Joko Widodo

[POPULER NASIONAL] Bantahan TNI AD soal Tuduhan Beking Anak Bos Toko Roti | Jokowi Main Bareng Cucu Usai Dipecat PDIP

[POPULER NASIONAL] Bantahan TNI AD soal Tuduhan Beking Anak Bos Toko Roti | Jokowi Main Bareng Cucu Usai Dipecat PDIP

()

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) buka suara setelah institusi mereka dikaitkan dengan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawai di Cakung, Jakarta.

Mereka menyatakan, meski pelaku mempunyai hubungan pertemanan dengan anggota TNI AD, meski kini sudah pensiun, tidak berarti mereka melindungi pelaku dan keluarganya.

Dari dunia politik, sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengunggah rekaman bermain bersama cucu usai dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menjadi sorotan pembaca.

Mardani Sebut Jokowi Harus Ikut Kaderisasi dari Bawah jika Gabung PKS

Mardani Sebut Jokowi Harus Ikut Kaderisasi dari Bawah jika Gabung PKS

()

JAKARTA, KOMPAS - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, Presiden ketujuh RI Joko Widodo mesti mengikuti kaderisasi dari tingkat bawah jika ingin bergabung menjadi kader PKS.

Mardani menyatakan, PKS tidak membuka ruang bagi kader baru untuk dapat langsung menduduki jabatan di tingkat elite.

“Karena partai kader, semua mesti melalui jenjang kaderisasi,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).

Oleh karena itu, Mardani tidak menyarankan Jokowi untuk bergabung dengan PKS.

Respons Gibran soal Gabung Parpol Lain Setelah Dipecat PDI-P

Respons Gibran soal Gabung Parpol Lain Setelah Dipecat PDI-P

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka irit bicara ketika ditanya soal peluangnya bergabung ke partai politik lain setelah dipecat oleh PDI-P.

Gibran hanya meminta publik untuk menunggu keputusannya soal langkah politiknya kelak.

"Tunggu saja," ucap Gibran saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ketika ditanya soal Partai Golkar yang terbuka untuk menerimanya, Gibran memberikan jawaban yang sama.

"Tunggu saja," kata dia.

Diketahui, PDI-P telah memecat Gibran dari keanggotaan partai karena pencalonannya sebagai calon wakil presiden dianggap sebagai hasil intervensi kekuasaan.

Jokowi-Gibran Dipecat PDIP, Bahlil: Semua Partai Ingin Ajak Tokoh Potensial

Jokowi-Gibran Dipecat PDIP, Bahlil: Semua Partai Ingin Ajak Tokoh Potensial

()

PDIP resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari urusan partai lain namun partainya terbuka bagi semua anak bangsa.

"Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya ga boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu Pak Jokowi adalah tokoh negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respons," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

AHY Terkekeh saat Ditanya Akan Ajak Jokowi Gabung Demokrat

AHY Terkekeh saat Ditanya Akan Ajak Jokowi Gabung Demokrat

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkekeh ketika ditanya apakah akan mengajak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke bergabung Demokrat setelah dipecat oleh PDI-P.

AHY menyatakan, pertanyaan seputar itu sebaiknya ditanyakan langsung ke Jokowi.

"Hehehe," kata AHY di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi," ujar dia.

AHY mengaku tidak mau berkomentar jauh terkait pemecatan Jokowi itu.

Menurut dia, ada situasi politik yang harus dijaga hingga akhir 2024.

PDI-P Pecat Jokowi karena Dianggap Menyalahgunakan Kekuasaan

PDI-P Pecat Jokowi karena Dianggap Menyalahgunakan Kekuasaan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan, salah satu alasan menjadi dasar pemecatan Presiden RI 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi.

Hal itu tercantum dalam dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024, dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pemecatan Jokowi diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Jokowi Dilarang Berkegiatan atas Nama PDI-P dan Duduki Jabatan Partai

Jokowi Dilarang Berkegiatan atas Nama PDI-P dan Duduki Jabatan Partai

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan telah melarang Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan kegiatan serta menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.

Larangan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Melarang Saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Komarudin, Senin (16/12/2024).

Seiring dengan pemecatan tersebut, Komarudin menegaskan bahwa DPP PDI-P tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jokowi ke depannya.

Viral Warga Nekat Cegat Mobil Jokowi di Solo Sambil Bersimpuh

Viral Warga Nekat Cegat Mobil Jokowi di Solo Sambil Bersimpuh

()

Video dua orang pria mencegat mobil Presiden Ke-7 Joko Widodo sambil bersimpuh viral di media sosial. Jokowi menjelaskan cerita di balik momen itu.

Dalam video viral yang dilihat detikcom, Minggu (15/12/2024), tampak dua orang pria menunggu mobil Jokowi keluar dari gang rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Setelah mobil Jokowi keluar, tampak keduanya duduk bersimpuh sambil mengatupkan tangan, memohon agar diberikan kesempatan berbicara dengan Jokowi.

Tampak satu pria memakai baju putih, sementara pria lainnya memakan baju batik. Mobil Jokowi sempat berhenti sejenak.

Sowan ke Jokowi, Sandiaga Akui Minta Nasihat soal PPP

Sowan ke Jokowi, Sandiaga Akui Minta Nasihat soal PPP

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku bahwa ia meminta nasihat soal PPP kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo saat bertamu ke rumah Jokowi di Solo, Kamis (12/12/2024) lalu.

“Kemarin saya bicara sama Bapak Jokowi dan meminta nasihat, meminta pandangan beliau," kata Sandiaga di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024).

Sandiaga mengaku mendapat nasihat dari Jokowi bahwa PPP merupakan partai yang punya potensi luar biasa selama selalu dekat dengan rakyat.

