Ekonomi

beritaterkini.co.id-DENPASAR | Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan sejumlah Surat Pencatatan/ Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Penghargaan Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha serta Sertifikat Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni Provinsi Bali 2024 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa, 17 Desember 2024.Salah satunya, Ni Kadek Winie Kaori Intan Mahkota selaku Owner PT Kaori Alam Nusantara (KAN) menerima Sertifikat Merek dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI buat Yayasan Kaori Welas Asih (YKWA) dan produk Minyak Goreng Kaori.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hingga 2027 terjaga di kisaran level 5%.

Berdasarkan laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024, proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Riil tumbuh 5% pada 2024.

Kemudian pada 2025 dan 2026 ekonomi tumbuh tipis sebesar 5,1%. Namun pada 2027, Bank Dunia melihat ekonomi Indonesia sedikit melambat kembali ke level 5% pada 2027.

"Prospek ekonomi Indonesia tetap stabil dengan risiko yang seimbang. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh rata-rata 5,1% selama 2024—2027," tulis lembaga internasional tersebut, dikutip pada Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta pemerintah menjelaskan secara detail dampak pemberian paket kebijakan insentif fiskal ke laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Paket kebijakan insentif fiskal itu sendiri diumumkan pemerintah pada Senin (16/12/2024) kemarin, sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menjelaskan tarif PPN 12% merupakan upaya reformasi perpajakan yang disepakati pemerintah dan DPR dalam Undang-undang Nomor 7/2021 tengang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, kenaikan tarif PPN merupakan suatu keniscayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyambut baik langkah pemerintah dalam memberikan insentif pajak berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menggenjot penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

"Keringanan yang diberikan pemerintah berupa PPN DTP maupun PPnBM DTP tersebut bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan penjualan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan potensi penjualan kendaraan ramah lingkungan yang masih sangat terbuka luas," kata Ristiawan kepada Bisnis, Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengapresiasi langkah pemerintah  yang memperpanjang periode pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2025.

Adapun, insentif Paket Kebijakan Ekonomi ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Perlu diketahui, insentif ini semestinya berakhir pada 31 Desember 2024.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa kebijakan yang digulirkan pemerintah merupakan langkah yang tepat.

“Kalau itu [tarif PPh final 0,5%] diperpanjang, itu kebijakan yang tepat,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah perlu dikawal dengan baik. Ragu paket tersebut berjalan efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, tantangan yang dihadapi saat ini cukup kompleks, terutama dengan adanya potensi dampak penerapan tarif PPN 12% tahun depan.

“…sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh agar dampaknya dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan angka kemiskinan di Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), menurun, tetapi angkanya masih tinggi. Cak Imin mengatakan potensi wisata di Wonosobo harus ditingkatkan.

Hal itu diutarakan Cak Imin saat dialog dengan warga dengan tema ‘Strategi Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo’ di Desa Guntur Maju, Mojotengah, Jateng, Senin (16/12/2024). Awalnya, Cak Imin bersyukur angka kemiskinan Wonosobo menurun pada 2024.

"Saya dan kita semua bersyukur Bapak Bupati dan seluruh pemerintahan Wonosomo angka kemiskinannya ternyata menurun dari 15,58% Maret 2023 menjadi 15,28% pada Maret 2024. Untuk kemiskinan ekstrem juga turun dari 1,58% menjadi 1,26%," kata Cak Imin dalam sambutannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif PPN 12% yang resmi berlaku per 1 Januari 2025 berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi pada tahun depan dan menambah tekanan ekonomi.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1%.

"[Dengan PPN 12%] estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%," ujarnya, Senin (16/12/2024).

Mengacu perhitungannya, kenaikan PPN yang hanya dikecualikan terhadap tiga barang (minyak kita, tepung terigu, dan gula industri) tersebut, akan menambah pengeluaran masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memproyeksikan insentif atau belanja perpajakan mencapai Rp445,5 triliun pada 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan angka tersebut diproyeksikan berdasarkan data realisasi belanja perpajakan beberapa tahun terakhir.

