BTN

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) optimistis bahwa kelanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor properti akan mampu mendorong kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2025.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, meskipun memandang bahwa penerapannya dapat berlaku dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Kendati BTN berharap agar kebijakan tersebut bisa diperpanjang hingga lima tahun sekaligus, kami tetap menilai diskon yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025 yang telah diumumkan pemerintah sebagai langkah yang positif untuk mendukung pertumbuhan sektor properti,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengalokasikan uang tunai sebesar Rp20,37 triliun untuk periode hari raya Natal 2024 dan tahun baru (nataru) 2025.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando memaparkan bahwa realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,41% dibandingkan alokasi pada Nataru tahun sebelumnya yang senilai Rp19,68 triliun.

“Kami melihat adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada momen libur Natal 2024 dan tahun baru 2025, sehingga kami menambah alokasi uang tunai untuk menjamin kenyamanan nasabah dalam bertransaksi,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, SERANG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 28.386 unit rumah sampai dengan 5 Desember 2024.

Direktur Utama BTN Nixon L. P Napitupulu menyampaikan bahwa realisasi itu terhitung sejak 20 Oktober lalu alias bertepatan dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

“Sejak pemerintahan baru, kalau kita hitung dari 20 Oktober sampai dengan 5 Desember minggu lalu sudah sebanyak 28.386 unit [KPR disalurkan] di BTN,” katanya dalam acara Akad KPR Massal BTN di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, SERANG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menyampaikan kabar terbaru perihal akuisisi salah satu bank syariah sebagai kendaraan yang akan menerima aset perusahaan dari Unit Usaha Syariah (BTN Syariah). Seperti diketahui, BTN menjadi salah satu bank yang wajib melakukan spint off karena ukuran aset syariahnya sudah di atas ketentuan. 

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan bahwa aksi korporasi spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN itu diproyeksikan selesai pada pertengahan 2025. Dengan kata lain,  proses akuisisi diharapkan rampung sebelum tenggat waktu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menyampaikan progres rencana pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan spin off UUS BTN diproyeksikan selesai pada pertengahan 2025. Sementara, proses akuisisi bank syariah lain, yang menjadi bagian dari aksi spin off ini ditargetkan selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

Sebagai informasi, Bank Victoria Syariah dikabarkan menjadi entitas yang bakal diakuisisi oleh BBTN dan nantinya akan dilebur dengan BTN Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.