Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia mengatakan segala hal strategis perlu dibicarakan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya kalau semua kebijakan kalau di Partai Demokrat itu kan tentu di Ketua Umum dan hal-hal yang sangat strategis itu juga ada Ketua Majelis Tinggi kami, yaitu Pak SBY dengan anggota majelis tinggi. Untuk hal ini, mungkin akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia," kata Teuku di Movenpick Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah provinsi hingga partai politik. Gerindra mendapatkan penganugerahan kategori partai dengan kualifikasi paling informatif.

Acara terselenggara di Movenpick Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam. Penganugerahan untuk partai politik diserahkan langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Adapun Gerindra keluar di urutan pertama sebagai partai paling informatif terkait keterbukaan kepada publik. Di posisi kedua ada PKS, disusul oleh PDI Perjuangan dan Demokrat di urutan keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat disebut belum membahas wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan, seluruh legislator Demokrat saat ini masih reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Atas dasar itu, belum ada kepastian apakah Fraksi Demokrat tetap menolak sistem kepala daerah kembali dipilih wakil rakyat, sebagaimana sikap yang pernah diambil pada 2014 silam.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan merespons pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka dari PDI Perjuangan. Hinca menyebut pihaknya dalam posisi menghormati kedaulatan masing-masing partai.

"Kami nggak mencampuri urusan partai orang lain ya, teman-teman PDIP kita hormati, kalau Demokrat urusan kami. Kalau di Demokrat memang ini urusan saya sebagai Dewan Kehormatan," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Hinca menyebut Demokrat menghormati keputusan PDIP. Ia menyebut di lingkup internal partai juga tak ada pembahasan soal posisi Jokowi di partai lain.

Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, meminta seluruh kader partainya untuk konsisten bekerja dan berdampak bagi rakyat. Angela mengajak Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketum Partai Garuda, Ridha Sabana, untuk ikut berkolaborasi.

"Karena itu untuk mencapai hal ini Partai Perindo siap untuk bekerja sama tentunya dengan semua pihak pemerintah dan semua partai politik, di sini saya sebutkan kembali karena tentu saya sangat junior kalau dibicara di dalam ketum-ketum partai, kalau saya tidak sebutkan nanti saya kualat," kata Angela di acara HUT ke-10 Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Apalagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak.

Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, yo apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku pada Kamis, 12 Desember 2024.