BRICS

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai Indonesia perlu mempertimbangkan ulang rencana menjadi anggora aliansi perdagangan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Aviliani menyebut, rencana pemerintah Indonesia untuk masuk ke BRICS harus dipertimbangkan ulang seiring dengan ancaman pengenaan tarif dari Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump kepada blok aliansi tersebut.

"Menurut saya mungkin pemerintah sebaiknya berteman dengan semua negara saja. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi anggota BRICS, yang akhirnya kita banyak dirugikan. Karena kita transaksi dagang dengan AS cukup besar," ujar Aviliani dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Prabowo Subianto melakukan aksesi keanggotaan BRICS dan OECD secara bersamaan.

Selain alasan Indonesia yang mengusung non-blok, Airlangga menyebut langkah Prabowo tersebut sebagai bentuk membuka pasar ekspor baru. 

Pasalnya, Airlangga tidak memungkiri bahwa saat ini ekspor Indonesia masih rendah ketimbang negara tetangga, seperti Vietnam, akibat terbatasnya pasar ekspor RI. 

“Kerjasama ekonomi ini, tujuannya memperluas pasar. Memang kita harus memperluas pasar karena ekspor kita relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di Asean,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 Heading Towards an Inclusive and Sustainable, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa upaya pemerintahan AS di bawah presiden terpilih Trump mendatang untuk memberlakukan tarif pada negara-negara BRICS dapat menyebabkan gangguan rantai pasokan semikonduktor global.

Malaysia mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari blok BRICS, yang bertujuan untuk menantang tatanan dunia yang didominasi oleh ekonomi Barat, tetapi belum secara resmi diterima sebagai anggota.

Melansir Reuters, Kamis (5/12/2024), Menteri Perdagangan Tengku Zafrul Aziz mengatakan bahwa Malaysia sedang memantau dengan seksama perkembangan setelah Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan bahwa anggota BRICS akan menghadapi tarif 100% jika mereka menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain yang akan menggantikan dolar AS.