Efisiensi Anggaran

Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.  

Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,“ demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).

Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.

BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025. 

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

Terdampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel di Jateng Turun 15 Persen Selama Libur Lebaran

Terdampak Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel di Jateng Turun 15 Persen Selama Libur Lebaran

(2 bulan yang lalu)

SEMARANG, KOMPAS.com – Tingkat okupansi hotel di Jawa Tengah selama masa libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebut sebagai salah satu dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Tahun ini turun sekitar 10–15 persen, seperti Semarang, Solo dan Purwokerto itu turun 10 persen dibandingkan tahun lalu," kata Benk Mitosih, Penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

HUT Ke-79 TNI AU Digelar Sederhana, KSAU: Tidak Terkait Efisiensi

HUT Ke-79 TNI AU Digelar Sederhana, KSAU: Tidak Terkait Efisiensi

(2 bulan yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono membantah jika perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 TNI Angkatan Udara (AU) digelar sederhana karena adanya efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan bahwa upacara yang digelar sederhana tidak terkait kebijakan efisiensi tersebut.

"Apakah ada kaitannya dengan efisiensi? Efisiensi sudah kita rencanakan dengan baik. Tidak ada kaitannya (efisiensi) dengan kegiatan upacara ini," kata KSAU ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Jumlah Pemudik Turun 24 Persen, Akademisi UBL Soroti Efisiensi Anggaran dan Lesunya Ekonomi

Jumlah Pemudik Turun 24 Persen, Akademisi UBL Soroti Efisiensi Anggaran dan Lesunya Ekonomi

(2 bulan yang lalu)

LAMPUNG, KOMPAS.com – Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 yang mencapai 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya disebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan efisiensi anggaran yang ketat.

Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) Andala Rama Putra menilai masyarakat cenderung menahan diri untuk tidak mudik karena faktor ekonomi.

"Ya kemungkinan besar penurunan jumlah pemudik yang sampai 24 persen tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia," ujar Rama saat dihubungi, Selasa (8/4/2025).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada 2025 tercatat sebanyak 146,48 juta orang. Angka ini turun sekitar 24 persen dari tahun 2024 yang mencapai 193,6 juta orang.

Pemprov Kaltara Hapus Insentif Guru, PGRI Nunukan: Banyak yang Gajinya Masih Rp 500.000

(2 bulan yang lalu)

NUNUKAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus pos anggaran insentif untuk guru dan tenaga pendidik pada tahun 2025.

Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, menyampaikan bahwa penghapusan anggaran insentif untuk guru dan tenaga pendidik di Kaltara disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya efisiensi anggaran.

“Tidak dianggarkan karena efisiensi anggaran,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (8/4/2025).

Selain itu, imbuh Denny, masalah insentif guru dan tenaga pendidik bukan merupakan kewenangan Pemprov, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.