"Ini [Rp445,5 triliun] adalah 1,83% dari produk domestik bruto," jelas Suahasil dalam acara Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan belanja perpajakan termasuk instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suahasil mengibaratkan belanja perpajakan sebagai pajak yang tidak dipungut atau dibebaskan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim daya beli masyarakat masih terjaga jelang pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga menegaskan bahwa konsumsi rumah masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

Dia pun menukil data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2024 sebesar 125,9. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Oktober 2024 sebesar 121,1.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan senilai total Rp827 triliun pada 2025, dengan insentif PPN mencapai Rp265,6 triliun untuk kompensasi kenaikan tarif PPN jadi 12%. Rupanya, kelas menengah menjadi penikmat terbanyak insentif itu.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, Senin (16/12/2024) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan pada 2025, yang terdiri dari bantuan sosial total Rp129 triliun (mencakup PKH, sembako, PIP, PBI JKN/BPJS Kesehatan), Kredit Usaha Rakyat atau KUR Rp38 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi Rp394 triliun (mencakup BBM, listrik, LPG).

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Indonesia masih mempertahankan tren surplus hingga 55 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus neraca dagang November 2024 senilai US$4,42 miliar.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020. Ekspor per November 2024 tercatat senilai US$24,01 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

"Total nilai impor mencapai US$19,59 miliar atau turun 10,71% dari kondisi Oktober 2024," ujar Amalia dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024).

 Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, film Cast Away yang dibintangi Tom Hanks telah memberikan 3 pesan penting tentang bagaimana ekonomi Indonesia bertumbuh di tengah gejolak global saat ini. 

Cast Away merupakan film drama bertahan hidup yang dirilis pada 22 Desember 2000. Film ini mengisahkan Tom Hanks (Chuck Noland) terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni lantaran pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. 

Selama terdampar, Chuck menghadapi tantangan untuk bertahan hidup, mulai dari mencari makanan, air, dan tempat berlindung. Kehidupan modern tidak lagi relevan. Chuck akhirnya harus belajar beradaptasi dengan alam liar.  

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mewanti-wanti soal kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap ekonomi global, khususnya berkaitan dengan penaikan tarif impor barang-barang ke negeri Paman Sam. 

Perry menyoroti bahwa Trump dengan motto-nya ‘America First’ bakal mengutamakan perekonomian AS agar bisa tumbuh tinggi. Pria yang sebelumnya menjabat presiden AS pada 2017—2021 itu dinilai Perry bukan tipe pemimpin dunia yang memerdulikan soal multilateralisme. 

"Oleh karena itu, yang disasar sekarang adalah negara-negara yang memiliki surplus terbesar perdagangan dengan Amerika. China, Kanada dan Meksiko, Eropa, serta Vietnam," ujarnya pada acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa pemerintah perlu mengkaji dengan cermat sebelum mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% di awal 2025.

Rizal mengatakan bahwa penerapan tarif PPN 12% pada barang-barang mewah akan mendorong penerimaan negara.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan. Namun, belum ada rincian khusus mengenai kontribusi tarif PPN untuk barang mewah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menilai, rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 kurang adil dan dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Hanif menuturkan, kebijakan itu kurang adil karena masyarakat berpenghasilan rendah karena mesti membayar pajak yang sama dengan kelompok berpenghasilan tinggi.

“Ini tidak cukup adil. Kebijakan pajak seharusnya lebih progresif agar tidak memperburuk ketimpangan,” kata Hanif dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendukung rencana pembentukan Holding UMKM oleh pemerintah, agar mempermudah UMKM mendapatkan investasi langsung.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai wacana pembentukan Holding UMKM merupakan suatu terobosan baru sehingga perlu didukung. Menurutnya, jika dieksekusi secara baik maka Holding UMKM akan mempermudah akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil-menengah.

