Bupati Indramayu Lucky Hakim

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih berlangsung.

“Wamen Bima Arya sudah menyampaikan terkait hal itu, yang jelas sudah ada regulasinya,” kata Ribka saat ditemui Kompas.com usai menghadiri acara di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (10/4/2025).

Ribka menjelaskan bahwa sanksi terhadap Lucky Hakim belum dapat diterapkan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf karena tidak membaca lebih detail terkait aturan izin keluar negeri untuk kepala daerah.

Awalnya Lucky berpikir izin keluar negeri dilakukan ketika hari kerja, bukan saat cuti bersama hari raya Idul Fitri seperti saat dia pergi berlibur ke Jepang.

Pemahamannya ini yang menyebabkan dia tidak meminta izin dari Kemendagri saat hendak liburan keluar negeri.

"Saya yang salah, karena berasumsi. Seharusnya (saya) baca lebih detail," kata Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim dimintai keterangan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan pergi ke luar negeri tanpa mengurus izin terlebih dahulu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Lucky Hakim bakal menemuinya setelah menjalani pemeriksaan.

"Dimintai keterangan oleh inspektorat, nanti setelah itu baru Pak bupatinya akan menghadap ke sini," ujar Bima Arya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (8/4/2025).

Bima menjelaskan bahwa Lucky Hakim diperiksa inspektorat di Gedung Kemendagri di dekat Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan sanksi tegas kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Hal tersebut menyusul terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan Lucky Hakim karena berlibur ke luar negeri, tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Saya mendorong agar kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain,” ujar Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat dihubungi, Senin (7/4/2025).