Jokowi

Jokowi Sebut Waktu Akan Menguji Usai Dipecat, PDIP Bilang Begini

Jokowi Sebut Waktu Akan Menguji Usai Dipecat, PDIP Bilang Begini

()

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus membalas pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait waktu yang akan menguji usai dipecat oleh partai. Deddy menilai Jokowi sudah terbukti tidak memiliki kesetiaan kepada partai.

"Apanya yang mau diuji? Beliau sudah diuji oleh waktu dan terbukti beliau tidak punya kesetiaan dan rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Deddy mengatakan semestinya Jokowi bersyukur dipecat PDIP. Dengan begitu, menurutnya, Jokowi bisa leluasa pindah partai.

Jokowi Dipecat PDIP, Nasdem Siap Sambut Jadi Kader

Jokowi Dipecat PDIP, Nasdem Siap Sambut Jadi Kader

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin bergabung dan menjadi kader Nasdem.

Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Usai Dipecat oleh PDI-P

Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Usai Dipecat oleh PDI-P

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuat langkah tegas dengan memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

Lantas, bagaimana respons ketiganya terkait pemecatan tersebut?

Ditemui di kediamannya Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jokowi mengatakan bahwa dia menghormati keputusan PDI-P tersebut.

“Ya ndak apa-apa saya menghormati itu," kata Jokowi diiringi tawa ringan pada Selasa (17/12/2024).

Jokowi Belum Putuskan Gabung Partai Usai Dipecat PDIP, PKB: Mungkin Butuh Waktu

Jokowi Belum Putuskan Gabung Partai Usai Dipecat PDIP, PKB: Mungkin Butuh Waktu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih enggan bergabung dengan partai politik setelah dipecat oleh PDI-P.

Menurut Daniel, Jokowi telah menyatakan keinginannya untuk merdeka dan mengambil waktu sendiri setelah peristiwa tersebut.

“Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskan untuk perseorangan dulu, artinya Pak Jokowi mau merdeka, sendiri dulu saat ini,” ujar Daniel kepada Kompas.com pada Selasa (17/12/2024).

Daniel menduga bahwa Jokowi masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan partai politik lain.

Pembangunan Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar Masih Berjalan

Pembangunan Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar Masih Berjalan

()

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan rumah pensiunan yang akan diberikan negara kepadanya masih dalam proses.

Rumah pensiunan tersebut memiliki luas 12.000 meter persegi dan berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Anggaran untuk pembangunan rumah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 120/PMK.06/2022, yang mengatur mengenai Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.

Dipecat PDI-P,  Jokowi Tegaskan Masih Partai Perorangan

Dipecat PDI-P, Jokowi Tegaskan Masih Partai Perorangan

()

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak akan mendirikan partai politik baru meskipun baru-baru ini dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024).

"Saya sudah menyampaikan, (saya) partai perorangan," tegas Jokowi, menanggapi pertanyaan mengenai rencananya ke depan setelah pemecatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P, Jokowi hanya menjawab dengan diam dan tertawa.

Jokowi Hormati Putusan Dipecat PDIP: Waktu yang Akan Mengujinya

Jokowi Hormati Putusan Dipecat PDIP: Waktu yang Akan Mengujinya

()

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara setelah resmi dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi menghormati keputusan PDIP.

"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," katanya di Solo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atas putusan pemecatan itu. Dia membiarkan waktu yang akan mengujinya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi.

Mengapa PDIP Pecat Jokowi dan Apa Dasarnya?

Mengapa PDIP Pecat Jokowi dan Apa Dasarnya?

()

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).

Pemecatan ini disertai dengan sejumlah pertimbangan yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap aturan internal partai.

Pemecatan Jokowi dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Dipecat PDI-P, Jokowi: Saya Menghormati, Waktu yang Mengujinya

Dipecat PDI-P, Jokowi: Saya Menghormati, Waktu yang Mengujinya

()

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pemecatannya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

"Hehehe, ya ndak apa-apa saya menghormati itu," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024) sore.

Pemecatan Jokowi, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024.

Kenapa Jokowi Digugat Terkait Proyek PIK 2?

Kenapa Jokowi Digugat Terkait Proyek PIK 2?

()

 

Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang sebagian ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kini menjadi pusat gugatan hukum yang melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Gugatan perdata terhadap proyek PIK II terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dengan nomor perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Gugatan ini diajukan oleh 20 penggugat, termasuk enam purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan satu purnawirawan berpangkat brigadir jenderal.

Kuasa hukum penggugat, Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada delapan pihak, termasuk Jokowi dan pengusaha besar seperti pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Menakar Peluang Jokowi Bentuk Partai Baru Usai Dipecat PDI-P

Menakar Peluang Jokowi Bentuk Partai Baru Usai Dipecat PDI-P

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa tidak mudah bagi Joko Widodo (Jokowi) membentuk partai baru usai dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Diketahui, PDI-P akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi setelah sebelumnya tidak memberikan sikap tegas dan hanya menyebut bahwa Presiden ke-7 RI tersebut bukan lagi bagian dari PDI-P.

