BBM

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) aman untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dia mengatakan pemerintah dengan PT Pertamina (persero) juga memastikan pasokan BBM ke daerah tertinggal sampai daerah terluar tidak menghadapi masalah selama Nataru.

"Stok ketersediaan BBM bisa sampai 20 hingga 21 hari," kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (15/12/2024).

Berdasarkan data Pertamina, ketahanan stok BBM nasional hingga per 12 Desember 2024 meliputi pertalite dengan coverage day selama 18,47 hari, pertamax 20,58 hari, pertamax turbo 32,60 hari, solar 16,75 hari, pertamax dex 36,93 hari, dan avtur 32,11 hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai skema baru penyaluran subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) menjadi opsi yang tepat.

Menurutnya, hal ini karena BBM subsidi, khususnya Pertalite masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

"Pengguna Pertalite adalah 30% masyarakat paling mampu di Indonesia," kata Eddy dalam acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Oleh karena itu, dia mendukung agar pemerintah membuat skema penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran. Eddy mengatakan, skema BLT pun menjadi pilihan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai 8,6 juta kiloliter (kL) per November 2024. Kapasitas tersebut tersebar di 356 lokasi fasilitas penyimpanan. "Untuk infrastruktur BBM, kapasitas penyimpanan BBM nasional sebesar 8,6 juta kL dengan jumlah sarana prasarana penyimpanan di 356 lokasi," kata Yuliot dalam acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).Adapun, perincian fasilitas penyimpanan itu adalah 197 lokasi fasilitas penyimpanan milik PT Pertamina (Persero) dan non-Pertamina 159 lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025.

Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kuota penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau pertalite sebesar 31,2 juta kiloliter (KL) untuk 2025. Angka ini ditetapkan seiring dengan rencana implementasi skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku awal tahun depan.

"Untuk jenis bahan bakar khusus penugasan pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta KL," ungkap Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan pihaknya masih ikut mengkaji implementasi skema baru penyaluran subsidi BBM yang ditarget berlaku mulai awal 2025.Dia mengatakan, semua keputusan terkait skema penyaluran subsidi BBM itu bakal diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto."Kan masih kita exercise. Jadi artinya belum diputuskan. Nanti kita memutuskannya langsung dari Bapak Presiden. Kita tunggu saja nanti," kata Erika usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).Oleh karena itu, Erika belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait persiapan penyaluran BBM subsidi tahun depan. Ini khususnya untuk penyaluran BBM subsidi kepada ojek online (ojol)."Masih exercise itu," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari skema penyaluran BBM subsidi yang bakal diterapkan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi rencananya bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Menurut Yusuf, dari sisi efektivitas penyaluran, skema blending ini membawa dampak karena lebih tepat sasaran. Sebab, BLT akan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.Sementara subsidi langsung untuk kendaraan berpelat kuning, memastikan sektor transportasi publik dan UMKM tetap dapat beroperasi dengan biaya yang terjangkau."Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis," kata Yusuf kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, dia menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi beban fiskal negara dibandingkan skema subsidi menyeluruh. Pasalnya, pengalihan sebagian subsidi menjadi BLT memungkinkan pemerintah mengontrol pengeluaran dengan lebih baik.Hal ini sekaligus mencegah kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat yang tidak berhak.Kendati, skema penyaluran BBM subsidi secara blending tersebut bukan tanpa tantangan. Menurut Yusuf, tantangannya adalah memastikan nilai BLT cukup signifikan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM non-subsidi yang akan dihadapi masyarakat umum.Di samping itu, ada peluang kebijakan ini akan ikut mempengaruhi inflasi secara umum. Hal ini khususnya apabila kelompok usaha yang punya distribusi besar dalam penghitungan inflasi tidak masuk ke dalam komponen yang tetap mendapatkan subsidi BBM."Jadi meskipun disebutkan bahwa subsidi barang atau dalam hal ini asumsinya adalah BBM juga diberikan pada UMKM. namun sekali lagi perubahan harga yang dirasakan oleh kelompok di luar UMKM itu bisa diartikan adanya perubahan pada biaya ataupun beban produksi," jelas Yusuf.Dia menambahkan bahwa ketika biaya produksi naik, maka akan memberikan Efek inflasi secara umum. Hal ini kemudian akan menjadi tantangan tersendiri apalagi dilihat dalam konteks daya beli masyarakat secara luas dan upaya mengejar target inflasi yang ingin dicapai oleh pemerintah.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat energi menilai skema baru penyaluran BBM subsidi yang bakal diimplementasikan mulai awal 2025 tidak akan sepenuhnya efektif.