Golkar Yakin Jokowi Akan Penuhi Undangan jika Tak Ada Urusan Mendesak

Golkar Yakin Jokowi Akan Penuhi Undangan jika Tak Ada Urusan Mendesak

()

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Golkar menilai, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memiliki urusan mendesak sehingga tidak memenuhi undangan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji yakin, jika tak ada urusan lain, Jokowi akan menghadiri undangan partainya.

"Saya yakin seandainya Beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajat yang sangat penting, Beliau akan hadir," kata Sarmuji usai acara HUT Ke-60 Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Sekjen Muzani akan Undang Jokowi ke Kongres Partai Gerindra

Sekjen Muzani akan Undang Jokowi ke Kongres Partai Gerindra

()

SOLO, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam Kongres Partai Gerindra yang dijadwalkan pada Februari 2025.

Namun, Muzani menegaskan bahwa pertemuan dengan Jokowi tidak membahas kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bergabung dengan Partai Gerindra.

Pertemuan antara Muzani dan Jokowi berlangsung di kediaman Presiden di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (10/11/2024) siang.

Soal Kemungkinan Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Pilkada Jakarta, Ini Kata Riza Patria

Soal Kemungkinan Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Pilkada Jakarta, Ini Kata Riza Patria

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, menanggapi spekulasi mengenai pertemuan antara Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan membahas skenario Pilkada Jakarta dilaksanakan dalam dua putaran.

Riza menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak spesifik membahas Jakarta.

"Kalau Jakarta kan cuma hanya 1 dari 38 provinsinya, jadi saya kira kedua tokoh bangsa yang dipikirkan adalah seluruh masyarakat bangsa Indonesia," ujar Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024).

Endorsement Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Berdampak di Pilkada Jakarta

Endorsement Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Berdampak di Pilkada Jakarta

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menyebut keterlibatan Presiden ketujuh Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, bertentangan dengan penyelenggaraan Pilkada.

"Yang dilakukan Prabowo maupun Jokowi itu berlawan dengan Pilkada langsung karena top down, yang disebut cawe-cawe itu tadi, itu kan sebenarnya mau menduplikasi konstelasi politik nasional," kata Arif di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2024).

Kendati demikian, Arif menilai Pilkada Jakarta cukup baik serta transparan, karena keterlibatan Jokowi dan Prabowo tidak memberikan dampak.

Jokowi Unggah Video Terbang ke Jakarta: Akan Bertemu Para Sahabat

Jokowi Unggah Video Terbang ke Jakarta: Akan Bertemu Para Sahabat

()

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan ke Jakarta. Jokowi mengatakan akan bertemu sahabat-sahabatnya di Jakarta.

Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi saat dirinya berada di Bandara Adi Soemarmo, Solo, sebelum terbang ke Jakarta. Dalam video, ditunjukkan momen Jokowi salat Jumat di area Bandara Adi Soemarmo.

"Sebelum ke Jakarta untuk bertemu para sahabat, saya dan rekan-rekan salat Jumat di Bandara Adi Soemarmo, menyesuaikan jadwal keberangkatan pesawat," tulis Jokowi, Jumat (6/12/2024).

Golkar Sudah Anggap Jokowi Anggota Kehormatan Meski Tak Punya KTA

Golkar Sudah Anggap Jokowi Anggota Kehormatan Meski Tak Punya KTA

()

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi lagi kader partai manapun usai keluar dari PDI Perjuangan. Sekretaris Bidang Organisasi DPP Golkar Derek Loupatty mengatakan Jokowi sudah dianggap anggota kehormatan partai Golkar meski tak memiliki kartu tanda anggota (KTA).

Derek menjelaskan, alasan Jokowi dianggap anggota kehormatan Golkar karena sosoknya sebagai sebagai negarawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Selain itu, Golkar sudah mendukung Jokowi sejak tahun 2014 saat maju presiden.

Cerita Jokowi Ingin Istirahat Usai Purnatugas tapi Tak Bisa

Cerita Jokowi Ingin Istirahat Usai Purnatugas tapi Tak Bisa

()

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ada yang berubah dari kebiasaannya seusai purnatugas pada Oktober lalu. Jokowi menyebutkan yang berubah hanya pengawalan.

Saat menjadi Presiden, Jokowi dikawal banyak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sedangkan setelah pensiun hanya sekitar tiga Paspampres.

"(Kebiasaan yang berubah) Tidak ada yang berubah. Apa sih yang berubah? Dulu dikawal banyak Paspampres sekarang nggak," katanya ditemui di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Kamis (5/12/2024).

Golkar: Hubungan Bahlil dan Jokowi Dekat, jika Merapat Pasti Ada Sinyal

Golkar: Hubungan Bahlil dan Jokowi Dekat, jika Merapat Pasti Ada Sinyal

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengungkapkan, belum ada sinyal Presiden ke-7 Joko Widodo hendak bergabung ke partainya setelah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI-P.

Namun, Sarmuji mengeklaim Jokowi punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sehingga orang-orang akan tahu jika Jokowi hendak merapat ke partai berlambang pojon beringin itu.

"Enggak nanti pasti akan, kan hubungan Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dengan Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Jokowi Bukan Bagian PDI-P, PAN: Ada Karpet Biru untuk Pak Jokowi

Jokowi Bukan Bagian PDI-P, PAN: Ada Karpet Biru untuk Pak Jokowi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku terbuka apabila Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke partainya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo atau dikenal Eko Patrio menyampaikan ini merespons soal Jokowi yang sudah tidak dianggap sebagai bagian dari PDI-P.

"Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silahkan," kata Eko di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).