Dewan Ekonomi Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kepatuhan pajak warga Indonesia masih sangat rendah.

Luhut mengaku pemerintah sudah mempunyai data yang menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengindentifikasi secara perorangan karena tidak adanya sistem yang terintegrasi.

"Ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi, Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah, sangat rendah," contoh Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan mempersulit urusan administrasi warga yang melakukan pengemplangan pajak.

Luhut menjelaskan kini pemerintah akan fokus menerapkan sistem digitalisasi, salah satunya lewat aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan. Menurutnya, Coretax akan mempermudah pemerintah mengindentifikasi para pengemplang pajak.

Dengan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak bisa membuat profil wajib pajak berdasarkan data-data aktivitas ekonominya yang terdigitalisasi. Dengan data tersebut, pemerintah tahu apakah individu atau korporasi telah membayarkan kewajiban pajak sesuai profilnya atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dia mengatakan bahwa alih-alih menaikkan tarif pajak guna meningkatkan penerimaan negara, justru kepatuhan pajak memberikan angin segar yang lebih baik.

Apalagi, kata Mari, berdasarkan studi Bank Dunia terdapat temuan bahwa adanya tax gap, yakni selisih antara total pajak yang dapat diperoleh dan uang yang akhirnya pemerintah dapatkan. Selisihnya saat ini mencapai 6,4% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp1.500 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Selasa (7/1/2025) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta itu, Wakil Kepala DEN Mari Elka Pangestu menegaskan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan. 

“Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ucapnya kepada wartawan. 

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Selasa (7/1/2025) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta itu, Wakil Kepala DEN Mari Elka Pangestu menegaskan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.

"Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan," ucapnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan ada peran dari kronologi penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya menyasar barang dan jasa mewah.

Dia mengamini bahwa lembaganya memberikan analisa dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, menyebut bahwa tak sesuai menaikkan tarif pajak saat daya beli masyarakat lemah.

“Kami kan dalam posisi melakukan analisa dan memberi rekomendasi. Pada waktu itu kita menganalisa bahwa ada kemungkinan daya beli, bukan ada kemungkinan, memang data menunjukkan daya beli itu lemah dan kita mengkhawatirkan bahwa itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025) malam.