Pemerintah rencananya bakal menerapkan skema baru penyaluran BBM subsidi berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai subsidi dalam bentuk BLT tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, di sisi lain penyesuaian harga BBM untuk masyarakat umum berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat jaring pengaman dari pemerintah."Dampak penyesuaian harga BBM pada transportasi terkena pada berbagai kelompok pengguna. Malahan yang terkena dampak terbesar adalah kelas menengah bawah pengguna kendaraan umum yang tidak masuk dalam kategori orang miskin," kata Fabby kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, implementasi skema penyaluran BBM subsidi juga bisa memicu inflasi. Sebab, harga BBM bisa naik dan berimbas kepada biaya komoditas.Menurut Fabby, hal tersebut bisa berbuntut pada terpukulnya daya beli seluruh lapisan masyarakat."Jadi BLT untuk kasus subsidi BBM tidak sepenuhnya efektif," ujarnya.Di satu sisi, Fabby setuju dengan subsidi langsung ke barang untuk transportasi umum atau kendaraan pelat kuning. Namun, dia memberikan catatan terkait rencana kebijakan tersebut.Fabby menilai kendaraannya harus terdaftar dan diberikan kuota untuk penggunaan normal demi efektifitas."Saya kira dengan kecanggihan teknologi saat ini, semua bisa dilakukan secara digital dan bisa terpantau," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya. Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti Indonesia yang masih mengimpor elpiji hingga BBM dari negara luar. Ia lalu berbicara situasi terburuk, jika RI terlibat dalam peperangan, cadangan minyak yang ada hanya untuk 21 hari.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam bimbingan teknis (bimtek) Partai Golkar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). Bahlil mulanya menjelaskan konsumsi liquefied petroleum gas (elpiji) di RI sekitar 8 juta ton per tahun.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.Skema penyaluran BBM subsidi memang tengah digodok oleh pemerintah. Terbaru, skema yang dipilih adalah kombinasi antara BLT dan subsidi langsung pada barang.Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara. "Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran," kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data," tutur Bhalil.Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum dan UMKM. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran lantaran RI mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Ia mengaku heran lantaran negara tetangga itu tidak memiliki minyak.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan materi di acara bimbingan teknis (Bimtek) Partai Golkar menuju puncak HUT ke-60 besok. Bahlil mulanya menyinggung sola RI yang mengimpor elpiji dari negara luar.