"Jadi konsepnya mencari investor. UMKM itu kan selama ini mempunyai masalah pendanaan dan lain-lain. Jadi mereka bisa dapatkan investor dengan adanya holding itu," ujar Shinta usai Forum Kemitraan Investasi di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, BANGKOK — Ramainya Posyandu dengan anak-anak yang menunggu giliran imunisasi menjadi pemandangan rutin, tetapi berbeda dengan vaksinasi lansia yang masih tampak jarang. Padahal, vaksinasi dapat memberikan perlindungan kesehatan juga kebermanfaatan ekonomi yang lebih luas.

Banyaknya anak yang menerima imunisasi bukan perasaan atau hasil pengamatan semata. Ketua Divisi Imunologi dan Penyakit Paru Interstisial Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Fariz Nurwidya membenarkannya, bahwa tingkat partisipasi vaksinasi anak memang begitu tinggi, bisa mencapai 90%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keu­­­angan baru saja merilis data terkait de­­­­ngan kinerja APBN dan per­­­ekonomian nasional. Dari data yang disampaikan, ki­­­nerja APBN hingga No­­­vem­­ber 2024 ini sangat so­­­lid, dengan kinerja pen­­­da­­­patan negara yang sudah mencapai Rp2.392,7 triliun atau 89% dari target.

Se­­­men­­­tara itu, belanja negara sudah terealisasi Rp2.894,5 triliun atau 87% dari tar­­get. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pembiayaan APBN mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Economist DBS Bank mengingatkan pemerintah untuk memunculkan sejumlah kebijakan guna memacu pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% menuju target 8% seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menjelaskan pada 2025 menandai tahun pertama pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

Dia memaparkan, meskipun transisi politik menandai kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, perubahan pada area fokus diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan target 8% dari pemerintah. Oleh karena itu, Rao menilai pemerintah perlu melakukan strategi kerangka kerja ‘3C’ yang dapat mendukung proyeksi jangka menengah. 

beritaterkini. co. id-TABANAN | Menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, hotel-hotel dan tempat wisata di wilayah Kabupaten Tabanan mulai bersiap menyambut kedatangan para wisatawan. Okupansi hotel di Tabanan pun diharap juga ikut meningkat.

Apalagi adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kebijakan penurunan harga tiket pesawat ke seluruh wilayah Indonesia hingga 10 persen membuat optimis kunjungan wisatawan terasa lebih baik pada Nataru kali ini.

Director of Sales and Marketing Homm Saranam Baturiti Hotel, I Kadek Masaru Budiartha mengatakan, pihaknya sudah mendapat pesanan kamar oleh wisatawan yang akan menginap.

Bisnis.com, JAKARTA - Kontribusinya yang mencapai 61% terhadap ekonomi nasional membuat Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) tak bisa dipandang sebelah mata. Menopang pertumbuhannya berarti mendukung perekonomian nasional.

Karena itu, CIMB Niaga konsisten mendukung para pengusaha UKM agar semakin tumbuh dan berdaya. Head of Emerging Business Banking (EBB) CIMB Niaga Tony Tardjo menguraikan strategi menopang bisnis UKM.

Pertama, pemberian suku bunga yang kompetitif. Ini jadi hal pertama yang dicari nasabah UKM. Dalam memberikan suku bunga, CIMB Niaga memastikan sumber dana tidak terlalu mahal. Di sinilah pentingnya pengelolaan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

"Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 akan mencapai 5,01% secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi kuartal III/2024 yang sebesar 4,95%, tetapi lebih rendah dari kuartal IV/2023 yang mencapai 5,04%.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa sepanjang 2022 hingga 2024, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 5% meski dihadapkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global, terjadinya perang dagang, dan proteksionisme serta konflik geopoitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan kinerja penjualan eceran yang terekam dalam Indeks Penjualan Riil atau IPR pada Oktober 2024 sebesar 210,6, tumbuh 1,5% (year on year/YoY).

