Dpr Ri

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk memastikan kecukupan pasokan energi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal tersebut dikarenakan pemakaian energi saat libur akhir tahun akan meningkat dari biasanya.

"Libur panjang akhir tahun menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi sering kali diwarnai dengan lonjakan permintaan energi, baik untuk transportasi, penerangan, maupun kebutuhan sehari-hari," kata Puan Maharani, Selasa (17/12/2024).

"Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup selama momen perayaan Natal dan libur pergantian tahun," tambahnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan Pemerintah untuk segera memulihkan infrastruktur di lokasi-lokasi yang dilanda bencana.

"Pemerintah harus membentuk tim cepat tanggap darurat untuk memperkuat operasi tanggap bencana di tengah cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Ini untuk memastikan keselamatan masyarakat dari risiko dampak bencana," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (17/12/2024).

"Tragedi banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia belakangan ini juga harus membuat Pemerintah mempercepat langkah perbaikan-perbaikan infrastruktur agar kenyamanan masyarakat tidak semakin terganggu," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat khusus untuk membahas penggunaan senjata api oleh jajaran kepolisian.

Rapat ini digelar sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penembakan yang melibatkan polisi di berbagai daerah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat tersebut direncanakan untuk membahas kontrol terhadap pemegang senjata api.

"Karena itu kita juga, tadi ada usulan kita rapat dengan Itwasum, dengan Propam, bagaimana kontrol terhadap pemegang senjata api ini," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hanya mematuhi undang-undang saat menaikkan tarif PPN jadi 12%. Dia bahkan menyebut bahwa kenaikan PPN bukan keinginan pemerintah.

Airlangga menyebut bahwa pemerintah hanya mematuhi penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta pemerintah menjelaskan secara detail dampak pemberian paket kebijakan insentif fiskal ke laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Paket kebijakan insentif fiskal itu sendiri diumumkan pemerintah pada Senin (16/12/2024) kemarin, sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menjelaskan tarif PPN 12% merupakan upaya reformasi perpajakan yang disepakati pemerintah dan DPR dalam Undang-undang Nomor 7/2021 tengang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, kenaikan tarif PPN merupakan suatu keniscayaan.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Kasus pembunuhan yang diduga melibatkan oknum polisi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan perhatian dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus tersebut pada Selasa (17/12/2024) mendatang.

“Komisi III akan menggelar RDPU terkait permasalahan tersebut. Kemungkinan hari Selasa besok,” kata Habiburokhman saat dihubungi Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Jumat (13/12/2024).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Dia mengingatkan ada tanggung jawab yang besar dibalik dana desa tersebut.

"Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Misbakhun menambahkan tanggung jawab para kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab, dana desa berasal dari uang negara.

"Ketika bapak dan ibu sekalian menjadi kepala desa dan diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, ada tanggung jawab yang berat," ucap dia.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah memberikan atensi terhadap kebakaran yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.

"Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (11/12/2024).

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja (kunker) reses masa sidang pertama dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Kunker tersebut disambut baik oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Taufiq OH bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (9/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Muhammad Yahya Zaini memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau atas keberhasilannya menekan angka stunting untuk setiap wilayah. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berupaya mengintervensi kekuasaan yudikatif.

Pernyataan ini disampaikan Bivitri dalam acara peluncuran buku "Evaluasi Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Substansial" di Kuningan, Jakarta, pada Minggu (8/12/2024).

Dalam forum tersebut, Bivitri menjelaskan bahwa hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam bentuk undang-undang, dan saat ini diatur melalui Peraturan MK (PMK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang baru-baru ini membentuk Tim Pengawas Intelijen.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai pembentukan tim ini tidak memiliki alasan yang kuat dan hanya sebagai bentuk pamer kekuasaan dari sejumlah anggota DPR.

"Jadi saya merasa tidak ada alasan kuat untuk membentuk tim pengawasan intelijen DPR ini. Ini adalah gagah-gagahan beberapa orang saja," ungkap Lucius dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilakukan secara virtual pada Minggu (8/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

“Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah strategis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menarik investasi besar dari Apple. Keputusan perusahaan teknologi global tersebut untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,8 triliun.

"Kami memberikan dukungan penuh atas keberhasilan Menperin Agus Gumiwang yang mampu meyakinkan Apple untuk memilih Indonesia sebagai lokasi pembangunan pabrik produksi mereka. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi kita sebagai pusat industri di kawasan ASEAN," kata Ilham Permana dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan tiga wakil menteri keuangan yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (6/12/2024) sore.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/12/2024) kemarin. Mereka membahas soal tindak lanjut penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025.

Hasilnya, Dasco mengaku sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah ihwal barang mewah yang akan dikenai PPN 12%, barang/jasa yang tetap dikenai PPN 11%, dan barang/jasa yang tidak dikenakan PPN sama sekali.

Belakangan banyak pihak mempertanyakan apakah anggota DPR memiliki imunitas dalam menyampaikan pendapat, pernyataan, ataupun pertanyaan terkait pelaksanaan tugasnya. Pertanyaan lain apakah hak imunitas tersebut termasuk juga imunitas untuk mengabaikan etika dalam kehidupan bermasyarakat?

Khusus soal isu imunitas anggota DPR, kami perlu tegaskan bahwa anggota DPR memang memiliki imunitas dalam menyampaikan pendapat sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 80 huruf f UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang secara garis besar berbunyi " anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan".

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR RI menjadi salah satu upaya untuk menjaga negara dari potensi ancaman yang merugikan. Dia meyakini timwas tersebut punya peran krusial untuk awasi negara.

Dave awalnya bicara terkait fungsi intelijen. Dia menyebut intelijen berfungsi mengumpulkan data untuk menghindari negara dari ancaman.

"Fungsi intelijen adalah pengumpulan data yang lalu dipadukan untuk menjadi asumsi pergerakan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap negara," kata Dave Laksono dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dapat tersalurkan dengan baik. Dia berharap, selama masa tanggap darurat, semua stakeholder harus memiliki respons cepat.

"Kita berduka atas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kemarin. Pemerintah bekerja sama dengan BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain harus memiliki respons cepat tanggap darurat demi membantu masyarakat," kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke daerah terdampak banjir di Cianjur, Jawa Barat.

"Nanti dari DPR akan kemudian melakukan kunjungan ke sana," kata Puan setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Menurut Puan, kemungkinan kunjungan kerja ini akan dipimpin oleh pimpinan di bidang kesejahteraan rakyat atau Komisi VIII DPR RI.

DPR RI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti bencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani mengingatkan bahwa pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini. 

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021 lalu. 

Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yanh sangat krusial itu. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka melayangkan interupsi dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (5/12/2024).

Dalam interupsinya, dia meminta pimpinan dan anggota DPR RI untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

“Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini untuk mendukung Prabowo menunda atau membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen, sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Rieke di ruang sidang paripurna DPR RI, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk periode 2024-2029.

Lima nama yang disetujui dalam rapat paripurna adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa hanya satu pimpinan KPK yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, yaitu Johanis Tanak.

"Pak Johanis Tanak saat ini incumbent (petahana) sebagai pimpinan KPK saat ini sedang menjalankan tugas," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Puan kepada peserta rapat.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VI DPR RI menuding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG memiliki vendor ‘istimewa’ dalam pengadaan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam produksi semen. Adapun, nama vendor itu tidak dapat disebutkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengatakan dia mendapatkan informasi ada salah satu vendor yang meraih uang muka sebesar Rp230 miliar untuk memasok 1,2 juta ton batu bara selama 2 tahun terhitung sejak 2023.