"Peluangnya ada (buat partai), tapi tak mudah. Apalagi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) pernah mencoba dan belum berhasil lolos parliamentary threshold di masa Pak Jokowi Presiden,” kata Agung melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

Demokrat Enggan Ikut Campur Urusan PDIP Pecat Jokowi-Gibran: Kami Hormati

Demokrat Enggan Ikut Campur Urusan PDIP Pecat Jokowi-Gibran: Kami Hormati

()

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan merespons pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka dari PDI Perjuangan. Hinca menyebut pihaknya dalam posisi menghormati kedaulatan masing-masing partai.

"Kami nggak mencampuri urusan partai orang lain ya, teman-teman PDIP kita hormati, kalau Demokrat urusan kami. Kalau di Demokrat memang ini urusan saya sebagai Dewan Kehormatan," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Hinca menyebut Demokrat menghormati keputusan PDIP. Ia menyebut di lingkup internal partai juga tak ada pembahasan soal posisi Jokowi di partai lain.

PKS Sarankan Jokowi ke Golkar atau ke Gerindra Usai Dipecat PDI-P

PKS Sarankan Jokowi ke Golkar atau ke Gerindra Usai Dipecat PDI-P

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak bergabung ke partainya.

Sebaliknya, ia mengarahkan agar Jokowi bisa bergabung ke dua partai politik (parpol) besar saat ini setelah resmi dipecat sebagai kader PDIP.

“Enak (Pak Jokowi bergabung) ke Golkar dan Gerindra saja. Di PKS kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah,” ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).

Ia menyebutkan, Jokowi harus menjadi kader biasa lebih dulu jika bergabung dengan PKS.

Daftar 20 Penggugat Jokowi-Aguan soal PIK 2, Ada Purnawirawan TNI

Daftar 20 Penggugat Jokowi-Aguan soal PIK 2, Ada Purnawirawan TNI

()

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan bersama konglomerat Salim Group digugat secara perdata terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PN Jakpus, gugatan terhadap Jokowi dan konglomerat Aguan hingga Salim terkait dengan PSN Tropical Coastland milik PIK 2 itu tertuang dalam Nomor Perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst 

Di mana, total penggugat mencapai 20 orang. Beberapa di antaranya merupakan purnawirawan tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari Jokowi hingga Gibran, Ini Daftar Lengkap 27 Kader PDIP Kena Pecat

Dari Jokowi hingga Gibran, Ini Daftar Lengkap 27 Kader PDIP Kena Pecat

()

PDIP memecat 27 kadernya karena melanggar etik dan melakukan pelanggaran berat. Dua puluh tujuh kader yang dipecat tersebut termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumut terpilih Bobby Nasution.

Berdasarkan daftar nama yang diterima pada Selasa (17/12/2024), terdapat 27 nama kader PDIP dari berbagai daerah yang dipecat. Sebagian besar kader PDIP yang dipecat karena melanggar etik.

Pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Gibran berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Sementara pemecatan Bobby Nasution berdasarkan Surat Keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Menerka Partai Tempat Berlabuh Jokowi Usai Dipecat PDIP

Menerka Partai Tempat Berlabuh Jokowi Usai Dipecat PDIP

()

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat oleh PDIP dari keanggotaan partai. Ke mana selanjutnya Jokowi akan berlabuh?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisisnya. Menurut Adi, Jokowi berpeluang bergabung ke Golkar.

"Selama ini Jokowi dikaitkan dengan Golkar. Bahkan gestur dan gerak politik Jokowi sering seirama dengan Golkar. Tapi sampai saat ini Jokowi memutuskan (tidak) berpartai," ujar Adi kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Namun, menurutnya, bisa saja Jokowi mengambil jalan pragmatis. Bila itu terjadi, kemungkinan Jokowi akan berlabuh ke partai pemenang Pilpres 2024, Gerindra.

Jejak Karier Jokowi Bersama PDIP: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

Jejak Karier Jokowi Bersama PDIP: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).

Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).

Pemecatan Jokowi, Ketegasan PDI-P dan Peringatan bagi Partai Lain

Pemecatan Jokowi, Ketegasan PDI-P dan Peringatan bagi Partai Lain

()

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk ketegasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Pemecatan Pak Jokowi oleh PDI-P mengafirmasi bahwa partai berlambang banteng ini memiliki ketegasan atau tegak lurus dengan setiap keputusan partai, ketua umum,” kata Agung melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

Diketahui, PDI-P akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi setelah sebelumnya tidak memberikan sikap tegas dan hanya menyebut bahwa Presiden ke-7 RI tersebut bukan lagi bagian dari PDI-P.

