Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA — Pajak Penghasilan atau PPh impor, maupun bea masuk dan bea keluar, merupakan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai belanja negara yang pada tahun ini mencapai Rp3.621,3 triliun. 

Dalam menghadapi tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan penyesuaian tarif dan deregulasi pajak serta kepabeanan untuk menurunkan tarif tersebut. 

Per akhir Maret 2025, pemerintah telah berhasil mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp516,1 triliun. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum memerincikan data penerimaan tersebut. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparannya di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sudah tumbuh positif pada Maret 2025, akhiri tren negatif dua bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi disrupsi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan strategi frontloading APBN 2025. 

Untuk diketahui, frontloading merujuk pada strategi pembiayaan APBN khususnya dengan penerbitan surat utang pemerintah dalam porsi yang signifikan di awal-awal tahun fiskal. 

Pada 2025 ini, Sri Mulyani mencatat bahwa frontloading telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai disrupsi global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Benar saja, pada 1 April lalu Trump mengumumkan kebijakan tarif impor dan Indonesia diganjar tarif 32%.