BRICS

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan bentuk dari penerapan prinsip poltik luar negeri yang bebas aktif. Keinginan Indonesia untuk bergabung juga bukan hanya untuk ikut-ikutan.

"Partisipasi Indonesia di forum manapun juga not only for the sake of ‘ikut’ tipe di semua forum saja. Tapi kita sudah melakukan banyak kajian terhadap forum-forum yang ada dan kita melakukan self-assessment bagaimana kita akan berpartisipasi di dalam forum tersebut," kata Juru Bicara Kemlu Rolliansya (Roy) Soemirat di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Indonesia akhirnya menunjukkan hasrat bergabung ke BRICS pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia beberapa waktu lalu. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan implementasi dari prinsip bebas aktif di samping memajukan kepentingan negara-negara Global South.

Langkah ini berbeda dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo ketika diundang ke KTT BRICS di Afrika Selatan pada 2023 silam. Saat itu, Indonesia memutuskan menangguhkan keputusan bergabung ke BRICS dengan alasan ingin mengkalkulasi untung-rugi dari status keanggotaan di klub negara-negara yang kerap diasosiasikan dengan sikap anti-Barat itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional. 

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia. 

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disarankan untuk masuk ke dua organisasi, yakni BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah Indonesia telah menjadi negara mitra dari BRICS dan menyatakan ingin bergabung menjadi anggota. Peneliti dari Universitas Paramadina berharap Indonesia tetap menerapkan prinsip luar negeri bebas aktif.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, mengatakan dominasi Amerika Serikat (AS) mulai didobrak oleh China maupun Rusia dengan membentuk BRICS. Bahkan BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri untuk mendukung pembangunan negara-negara anggotanya.

Diketahui, selain BRICS yang dipimpin China dan Rusia, terdapat Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

BRICS adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China dan South Africa (Afrika Selatan). Ini merupakan perhimpunan dari 5 negara yang bertujuan memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggotanya untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Akronim BRIC sendiri diperkenalkan oleh Jim O’neill pada tahun 2001, kepala ekonom Goldman Sachs pada masa itu, yang pada gilirannya mendorong berhimpunnya Brazil, Rusia, India dan China untuk menjadikan akronim ini menjadi nama perhimpunan mereka. Belakangan di tahun 2010, Afrika Selatan bergabung ke dalam wadah perhimpunan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. 

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD? 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD. 

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah do­­­­minasi dolar yang masih menguasai perdagangan dunia, inisia­tif BRICS mendorong de-do­­­larisasi menawarkan per­­­spektif baru arah pembayaran global. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan dunia ma­­­sih ditransaksikan dalam dolar AS, dan sekaligus men­­­jadi cadangan devisa berbagai negara.

Dominasi dolar tidak hanya menjadi sumber kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada kebijakan ekonomi dan politik AS, yang terkadang menimbulkan risiko bagi negara berkembang.

Indonesia, sebagai negara strategis di Asean, baru-baru ini mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam BRICS, baik anggota penuh maupun negara mitra, telah berinvestasi atau menanamkan modal sebesar US$9,25 miliar atau setara Rp145,65 triliun (kurs Rp15.745 per dolar AS) ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Sebagai informasi, BRICS merupakan blok ekonomi negara-negara berkembang dengan anggota penuh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Belasan negara lain juga menjadi mitra BRICS yaitu Indonesia, Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendukung langkah pemerintah membawa Indonesia bergabung sebagai anggota negara multilateral BRICS.

Menurut Sultan, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerja sama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua," ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Indonesia mendaftar untuk bergabung menjadi anggota forum ekonomi BRICS, forum internasional yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pimpinan Komisi I DPR menyebut proses bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS masih panjang.

"Masih panjang prosesnya kan, belum mulai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Komisi I DPR, kata Dave, akan membahas Indonesia bergabung BRICS bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Pembahasan dilakukan di tengah proses bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS.

