Impor

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan guna memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan rupiah mengakibatkan reaksi yang berbeda terhadap dunia usaha. Bagi eksportir, rupiah yang melemah bisa menjadi berkah. Di sisi lain, bagi importir harus siap-siap tertekan oleh tekanan nilai tukar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pengusaha yang bergerak di sektor berbasis ekspor, terutama di sektor agrikultur, kehutanan, dan pertambangan, akan sangat diuntungkan karena sebagian besar output usahanya berorientasi ekspor.

“Mereka mendapat keuntungan dari depresiasi rupiah. Harga ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar global sehingga barang-barang mereka menjadi lebih menarik di mata pembeli internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, baru-baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan global akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat, rencana pemerintah Indonesia untuk merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menuai kekhawatiran dari berbagai sektor industri.

Langkah yang dimaksudkan sebagai strategi diplomasi dagang itu dikhawatirkan justru membuka celah banjir impor yang berisiko melemahkan daya saing industri lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan kebijakan relaksasi ini mencuat sebagai respons terhadap ancaman tarif masuk sebesar 32% yang berpotensi dikenakan AS terhadap produk asal Indonesia. Namun, pelaku industri menilai bahwa jika relaksasi TKDN dilakukan secara umum tanpa seleksi ketat, dampaknya bisa sangat merugikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar seluruh komoditas.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu. Hal ini sekaligus membantah anggapan Indonesia membuka keran impor besar-besaran seiring adanya rencana penghapusan kuota impor.

“Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

“Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan kuota impor komoditas tidak akan merugikan industri dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pemerintah akan melindungi industri domestik. Apalagi, pemerintah juga tetap menggalakkan program swasembada pangan.

Artinya, Sudaryono menerangkan bahwa sebisa mungkin industri dalam negeri tetap memproduksi barang, termasuk pangan.

“Kita kan melindungi yang di dalam negeri itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal perintah Presiden Prabowo Subianto agar kuota impor dihapus, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan maksud dari penghapusan kuota impor yang diperintahkan presiden bertujuan agar bukan hanya segelintir perusahaan yang menikmati kuota impor.

Dia menerangkan bahwa presiden sejatinya hanya ingin mempermudah proses importasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan tetap memperhatikan neraca komoditas yang telah ditetapkan. Adapun, neraca ini berguna untuk melindungi para petani dan peternak dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Kendati begitu, asosiasi menilai bahwa persoalan PHK sendiri masih dapat ditanggulangi oleh instansi yang ada seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Kita melihat penanganan PHK bisa ditanggulangi instansi yang sudah ada seperti Dinas Tenaga Kerja,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghapusan kuota impor.

Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, ia mengingatkan agar penghapusan kuota impor tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.

"Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita," kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Politis senior PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan perdagangan internasionalnya, menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor.

Said menyebut kebijakan kuota impor selama ini kerap disalahgunakan seperti yang tampak dalam kasus kuota impor beras 2007, kasus kuota impor daging sapi 2013, kasus kuota impor gula kristal 2015, hingga kasus kuota impor bawang putih 2019. 

Menurutnya, Badan Anggaran DPR sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif sejak 21 Februari 2020.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah utamanya kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk kembali membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut regulasi tersebut.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah berbicara dengan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono agar evaluasi Permendag No.8/2024 dapat segera dilakukan kembali.

“Kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko [Susiwijono] untuk segera dilakukan, yang reviunya itu seperti apa gitu kan, itu banyak,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah konsekuensi menanti jika Indonesia merelaksasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor dari Negeri Paman Sam tersebut. 

Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan bahwa relaksasi ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk membuka keran impor selebar-lebarnya untuk komoditas krusial bagi hajat hidup masyarakat. Kendati demikian, impor tanpa pengendalian dinilai akan memperkeruh kondisi ekonomi negara. 

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan rencana itu dapat mempercepat kerusakan ekonomi nasional, apabila tidak dikawal dengan regulasi yang ketat.

“Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump,” ujar Andry, Rabu (9/4/2025). 

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memproteksi pasar dalam negeri di tengah kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

AS menyampaikan alasan RI dikenakan tarif timbal balik 32% disebabkan peraturan yang rumit untuk impor barang. Pemerintah berencana melakukan relaksasi dan melonggarkan barang impor masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan pemerintah harus tetap hati-hati, di samping menempuh jalur negosiasi guna mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia, juga harus memproteksi pasar dalam negeri. 

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan bertemu dengan Kepala Negara terlebih dahulu guna menjelaskan lebih lanjut mengenai isi dari Permendag No.8/2024.

“Tadi kan Presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag No.8/2024,” kata Budi ketika ditemui di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

“Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan tarif impor tinggi terhadap produk AS. 

Dilansir dari laman resmi Gedung Putih, bea masuk etanol di Indonesia disebut mencapai 30% atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan AS yang hanya menerapkan 2,5%.

"Brasil [18%] dan Indonesia [30%] mengenakan tarif yang lebih tinggi pada etanol dari Amerika Serikat [2,5%]," ujar Trump dikutip dari whitehouse.gov, Rabu (2/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan tarif resiprokal atau imbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam stabilitas sektor manufaktur Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun bakal memanggil pelaku industri untuk membahas tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump pada hari ini, Senin (7/4/2025).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan wadah bagi pelaku usaha yang ingin memberikan masukan terhadap pemerintah terkait kebijakan AS tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha mengungkapkan prospek penjualan wine Italia ke Amerika Serikat (AS) semakin suram imbas penerapan tarif impor atau tarif resiprokal 20% kepada Uni Eropa (UE).

Dengan kata lain, penjualan Prosecco, Brunello di Montalcino, dan anggur Italia lainnya terancam.

Produsen Italia dan importir AS mengatakan bahwa kebijakan resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump bisa memukul bisnis mereka.

Padahal, Italia mengekspor lebih banyak wine ke AS daripada negara lain mana pun. Tahun lalu, negara itu menjual anggur, minuman beralkohol, dan cuka senilai 2 miliar euro ke pasar AS.