DPR RI

Adies Kadir Dikabarkan Belum Lapor LHKPN: Sudah Kemarin Sore

Adies Kadir Dikabarkan Belum Lapor LHKPN: Sudah Kemarin Sore

(1 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Adies Kadir mengaku sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Adies saat menanggapi mencuatnya kabar bahwa dirinya menjadi salah satu pimpinan DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaannya.

“Alhamdulillah kemarin sore, Kamis (10/4/2025) sudah dilaporkan,” ujar Adies saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Adies mengaku baru menyerahkan LHKPN-nya satu hari menjelang batas akhir penutupan, karena baru kembali dari kunjungannya ke daerah pemilihan (Dapil).

Kasus Dokter Perkosa Keluarga Pasien, Komisi IX Bakal Panggil Kemenkes, RSHS dan FK Unpad

Kasus Dokter Perkosa Keluarga Pasien, Komisi IX Bakal Panggil Kemenkes, RSHS dan FK Unpad

(1 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi IX DPR RI akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Priguna Anugerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem pendidikan tenaga medis dan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan.

“Komisi IX akan segera memanggil pihak-pihak terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, pimpinan RSHS Bandung, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Konsil Kedokteran Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujar Nihayatul, saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

Delegasi Israel Walk Out Saat DPR RI Suarakan Bela Palestina

Delegasi Israel Walk Out Saat DPR RI Suarakan Bela Palestina

(1 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyuarakan dukungan terhdap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum Parlemen Internasional atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengeklaim, sikap tersebut membuat delegasi Israel walk out dan kalah dalam perdebatan soal resolusi two-state solution.

"Alhamdulillah ini luar biasa membuat delegasi Israel walk out, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina,” ujar , dalam keterangan resminya, Rabu (9/4/2025).

DPR Siap Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI Bahas Tarif Trump

DPR Siap Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI Bahas Tarif Trump

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas langkah-langkah antisipasi dari dampak negatif penerapan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meyakini kebijakan Trump yang mengenakan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia akan memiliki efek luas terutama ke neraca perdagangan dan kinerja sektor manufaktur dalam negeri.

Oleh sebab itu, Fauzi menyatakan Komisi XI DPR akan terus mencermati perkembangan terkait isu tersebut termasuk lewat mendengar penjelasan langsung para pemegang kepentingan.

DPR Apresiasi Kinerja KAI Saat Musim Mudik Lebaran: Ketepatan Waktu Semakin Baik

DPR Apresiasi Kinerja KAI Saat Musim Mudik Lebaran: Ketepatan Waktu Semakin Baik

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meninjau langsung arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Dalam kunjungan tersebut, politisi yang akrab disapa BHS itu memberikan apresiasi terhadap kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam mengelola arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

BHS menilai terdapat peningkatan signifikan dalam pelayanan transportasi kereta api, terutama dalam hal kontinuitas kapasitas angkut dan kenyamanan penumpang.

Koalisi Masyarakat Datangi DPR, Desak Pembahasan RUU KUHAP Tak Tergesa-gesa

Koalisi Masyarakat Datangi DPR, Desak Pembahasan RUU KUHAP Tak Tergesa-gesa

(1 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengingatkan Komisi III DPR RI agar tidak tergesa-gesa dalam membahas revisi RUU KUHAP.

Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil setelah memenuhi undangan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Selasa (8/4/2025) di Gedung DPR RI, untuk membahas RUU KUHAP.

“Kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni. Harus menampung aspirasi seluruh kira-kira kehendak atau stakeholder dari masyarakat,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur di Gedung DPR RI, Selasa (8/4/2025).

Babak Baru Kasus Penganiayaan Satpam RS Bekasi: Pelaku Diduga Kabur, Korban Dihantui Ancaman

Babak Baru Kasus Penganiayaan Satpam RS Bekasi: Pelaku Diduga Kabur, Korban Dihantui Ancaman

(1 bulan yang lalu)

BEKASI, KOMPAS.com – Kasus penganiayaan terhadap Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, memasuki babak baru.

Pelaku berinisial AF, seorang remaja yang sempat terekam kamera CCTV saat melakukan kekerasan, kini disebut kabur ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Informasi tersebut diungkapkan oleh tim kuasa hukum korban, Yustinus Stein, berdasarkan jejak digital di media sosial pelaku.

“Kami dapat informasinya bahwasannya di story Instagram-nya itu sebelum dihapus, itu dia ada di Pontianak,” ujar Yustinus saat dikonfirmasi, Selasa (8/4/2025).

Pengusaha Murdaya Poo Disemayamkan di Singapura Sebelum Dibawa ke Indonesia

Pengusaha Murdaya Poo Disemayamkan di Singapura Sebelum Dibawa ke Indonesia

(1 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Murdaya Poo akan lebih dahulu disemayamkan di Singapura sebelum diterbangkan ke Indonesia untuk prosesi selanjutnya.

Murdaya diketahui meninggal di Singapura pada Senin (7/4/2025) sekitar pukul 13.57 waktu setempat.

Mantan anggota DPR RI ini meninggal di usia yang ke-84 tahun.

“Mendiang akan disemayamkan di Singapura dahulu di Woodlands Memorial Level 5 Duxton Hall, setelahnya mendiang akan diterbangkan ke Indonesia untuk prosesi selanjutnya,” ujar anak Murdaya, Karuna Murdaya, dalam keterangannya, Senin malam.

Inisiasi Resolusi Darurat, DPR Minta Junta Militer Myanmar Hentikan Kekerasan Pasca-Gempa

Inisiasi Resolusi Darurat, DPR Minta Junta Militer Myanmar Hentikan Kekerasan Pasca-Gempa

(1 bulan yang lalu)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi DPR RI menyampaikan kecaman atas kekerasan junta militer Myanmar terhadap warga sipil, pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang negara tersebut.

"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).