"Yang pertama, impor kita elpiji ini 60% dari Amerika. Selebihnya negara middle east. sementara impor kita BBM itu kita ambil 60% dari Singapura. Saya sampai bingung geleng-geleng kepala," kata Bahlil dalam pemaparannya, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG dengan lebih dari 20.000 perjalanan laut sepanjang 2024.CEO PIS Yoki Firnandi mengatakan, pihaknya berupaya terus menjaga pasokan energi supaya bisa tersalurkan ke berbagai penjuru Indonesia. Dengan begitu, roda ekonomi bisa bergerak dengan lancar. "Fokus ini juga selaras dengan akselerasi pencapaian visi Asta Cita, utamanya terkait swasembada energi. Saat ini, kami mengelola lebih dari 700 kapal yang beroperasi 24 jam setiap hari, memastikan kelancaran distribusi energi," kata Yoki melalui keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).Dia memerinci, dari 700 armada kapal tersebut, sebanyak 300 di antaranya adalah tanker pengangkut energi dan petrokimia, di mana 102 unit merupakan kapal milik. Sementara itu, 400 unit merupakan kapal pendukung dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) yang memiliki peran strategis dalam pelayanan jasa marine di ratusan terminal Pertamina.Selain itu, PIS juga memperkuat rantai distribusi energi nasional melalui enam terminal energi yang tersebar di penjuru RI di bawah PT Pertamina Energy Terminal (PET). Adapun, terminal tersebut mampu menampung 922.000 kiloliter BBM dan 284.500 metrik ton LPG. Salah satu terminal tersebut adalah LPG Terminal Tanjung Sekong di Banten yang menopang sekitar 40% kebutuhan LPG nasional. Yoki mengatakan, terminal ini juga dilengkapi teknologi canggih seperti Terminal Automation System dan Digital Integrated Operation System (DIOS) untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengambil alih tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Yogyakarta lantaran tak memenuhi standar operasional atau curang.Adapun, tiga stasiun pengisian itu yakni SBPU 44.552.10 Janti, SPBU 44.552.09 Kentungan yang berada di wilayah Sleman, dan SPBU 44.552.15 Tugu, Kota Jogja. Ketiga SPBU ini sebelumnya telah disegel alias ditutup.Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya memiliki tim khusus yang terus melakukan monitor di seluruh SPBU dan fasilitas-fasilitas perusahaan. Tugas tim itu antara lain untuk memastikan kalibrasi alat ukur pada mesin pengisian BBM di SPBU."Atas kondisi itu kami sudah melakukan penyegelan di beberapa SPBU terkait. Dan untuk mengantisipasi apabila SPBU itu ditutup, [demi] menghindari kelangkaan BBM di masyarakat, Pertamina kemudian mengambil alih," kata Simon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Simon pun membongkar modus kecurangan dari ketiga SPBU tersebut. Dia menyebut SPBU itu telah mencurangi alat ukur pada mesin pengisian BBM.Dia mengatakan kecurangan itu mengakibatkan pengisian BBM berkurang 300 mililiter (ml) setiap 20 liter pengisian."Setelah diukur itu ada sekitar pengurangan 300 ml setiap 20 liter pengisian, sekecil apapun itu, itu adalah hak rakyat yang dikurangi. Untuk itu kita berusaha sebaik-baiknya melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya dan jangan sampai ada hak rakyat yang dikurangi," jelas Simon.Simon pun memastikan bahwa Pertamina bakal terus melakukan monitoring terhadap SPBU agar kejadian serupa tak terulang."Kami bisa mengawasi seluruh SPBU yang ada dengan menggunakan CCTV. Begitu juga dengan command center yang kami awasi terus," katanya.