Baru Pecat Jokowi, PDI-P Khawatir Dianggap Tak Siap Bersaing di Pemilu

Baru Pecat Jokowi, PDI-P Khawatir Dianggap Tak Siap Bersaing di Pemilu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

Baru Pecat Jokowi, PDIP Khawatir Dianggap Tak Siap Bersaing di Pemilu

Baru Pecat Jokowi, PDIP Khawatir Dianggap Tak Siap Bersaing di Pemilu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengakui baru memecat Presiden ke-7 Joko Widodo setelah Pilpres dan Pilkada 2024, karena khawatir dianggap tak siap bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi pada Senin (16/12/2024) hari ini.

“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

PDI-P Ungkap Alasan Baru Pecat Jokowi Usai Pemilu

PDI-P Ungkap Alasan Baru Pecat Jokowi Usai Pemilu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

PDIP Ungkap Alasan Baru Pecat Jokowi Usai Pemilu

PDIP Ungkap Alasan Baru Pecat Jokowi Usai Pemilu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengungkap alasannya baru mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai, setelah kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 selesai.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, partainya memegang prinsip menghormati dan tetap menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Jokowi-Gibran Dipecat PDIP, Bahlil: Semua Partai Ingin Ajak Tokoh Potensial

Jokowi-Gibran Dipecat PDIP, Bahlil: Semua Partai Ingin Ajak Tokoh Potensial

()

PDIP resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari urusan partai lain namun partainya terbuka bagi semua anak bangsa.

"Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya ga boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu Pak Jokowi adalah tokoh negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respons," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Alasan Jokowi hingga Aguan Digugat Rp612 Triliun soal PSN PIK 2

Alasan Jokowi hingga Aguan Digugat Rp612 Triliun soal PSN PIK 2

()

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hingga konglomerat Agung Sedayu Group (ASG) Aguan-Sugianto Kusuma dan bos Salim Group Anthoni Salim digugat ganti rugi senilai Rp612 triliun terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas oleh PIK 2 yakni Tropical Coastland.

Kuasa Hukum penggugat, Ahmad Khozinudin menjelaskan tuntutan ganti rugi itu dilayangkan usai pengembangan PIK 2 dinilai menyalahi rencana awal.

“Kami minta untuk dihukum membayar ganti rugi yang dialami dan diderita oleh rakyat, tetapi tidak dibayarkan kepada kami tapi dibayarkan kepada negara, Rp612 triliun,” kata Ahmad di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Jokowi Dipecat PDI-P, Saatnya Buktikan Kekuatan dengan Buat Partai Baru?

Jokowi Dipecat PDI-P, Saatnya Buktikan Kekuatan dengan Buat Partai Baru?

()

 

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (9/12/2024).JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, ini saatnya Presiden ke-7 RI itu membuktikan bahwa dirinya hebat tanpa PDI-P.

Menurut Adi, salah satu cara pembuktiannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai lain, tetapi mendirikan partai baru.

“Sebaiknya Jokowi buat partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDI-P,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

PDIP Pecat Jokowi, PSI: Biar Rakyat Nilai Mana Partai Rakyat Mana Perseorangan

PDIP Pecat Jokowi, PSI: Biar Rakyat Nilai Mana Partai Rakyat Mana Perseorangan

()

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari partai. PSI menganggap keputusan itu merupakan hak internal PDIP.

"Itu hak PDIP. Saya nggak mau ikut campur," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Namun Raja Juli mengatakan keputusan itu akan menuai pandangan di publik terhadap PDIP. "Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai, mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata dia.

Lebih lanjut, Juli mendukung Jokowi menjadi tokoh bangsa yang dimiliki bersama oleh partai-partai koalisinya selama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berjalan.

PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya formalitas.

Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDI-P. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDI-P sudah wassalam dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).

PDI-P Pecat Jokowi, PSI: Biarkan Rakyat yang Menilai

PDI-P Pecat Jokowi, PSI: Biarkan Rakyat yang Menilai

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

PDIP Pecat Jokowi, PSI: Biarkan Rakyat yang Menilai

PDIP Pecat Jokowi, PSI: Biarkan Rakyat yang Menilai

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan banyak komentar soal PDI-P yang telah resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota partai.

Raja Juli mempersilahkan masyarakat yang menilai soal kejadian pemecatan tersebut.

"Itu hak PDI-P. Saya enggak mau ikut campur. Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai mana partai rakyat, mana partai perorangan," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Menteri Kehutanan ini juga berpandangan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh bangsa setelah dipecat PDI-P.

Jokowi, Aguan hingga Salim Digugat Rp612 Triliun soal PSN PIK 2

Jokowi, Aguan hingga Salim Digugat Rp612 Triliun soal PSN PIK 2

()

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bos Agung Sedayu Group yakni Aguan-Sugianto Kusuma hingga bos Salim Group Anthony Salim digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. 

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PN Jakpus, gugatan terhadap Jokowi dan konglomerat Aguan hingga Salim terkait dengan PSN Tropical Coastland milik PIK 2 itu tertuang dalam Nomor Perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst