Dody Hanggodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah.

Harta Dedy yang tercatat mencapai Rp 9,4 miliar menjadi sorotan seusai dirinya dikaitkan dengan kasus pengeroyokan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan.

"Oh, iya pasti lah (koordinasi dengan KPK)," kata Dody ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (16/12/2024).

KPK tengah menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan KPK perihal itu.

"Oh iya pastilah (koordinasi), mungkin kalau itu," kata Dody di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Dody mengaku belum mengetahui perihal nama Dedy Mandarsyah mencuat ke publik seiring kasus penganiayaan yang dilakukan Fadilah alias Datuk kepada mahasiswa koas bernama Luthfi. Seperti diketahui, penganiayaan itu disinyalir akibat protes dari putri Dedy bernama Lady, mahasiswi Universitas Sriwijaya Palembang, terkait jadwal piket yang disusun Luthfi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.

Rencana ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur di wilayah baru tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini fungsi IKN sepenuhnya berada di bawah kendali Otoritas IKN.

"Fungsi IKN sudah dilimpahkan ke otorita. Kami hanya menyelesaikan apa yang sebelumnya menjadi tugas Kementerian PUPR, setelah itu dilimpahkan," ungkap Dody usai peresmian Fly Over Madukoro Semarang pada Selasa (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

“Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.