Dpr Ri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku merasa grogi saat menghadiri rapat perdana dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Meutya, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua di komisi tersebut pada periode 2019-2024, kini harus berperan sebagai pihak yang menjelaskan berbagai pertanyaan dari anggota dewan.

“Ya pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan, biasanya yang nanya, ini yang jawab,” ujar Meutya kepada awak media pada Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan persetujuan untuk proses naturalisasi tiga atlet diaspora sepak bola yang akan memperkuat tim nasional Indonesia.

Salah satu atlet yang dinaturalisasi adalah Kevin Diks, pemain FC Kopenhagen asal Denmark.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024) dan dihadiri oleh 292 anggota DPR.

Selain Kevin Diks, dua atlet sepak bola wanita, Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, juga menerima kewarganegaraan Indonesia.

DPR RI menyetujui naturalisasi tiga pemain sepakbola keturunan Indonesia, yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna.

Rapat soal naturalisasi ini digelar di ruang paripurna, gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco meminta persetujuan langsung kepada rapat paripurna mengenai naturalisasi ketiga pesepakbola itu. Rapat menyatakan setuju.

"Marilah kita memasuki acara rapat tunggal rapat parpipurna Dewan hari ini yaitu persetujuan dengan pengambilan keputusan," ujar Dasco.

DPR RI menerima surat presiden (Surpres) terkait calon Kepala Otorita Kepala Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara. Penyampaian Surpres ini dibacakan pimpinan DPR RI dalam paripurna pagi ini.

Rapat terselenggara di ruang paripurna, gedung Nusantara II, Sanayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden RI nomor R56 tanggal 23 Oktober 2024 hal penyampaian calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara," kata Dasco dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun. 

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berperan sebagai koordinator bagi seluruh aparat intelijen di Indonesia.

Permintaan ini berfokus pada pemetaan wilayah rawan dan kegiatan yang dapat mengancam keamanan negara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya fungsi BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk memastikan setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun jajaran di daerah memiliki kesamaan data intelijen.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan regulasi seluruh pecahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) rampung maksimal Juni 2025. Diketahui, kementerian tersebut kini dipecah menjadi tiga kementerian.

Pernyataan Supratman disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (4/11/2024).

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg ya, untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam paparannya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI hari ini. Supratman menjelaskan soal kinerja Kementerian Hukum beberapa waktu ke depan.

Rapat terselenggara di ruang Komisi XIII, gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Rapat pagi ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita hari ini, seperti bisa, ini rapat pertama ini taaruf saja, Pak Menteri, sama Pak Menteri nanti menyampaikan beberapa hal yang dikira penting sebagai sebuah gambaran untuk kemitraan kita," kata Willy dalam rapat.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony mengapresiasi penilaian Komisi IX DPR RI terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit unggulan di Provinsi Banten.

Pj Bupati Tangerang menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 terkait Pengawasan Penguatan Peran Rumah Sakit Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang, Jumat (1/11/24).

Pada kesempatan itu, ia didampingi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja dan jajaran RSUD Kabupaten Tangerang.

Langkah DPR RI yang mengingatkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk realistis terkait permintaan penambahan anggaran sampai Rp 20 triliun mendapat apresiasi. DPR melalui Komisi XIII dianggap tidak terbawa suasana ‘bulan madu’ pemerintahan baru karena berani memberi kritik terhadap permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak realistis.

"Ini menjadi ‘start awal’ yang mencerahkan dari kinerja DPR di awal masa bakti periode 2024-2029 pasca pelantikan anggota dewan sebulan lalu," kata Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Komisi X DPR mendukung rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengkaji ulang alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Komisi X DPR memandang temuan beserta rekomendasi Kemendiktisaintek bisa mengoptimalkan dana beasiswa.

"Secara prinsip ya bagus saja jika dilakukan cost benefit analysis, lalu temuan dan rekomendasinya bisa dijadikan bahan bagi LPDP untuk mengoptimalkan beasiswanya," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Politikus Golkar itu juga memandang evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk melihat dampak LPDP terhadap iklim ekonomi, industri, serta inovasi. Selain itu, kata dia, bisa dilihat pula dampaknya terhadap pengembangan individu penerima dan keluarganya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. 

Adies mengatakan bahwa DPR akan mengkaji terlebih dahulu soal putusan tersebut dengan pemerintah. Adapun, poin-poin putusan MK juga baru dipublikasikan di website. 

"Jadi nanti kita akan bicara dengan teman-teman dan pimpinan lain, kita juga sampaikan ke teman-teman di Badan Legislasi dan Komisi terkait, nanti kita lihat seperti apa respon kita terhadap keputusan," terang Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024). 

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dia mendorong pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebab menurutnya pelayanan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

"Saya bangga melihat Rumah Sakit Idaman ini yang sekarang tumbuh pesat. Nampaknya sudah benar-benar menjadi RS idaman masyarakat. Tapi ingat, pelayanan kesehatan itu kunci utama rumah sakit, ini tolong jangan diabaikan," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan penetapan pimpinan Komisi XII DPR akan dilakukan pekan depan. Adies mengatakan saat ini masih menunggu daftar nama pimpinan dari masing-masing fraksi.

"Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga nggak mau lama-lama, bisa lah minggu depan," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

"Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insyaallah minggu depan sudah selesai," sambungnya.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menanggapi usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law. Adies mengatakan usulan tersebut akan ditampung terlebih dulu untuk didiskusikan bersama.

