Belanja Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tidak berencana untuk menambah alokasi belanja dalam APBN dengan hadirnya paket kebijakan ekonomi 2025 senilai Rp40 triliun untuk meredam kenaikan tarif PPN 12%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa kebijakan yang akan berlaku per 1 Januari 2025 tersebut akan berasal dari anggaran yang telah tersusun dalam APBN 2025.

Dengan demikian, pemerintah tidak akan menambah pembiayaan APBN sejalan dengan adanya belanja tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin membelanjakan Rp460 triliun selama Desember 2024 untuk menggenjot target realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp2.098,6 triliun hingga 30 November 2024. Jumlah tersebut setara 85,1% pagu APBN 2024.

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan memproyeksikan realisasi belanja pemerintah pusat pada akhir 2024 mencapai Rp2.558 triliun.

"Artinya selama Desember ini, seluruh APBN, pemerintah akan belanja sebesar Rp460 triliun. Ini adalah jumlah belanja yang cukup besar untuk satu bulan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).