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pertumbuhan tersebut memang tidak setinggi IPR September yang naik 4,8% (YoY). 

"IPR November utamannya didorong oleh meningkatnya penjualan sejumlah kelompok seperti Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Subkelompok Sandang," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024). 

beritaterkini.co.id-TABANAN | DTW Jatiluwih Tabanan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan, menjelang Liburan Hari Raya Natal dan Liburan Tahun Baru atau Nataru.

Biasanya, jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih berkisar 200-300 orang, pada Low Season.

Namun berbeda, saat Weekend dan Hari Libur Nasional, kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih, khusus tamu domestik menembus 1.500-2.500 per hari.Sementara, kunjungan tamu mancanegara akan terus meningkat hingga mencapai 1.000 orang per hari, saat Low Season.

“Biasanya dari tahun kemarin itu, dari 20 Desember sudah ada lonjakan, tapi yang jelas nanti 25-30 Desember akan penuh banget,” kata John K. Purna selaku Kepala Pengelola DTW Jatiluwih Tabanan, usai acara Kunjungan Kerja (Kunker) Perdana Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dan Wamenpar Ni Luh Puspa ke DTW Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Senin, 9 Desember 2024.Tak hanya itu, John K. Purna berkeyakinan jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih akan terus meningkat minimal 20 persen, setelah 20 Desember 2024 mendatang.

beritaterkini.co.id-TABANAN | DTW Jatiluwih Tabanan memiliki daya tarik pariwisata yang terkenal dengan sistem subak dan keindahan sawah terasering.Bahkan, sistem subak yang menjadi pondasi praktek Agriculture di DTW Jatiluwih memperoleh UNESCO World Culture Heritage tahun 2012.Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan pariwisata di pedesaan atau World Tourism, karena ada potensi autentik, yang dapat menjadi keunggulan serta keunikan tersendiri.

Demikian disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Perdana sekaligus meninjau perkembangan Desa Wisata di DTW Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Senin, 9 Desember 2024.“Hari ini, Kunjungan Kerja Perdana saya ke Bali. Saya bersyukur hari ini dapat berkunjung ke Desa Jatiluwih, untuk melihat dan mendengar secara langsung apa saja yang telah dilakukan dalam mengembangkan Desa Wisata Jatiluwih. Apresiasi saya atas kerja keras yang telah dilakukan Desa Jatiluwih yang memiliki Daya Tarik Wisata dan budaya yang kuat,” kata Menpar Putri Wardhana.

beritaterkini.co.id-TABANAN | Meski tempat parkir sudah tersedia, namun pihak DTW Jatiluwih Tabanan perlu lahan parkir yang diperlebar lagi.Untuk itu, DTW Jatiluwih bakal membangun tempat parkir sekitar 1,5 hektar dari total 9 hektar di lahan pelaba Pura Petali, yang dikerjakan dengan sistem pemadatan.

Hal tersebut dilakukan, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih.

Ditambah lagi, tempat parkir juga bakal dibangun di areal DTW Jatiluwih, dengan sistem bertingkat, yang bisa menampung 100 mobil.Bahkan, direncanakan tempat parkir di DTW Jatiluwih sudah selesai dibangun, pada bulan Juni 2025.“Dana pembangunan tempat parkir, sementara semuanya berasal dari kita Pengelola DTW Jatiluwih. Itu sumbernya penghasilan yang diperoleh dari pendapatan parkir dan pendapatan tiket,” kata John K. Purna selaku Kepala Pengelola DTW Jatiluwih Tabanan, saat diwawancarai awak media, usai Kunjungan Kerja (Kunker) Perdana Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di DTW Jatiluwih, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Senin, 9 Desember 2024.Oleh karena itu, lanjutnya diperlukan Buggy yang berfungsi untuk mengangkut wisatawan dari lahan parkir Pura Petali menuju DTW Jatiluwih, yang ternyata nilainya jauh lebih tinggi.