"Semua usulan ditampung saja, nanti dibicarakan mana usulan yang visibel untuk ditindak lanjuti, mana yang tidak," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Adies mengatakan pembentukan UU perlu untuk dibicarakan antara DPR dan pemerintah. Sebab itu, kata dia, usulan-usulan itu akan didiskusikan dulu sebelum ditindaklanjuti.

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mendukung upaya pemerintah yang tengah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini menyusul persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit.

"Kita mendukung upaya pemerintah yang sekarang tengah berjibaku berusaha memberi penyelamatan untuk Sritex. Karena kalau Sritex sampai bangkrut, pastinya bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional," ungkap Charles Meikyansah, dalam siaran persnya, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex dinilai lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Ada momen menarik perhatian saat rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hari ini. Tito sempat kena tegur anggota lantaran mengobrol.

Momen itu terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Mendagri di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Dalam rapat itu, Tito didampingi dua wamennya. Kedua wamendagri itu adalah Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.

Saat itu, para anggota Komisi II DPR sedang sesi pendalaman dengan pemerintah dalam hal ini Mendagri. Tito pun terlihat berbicara dengan Bima saat seorang anggota mengakhiri penyampaiannya.

Terkini, Jakarta - Perdana, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis 31 Oktober 2024.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan alasannya terkait pihaknya membutuhkan tambahan anggaran dari yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

Dirinya mengklaim mempunyai banyak kebutuhan sehingga anggaran Kementerian HAM perlu ditambah, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai di Kementerian tersebut.

KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kesiapan seluruh variabel di Ibu Kota Negara (IKN).

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Presiden Prabowo Subianto juga harus memantau proses kesiapan IKN secara menyeluruh,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Rifqy menyarankan Otorita IKN untuk segera definitif agar visi dan misi Presiden Prabowo dapat dijalankan, sehingga dapat menjalankan kewenangan penuh untuk mengelola pembangunan dan infrastruktur di IKN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons wacana revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Seiring munculnya wacana itu, Tito mengatakan pihaknya memang sedang memikirkan cara untuk memperbaiki sistem kepemiluan.

"Setelah selesai desk pilkada itu adalah kita tadi yang disampaikan kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada, apakah mungkin termasuk ide dari DPR, Bang Doli, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia berbicara soal upaya menyempurnakan sistem politik termasuk penyelenggaraan pemilu. Terkait ini, Doli mengusulkan revisi sejumlah Undang-Undang (UU) politik dengan metode Omnibus Law.

Hal itu disampaikan Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu berisi agenda penyusunan Prolegnas 2025-2029.

"Saya ingin mengkompilasi seluruh alasan, baik itu alasan konsepsional, alasan empirik, dan alasan berdasarkan pengalaman kita, yang kesimpulannya adalah bahwa memang kita harus segera menyempurnakan sistem politik termasuk di dalamnya sistem pemilu," kata Doli.

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengambil langkah terkait peredaran buah anggur shine muscat di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Irma menegaskan bahwa BPOM harus berkoordinasi dengan Badan Karantina untuk bersama mengawasi isu peredaran anggur jenis tersebut yang diduga mengandung zat berbahaya.

Salah satu kasus yang saat ini mencuat adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai periode jabatan anggota DPR RI. Dalil utama penggugat adalah, jika jabatan eksekutif dibatasi 2 periode, mengapa jabatan legislatif di DPR RI tidak dibatasi periode yang sama?

Pernyataan ini sesungguhnya menggambarkan kekeliruan dalam melihat keseluruhan sistem politik dan ketatanegaraan kita. Jabatan presiden hingga bupati/wali kota berada dalam rumpun eksekutif sebagai penyelenggara negara dan atau penyelenggara pemerintahan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Opsi rencana impor beras 1 juta ton di akhir tahun 2024 dan awal 2025 oleh Kementerian Perdagangan dinilai harus dihitung dengan cermat. Pasalnya, tahun 2024 Indonesia sudah impor 3,5 juta ton beras.

"Boleh saja prediksi dan opsi soal produksi beras nasional, tapi soal impor 1 juta ton beras dari India pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimalkan dulu," papar Anggota Komisi 4 DPR FPKS Riyono Aleg dalam pernyataan persnya, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen menarik perhatian terjadi dalam Rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Mikrofon yang hendak digunakan Nusron sempat mati di awal rapat. Sontak, hal itu menjadi perbincangan saat rapat berjalan.

Mulanya, Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mempersilakan Nusron dan jajaran untuk memperkenalkan diri.

Dalam kesempatan itu juga, Nusron dan jajaran diminta memberikan paparan 100 hari kementeriannya di hadapan anggota Dewan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa DPR RI tidak menolak untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Diketahui, RUU Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar usulan RUU dari DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.

Menurut Doli, semua pihak sedang melakukan konsolidasi untuk menentukan Undang-Undang (UU) apa saja yang diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menceritakan penilaiannya sebelum rapat perdana bersama Komisi VIII DPR RI hari ini. Ia mempertanyakan apakah para pimpinan di Komisi VIII yang semuanya laki-laki akan sensitif gender.

"Emm… saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, ini sensitif gender nggak ya, kira-kira gitu ya," kata Arifatul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, anggapan itu sirna lantaran pimpinan dan anggota menerima Kementerian PPPA dengan baik. Menurutnya, hal itu menjadi energi baru bagi pihaknya.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional (UN) di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak.

"Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu nggak semangat. Nah ini yang kenapa? Nah, itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik," ujar Hetifah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).