PKB mendukung keputusan pemerintah Indonesia menjadi mitra forum BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). PKB menilai keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi bukti politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

"Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS justru adalah realisasi politik bebas aktif. Kita bebas memilih aliansi mana yang paling menguntungkan kita secara mutualis," kata Ketua DPP PKB Dita Indah Sari, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan negara lain tak berhak melarang pilihan sikap Indonesia, apalagi memberikan sanksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics alias Core Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan meningkatkan realisasi investasi dalam negeri. Dari anggota yang ada, hanya China yang rajin menanamkan modal ke Indonesia.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brazil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin mengaku akan mendukung jika pemerintah Presiden Prabowo Subianto hendak memasukkan Indonesia sebagai anggota negara multilateral BRICS.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua", ujar Sultan, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk menjadi anggota kelompok BRICS. Beberapa negara juga telah resmi menjadi negara mitra atau partner countries setelah KTT BRICS di Rusia pada 22—24 Oktober 2024 lalu, sehingga menambah daftar panjang negara anggota BRICS sekarang.

BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukan hanya memperkuat bahwa Indonesia negara nonblok, tetapi juga memperluas dan membuka pintu investasi dari negara lain yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut perhitungannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting di pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia satu pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mendukung penuh keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Sukamta menegaskan upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.

"Indonesia harus terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. BRICS memberikan peluang besar, namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerja sama yang ada," kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).

Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan hal itu merupakan kebijakan pemerintah yang harus didukung.

"Ini merupakan kebijakan pemerintah yang wajib kita dukung," kata Dave kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).

Dave menerangkan semua peluang yang membuka kerja sama ekonomi harus dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 1945. Tak hanya itu, kata Dave, BRICS juga membuka peluang dialog yang menjamin kesejahteraan warga hingga menjadi forum perdamaian dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) sangat baik.

Hikmahanto berpandangan, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat mengurangi dominasi Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Dilema meninggalkan dolar Amerika alias dedolarisasi muncul dalam pertemuan BRICS. Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan tingkat tinggi itu justru menyarankan peserta membawa dolar atau euro untuk melakukan transaksi di Kota Kazan, Rusia. Pasalnya, kartu Visa non-Rusia tidak berfungsi di wilayah tersebut. 

Melansir Bloomberg, Minggu (27/10/2024), dolar telah mendominasi sistem keuangan global sejak akhir Perang Dunia II. BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan baru-baru ini didukung oleh Uni Emirat Arab bersama dengan tiga negara berkembang lainnya menggalang kekuatan ekonomi tandingan agar pengaruh dolar menjadi lebih berimbang. 

Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengumumkan keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Sugiono mengatakan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS untuk memperkuat kepentingan negara-negara selatan.

Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS itu saat mewakili Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Kazan, Rusia. Sugiono awalnya menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf dari Prabowo yang tak bisa hadir langsung di Rusia.

"I would like to thank you for the invitation to President Prabowo Subianto to attend this distinguished summit and allow me to convey the regards and the greetings of President Subianto (Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak PresidenPrabowoSubianto untuk menghadiri pertemuan puncak yang terhormat ini dan izinkan saya menyampaikan salam dan hormat dari PresidenSubianto)," ucapSugiono dikutip dari video yang dikirimkan Kemlu, Minggu (27/10/2024).

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Sugiono telah menghadiri KTT BRICS, kelompok internasional yang digawangi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia ingin bergabung dengan BRICS. Apakah BRICS akan menerima Indonesia?

Di Kazan, Rusia, Sugiono menyerahkan surat resmi Indonesia kepada Menteri Luar Negeri dari negara tuan rumah gelaran tersebut, Sergey Lavrov. BRICS adalah aliansi informal lintas negara yang sampai saat ini berkonsentrasi soal ekonomi.

Adapun Indonesia adalah negara dengan sikap politik luar negeri bebas aktif. Menurut Menlu Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS justru merupakan perwujudan sikap bebas aktif karena Indonesia tidak berdiam diri atas kekejaman yang masih terjadi di dunia.