Dprd Dki Jakarta

SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Akan Gratis Mulai 2025

SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Akan Gratis Mulai 2025

()

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Terkait keputusan itu, program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan, Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2025, telah menyepakati sejumlah program prioritas. Di antaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Anggota DPRD DKI F-Golkar Walk Out Usai Interupsi soal KJP-KJMU di Paripurna

Anggota DPRD DKI F-Golkar Walk Out Usai Interupsi soal KJP-KJMU di Paripurna

()

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Ramly Muhammad sempat melayangkan interupsi yang berujung walk out dari ruang rapat paripurna hari ini. Interupsi itu perihal Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang ingin ditiadakan pada 2025.

Rapat Paripurna itu dilaksanakan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (1/11/2024), dengan agenda penandatanganan MoU rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2025.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025 Rp 91,1 T

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025 Rp 91,1 T

()

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Besaran KUA-PPAS APBD 2025 bersama Pemprov DKI Jakarta disepakati sebesar Rp 91,1 triliun.

Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Legislator DKI Usul Revisi Perda Pengawasan Hewan Rentan Rabies Tahun 1995

Legislator DKI Usul Revisi Perda Pengawasan Hewan Rentan Rabies Tahun 1995

()

Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendorong Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang ramah hewan. Salah satunya, ia mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan Hewan Rentan Rabies Tahun 1995.

Usulan tersebut disampaikan Francine pada diskusi ‘Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan di DKI Jakarta’. Diskusi ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Salah satu hal yang harus disiapkan untuk menjadi kota global adalah dukungan pada perlindungan dan kesejahteraan hewan di Jakarta," kata Francine melalui keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Catatan Komisi B DPRD DKI Soal Bus Angkut 58 Anak TK Terbakar Hebat

Catatan Komisi B DPRD DKI Soal Bus Angkut 58 Anak TK Terbakar Hebat

()

Peristiwa terbakarnya bus pariwisata yang mengangkut rombongan anak TK di KM 03 Tol Wiyoto Wiyono menyita perhatian publik. DPRD DKI Jakarta menyoroti aspek keamanan hingga kelayakan bus.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan ke depannya penyedia jasa layanan bus perlu mengecek kelayakan bus secara berkala. Selain itu, setiap perusahaan harus memastikan pengemudi mematuhi ketentuan ketika bekerja.

"Karena kita bicara aspek keselamatan ketika membawa penumpang, paling penting itu. Karena aspek keselamatan ini timbul dari aspek kelayakan sendiri," kata Nova kepada wartawan, Sabtu (26/10/2024).