Industri Manufaktur

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tembus 18.610 orang pada Februari 2025. Kasus PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, kasus PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur. 

“Masih manufaktur, padat karya, industri furnitur,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Kendati begitu, dia tidak menjabarkan secara rinci total pekerja yang ter-PHK di sektor ini, termasuk lima sektor yang paling banyak mengalami kasus PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah konsekuensi menanti jika Indonesia merelaksasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor dari Negeri Paman Sam tersebut. 

Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan bahwa relaksasi ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan tarif resiprokal atau imbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam stabilitas sektor manufaktur Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun bakal memanggil pelaku industri untuk membahas tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump pada hari ini, Senin (7/4/2025).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan wadah bagi pelaku usaha yang ingin memberikan masukan terhadap pemerintah terkait kebijakan AS tersebut.