benar (ada penggeledahan)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/3/2025).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan penggeledahan di Kota Bandung. Namun dia belum menjelaskan apa saja yang disita dari penggeledahan itu.

"Yang pasti ada giat geledah di Kota Bandung," kata Fitroh.

Sebelumnya, KPK mengatakan ada kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi di BJB. Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada upaya penggelembungan atau mark up pengadaan iklan dalam kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

"Iya, diduga seperti itu lah ya. Nanti pada saat konpers akan didetailkan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Setyo mengatakan, kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi ini mencapai ratusan miliar rupiah.

Namun, ia tak merinci secara spesifik jumlahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (12/3/2025).

"Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, penyidik hari ini kembali melakukan penggeledahan di Bandung, Jawa Barat terkait kasus korupsi di Bank BJB.

"Yang pasti ada giat geledah di kota Bandung," kata Fitroh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

"Ya itu nanti spesifik dari penyidikan ya, nanti pasti akan didalami ada keterlibatan atau tidak, atau hanya saksi, atau hanya internal BJB sendiri yang melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat ditemui di Gedung C1 KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Waketum Partai Golkar Adies Kadir menanggapi penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Ridwan Kamil (RK). Adies menegaskan penggeledahan itu merupakan masalah pribadi RK, sehingga tak berkaitan dengan Golkar.

"Yang pasti, ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut-pautnya dengan Partai Golkar," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adies mengatakan partainya tak mengetahui hal-hal yang dilakukan RK selama menjadi Gubernur Jabar. Sebab, kata dia, RK merupakan kader baru di Golkar.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) merupakan salah satu sosok yang disebut saksi kasus korupsi Bank Jawa Barat-Banten (BJB). Kesaksian itu menjadi dasar KPK menggeledah rumah RK.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut dugaan korupsi terkait pengadaan iklan. "Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan," kata saat Fitroh dihubungi.

KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). KPK membuka peluang memanggil RK untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan tersebut.

"Penyidik akan memanggil saksi siapapun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

KPK sendiri mengatakan ada kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget kediaman mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah RK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

"Ya sangat kaget," kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Selasa (11/3/2025). Jokowi menjawab pertanyaan apakah dirinya kaget mendengar kabar rumah Ridwan Kamil digeledah KPK.

KPK mengungkap ada kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Ratusan miliar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Selasa (11/3/2025). Fitroh menjawab besaran kerugian negara dalam kasus korupsi Bank BJB.

Total ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Fitroh mengatakan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan.

Sumber

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara mengenai rumahnya yang digeledah KPK. Pria yang akrab disapa RK itu mengatakan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

"Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB," kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis, dilansir detikJabar, Senin (10/3/2025).

Ridwan Kamil menyebutkan KPK datang dengan membawa surat tugas resmi. Ia memastikan bersifat koperatif saat tim KPK berada di kediamannya.

KPK menyatakan sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tessa mengatakan kelima tersangka itu berlatar belakang sebagai penyelenggara negara dan swasta. Namun, dia belum menyampaikan lebih jauh terkait identitas para tersangka itu.

"Sudah tersangkanya, sekitar lima orang. Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya," kata Tessa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tetapi, beberapa tempat di Bandung, Jawa Barat, juga digeledah terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

"Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah penyelenggaran negara dan pihak swasta.

Rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), digeledah KPK terkait kasus korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Penggeledahan itu terjadi saat RK belum pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik KPK terkait kasus tersebut. Lalu, dari mana awal mula RK ikut terseret dalam kasus rasuah Bank BJB?

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan penyidik KPK selalu mengacu pada kecukupan bukti saat melakukan penyidikan. Fitroh mengatakan alasan penyidik KPK menggeledah rumah RK saat mantan Gubernur Jawa Barat itu belum pernah diperiksa di kasus Bank BJB sebagai bagian dari materi penyidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Kompas.com.

Namun, belum didapatkan informasi lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.

"Belum update, mungkin masih berlangsung," ucap dia.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan terkait penggeledahan di Bandung.

Kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sedang diusut KPK. Tim penyidik KPK turut menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus tersebut.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Senin (10/3/2025). Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB.

Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia mengatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan akan mencari sosok bankir profesional untuk duduk sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB.

Dedi Mulyadi mengatakan usai Yuddy Renaldi mundur sebagai Direktur Utama BJB pihaknya akan mencari kandidat yang profesional dengan skema pemilihan yang independen. Menurutnya sosok yang terpilih harus bersih dan tidak terafiliasi serta tidak melakukan kasak kusuk agar terpilih.

"Yang pertama saya ingin mengedepankan independensi yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan Dirut Bank Jabar," kata Dedi, Kamis (6/3/2025).