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024-9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Subholding dan Anak Perusahaan Services Pertamina Group berkomitmen untuk berperan aktif dalam menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memproyeksi konsumsi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) akan naik 5% dibandingkan rata-rata normal pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) atau 16 Desember 2024-9 Januari 2025.Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kenaikan konsumsi BBM itu tak berbanding lurus dengan konsumsi gasoil atau minyak solar. Simon memproyeksi penggunaan solar malah turun 3,3%."Ini kenapa? Karena mungkin akan ada pembatasan untuk pengangkutan barang umum pada saat Natal dan Tahun Baru," kata Simon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Sementara itu, kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.Simon pun mengatakan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 agen LPG, 754 SPBE, dan 156 agen minyak tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.Untuk menghadapi Nataru, Pertamina pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Oleh karena itu, seluruh Pertamina Group, baik subholding dan anak perusahaan services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional.Menurut Simon, selama masa Satgas pihaknya melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Adapun, fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.Selain itu, Pertamina juga menyiapkan antisipasi terhadap terjadinya bencana, terutama di daerah-daerah yang memiliki intensitas atau rawan. "Kami sudah membentuk tim tanggap darurat di masing-masing regional, dan tentunya selama masa saat gas, kami juga memberikan layanan promosi melalui MyPertamina, serta memberikan layanan serambi di beberapa rest area di jalur tol," jelas Simon.Tak hanya itu,  Pertamina juga menyiapkan langkah-langkah strategis demi mendukung pelaksanaan Nataru 2024. Dukungan itu diantaranya pada sektor transportasi udara.Simon mengatakan, Pertamina menurunkan harga avtur selama periode Desember 2024 di 19 bandara. Hal ini sesuai yang diamanatkan pemerintah. “Pertamina berkontribusi menurunkan harga avtur di 19 lokasi bandar udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200.952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,” jelas Simon.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri buka suara soal ojek online (ojol) yang bakal mendapat subsidi BBM dalam skema baru.Dia menjelaskan Pertamina bakal mengikuti arahan dari pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojol. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu berperan sebagai pelaksana, sedangkan terkait regulasi berada di tangan pemerintah.Simon pun membuka peluang untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan ojol dengan dengan Pertamina. Hal ini pun dilakukan agar penyaluran subsidi untuk ojol lebih terukur."Untuk kelanjutan nantinya penerima misalnya ojol dan kita perlu kombinasikan aplikasi yang ada di sana [perusahaan ojol] dengan Pertamina," kata Simon konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Dia pun mengatakan Pertamina siap pengerahan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang dimaksud."Kami akan lakukan dengan sumber daya yang dimiliki Pertamina baik itu Pertamina digital hub dan tim IT untuk terus berkoordinasi dan mencari program aplikasi terbaik," ucapnya.Menurut Simon, aplikasi baru harus dirancang agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, penyaluran subsidi BBM itu tidak bocor."Tentunya apabila ada suatu aplikasi baru, tentunya kita harus mencari cara supaya potensi-potensi penyalahgunaan atau potensi kebocoran dan lainnya bisa diantisipasi dengan baik," kata Simon.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi BBM. Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut. Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpeluang tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang. "Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM," ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).Dia mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha. Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi.  "Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan," kata Bahlil. 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi kombinasi yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Tujuannya adalah subsidi diterima oleh orang yang tepat.

Perubahan ini harus dilakukan karena skema penyaluran yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

Oleh karenanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM di era Pemerintahan Prabowo Subianto akan tepat sasaran yakni untuk rakyat kecil. Salah satunya adalah para pengemudi ojek online (ojol).

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan dengan Grab Indonesia, Jumat (6/12/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas soal pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk ojek online (ojol).

Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam itu, Maman menyebut bahwa perusahaan transportasi online itu telah sepakat untuk mendukung pemerintah dalam mengalokasikan BBM bersubsidi ke ojol, dengan memberikan data-data pengemudinya.

“Udah oke. Mereka siap men-support semua kepentingan dan kebutuhan pemerintah,” kata Maman usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara perihal peluang taksi online menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maman menyampaikan, berdasarkan aturan yang ada, kendaraan roda empat yang berhak mendapat BBM bersubsidi adalah pelat kuning. Namun, dia enggan untuk berkomentar lebih jauh lantaran hal tersebut tidak masuk dalam ranah Kementerian UMKM.

“Kalau berdasarkan aturan kan untuk roda empat yang berhak mendapatkan [BBM bersubsidi] adalah pelat kuning,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah menegaskan bahwa ojek online atau ojol berhak menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lantas bagaimana dengan ojek pangkalan?

Terkait alokasi BBM bersubsidi untuk ojek pangkalan, Maman belum bisa berkomentar banyak. Dia mengatakan, pemerintah akan mencoba membahas hal tersebut.

“Ojek pangkalan, itu nanti akan kita coba inikan nanti [pembahasannya],” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ojek online atau ojol berhak menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maman menyampaikan, dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

Mengingat ojol masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam waktu dekat akan memanggil perusahaan-perusahaan operator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxime dalam waktu dekat.

Langkah ini ditempuh agar penerima BBM bersubsidi bagi ojek online (ojol) tepat sasaran.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah akan meminta data-data pengemudi ojol yang terdaftar di perusahaan-perusahaan transportasi online.

Data-data yang ada tersebut, selanjutnya akan dikoneksikan dengan Pertamina agar pengemudi ojol yang terdaftar bisa menerima BBM bersubsidi.