Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa pemerintah perlu mengkaji dengan cermat sebelum mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% di awal 2025.

Rizal mengatakan bahwa penerapan tarif PPN 12% pada barang-barang mewah akan mendorong penerimaan negara.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan. Namun, belum ada rincian khusus mengenai kontribusi tarif PPN untuk barang mewah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun.

Thomas menjelaskan pembiayaan utang yang mencakup 74,6% dari APBN 2024 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

Keponakan Prabowo Subianto tersebut menegaskan pemerintah akan terus mengelola risiko pembiayaan utang.

"Kinerja pembiayaan ini terjaga dalam level terkendali dengan pengelolaan yang prudent dan kredibel serta tetap menjaga risiko dalam batas aman," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Para pemimpin utama China berencana melonggarkan kebijakan moneter dan memperluas pengeluaran fiskal tahun depan. 

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk persiapan Beijing menghadapi perang dagang kedua saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) Januari 2025 mendatang. 

Mengutip Bloomberg pada Senin (9/12/2024), Politbiro yang beranggotakan 24 orang yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping mengumumkan akan menerapkan strategi "cukup longgar" untuk kebijakan moneter pada 2025. Ini menandai perubahan besar pertama dalam pendiriannya sejak 2011.