Ekspor Impor

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan rupiah mengakibatkan reaksi yang berbeda terhadap dunia usaha. Bagi eksportir, rupiah yang melemah bisa menjadi berkah. Di sisi lain, bagi importir harus siap-siap tertekan oleh tekanan nilai tukar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pengusaha yang bergerak di sektor berbasis ekspor, terutama di sektor agrikultur, kehutanan, dan pertambangan, akan sangat diuntungkan karena sebagian besar output usahanya berorientasi ekspor.

“Mereka mendapat keuntungan dari depresiasi rupiah. Harga ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar global sehingga barang-barang mereka menjadi lebih menarik di mata pembeli internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, baru-baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) diyakini memberi keuntungan bagi ekspor Indonesia. Pemerintah harus sigap 

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan Indonesia untuk mengirim barang ke AS terbuka selama 90 hari ke depan, yang diharapkan dapat menjaga kinerja ekspor Tanah Air. 

“Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

“Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) disebut akan berdampak terhadap lini usaha marine cargo di industri asuransi Indonesia. 

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan kebijakan tersebut memang tidak signifikan berdampak bagi lini usaha asuransi marine cargo.

"Karena selama ini aktivitas ekspor RI ke AS dilaksanakan dengan syarat pengangkutan free on board (FOB), artinya jaminan asuransi dan biaya pengapalan (freight) tidak ditanggung oleh eksportir di Indonesia melainkan oleh pihak importir di AS, sehingga asuransi di Indonesia tidak membukukan bisnis marine cargo export," kata Irvan kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Politis senior PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan perdagangan internasionalnya, menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor.

Said menyebut kebijakan kuota impor selama ini kerap disalahgunakan seperti yang tampak dalam kasus kuota impor beras 2007, kasus kuota impor daging sapi 2013, kasus kuota impor gula kristal 2015, hingga kasus kuota impor bawang putih 2019. 

Menurutnya, Badan Anggaran DPR sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif sejak 21 Februari 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan rencana diversifikasi ke pasar Uni Eropa akan menemukan hambatan non-tarif. Negara-negara eropa memiliki standar yang lebih tinggi dari Amerika Serikat perihal ekspor impor.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dengan harapan memperoleh pasar alternatif dari AS.

Langkah diversifikasi pasar ini diambil usai adanya kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut laju perekonomian hingga ekspor Indonesia bisa anjlok jika pemerintah gagal menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menilai jika Trump tetap mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, maka efek yang terasa adalah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek). 

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor. 

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah konsekuensi menanti jika Indonesia merelaksasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor dari Negeri Paman Sam tersebut. 

Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan bahwa relaksasi ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha mengungkap pemerintah akan meningkatkan keran impor komoditas minyak dan gas (migas), kapas, hingga gandum dari Amerika Serikat (AS). Namun, importasi ini dipastikan tidak akan mengganggu industri dalam negeri.

Langkah ini dilakukan untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik alias resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mencari jalan keluar untuk mengurangi neraca perdagangan AS—Indonesia yang defisit. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif resiprokal tinggi, yakni 32%.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan tarif impor tinggi terhadap produk AS. 

Dilansir dari laman resmi Gedung Putih, bea masuk etanol di Indonesia disebut mencapai 30% atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan AS yang hanya menerapkan 2,5%.

"Brasil [18%] dan Indonesia [30%] mengenakan tarif yang lebih tinggi pada etanol dari Amerika Serikat [2,5%]," ujar Trump dikutip dari whitehouse.gov, Rabu (2/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah riuh rendah respons berbagai negara yang bakal terdampak tarif resiprokal Donald Trump, muncul kabar bahwa Presiden AS itu tengah mempertimbangkan untuk menunda penerapan aturan itu selama 90 hari. Gedung Putih segera merespons perkembangan tersebut dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar.

" [Itu] Berita palsu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC, Senin (7/4/2025).

Menurut kabar yang beredar, berita tersebut mengutip Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah riuh rendah respons berbagai negara yang bakal terdampak tarif resiprokal Donald Trump, muncul kabar bahwa Presiden AS itu tengah mempertimbangkan untuk menunda penerapan aturan itu selama 90 hari. Gedung Putih segera merespons perkembangan tersebut dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar.

" [Itu] Berita palsu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC, Senin (7/4/2025).

Menurut kabar yang beredar, berita tersebut mengutip Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.