Judi Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui bahwa praktik judi online juga marak di partai politik.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol, jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," sebut politikus Golkar tersebut.

"Bapak/Ibu kalau kita membuka data, kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga," lanjutnya.

Polisi mengungkap sosok AK, tersangka utama mafia akses judi online (judol), pernah mendaftar sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meskipun tak lolos, sosok AK memiliki akses untuk buka tutup blokir situs judol.

"Namun faktanya Tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Artinya, bahwa Tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Polisi mengungkap fakta lain terkini kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para pemilik website wajib menyetorkan uang setiap dua minggu sekali kepada mafia akses judol.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Wira belum memerinci berapa jumlah duit yang harus dibayarkan tersebut. Namun dia menegaskan duit tersebut disetorkan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

Polisi mengungkap ‘kantor satelit’ pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi markas akses pembuka situs judi online (judol) memiliki 12 karyawan. Mereka bekerja sebagai operator dan admin.

"Kantor di ruko Galaxy tersebut atau di kantor satelit tersebut mempekerjakan 12 orang pekerja. Dari 12 orang tersebut, delapan orang bertugas operator dan empat orang bertugas sebagai admin," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsy, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memerangi judi online.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap 10 pegawai Komdigi terlibat dalam praktik tersebut.

Aboe Bakar menyampaikan apresiasi atas kinerja Polda Metro Jaya dalam kasus ini, menyebut langkah tersebut sebagai komitmen kuat polisi dalam memberantas kejahatan digital yang merugikan masyarakat. Meski demikian, ia juga menyoroti pentingnya dukungan penuh dari kementerian terkait agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih efektif.

Polda Metro Jaya mengungkap mafia buka blokir akses situs judi online (judol) dikendalikan oleh tiga orang tersangka. Salah satu tersangka berinisial AK pernah daftar sebagai tenaga teknisi pemblokiran konten negatif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait Tersangka AK bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, Tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Komdigi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Kamis (5/11/2024).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, mendorong agar kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusut tuntas. Yulius mengatakan kasus tersebut perlu terus diselidiki.

Hal itu disampaikan Yulius dalam rapat Komisi I DPR bersama Menkomdigi Meutya Hafid di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Hadir dalam rapat Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

"Tadi soal judol lalu pinjol yang sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan saya, jadi saya tidak terlalu menyinggung lagi ke sana. Saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan sekarang terus berlanjut," kata Yulius.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto mendesak kepolisian menindak semua pihak di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang terlibat dalam bisnis judi online (judol).

Dalam rapat kerja bersama Kemenkomdigi pada Selasa (5/11/2024), Yulius mendorong kepolisian untuk menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat sebelumnya, ketika kementerian tersebut masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kita terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka seluruh kasus yang ada dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Kemenkomdigi. Kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana, Bu Meutya,” ujar Yulius.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsy menyarankan supaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaksanakan audit berkala dalam pengawasan situs judi online.

Dia menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas kasus penangkapan 10 pegawai Komdigi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait keterlibatan dalam praktik judi online.

Aboe Bakar menilai pengawasan rutin melalui audit dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pengendalian konten ilegal di internet.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menanggapi belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terjerat judi online. Apa kata Budi Arie?

"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," kata Budi Arie di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Eks Menkominfo itu sempat ditanya kesiapannya jika diminta memberi keterangan terkait kasus yang menjerat pegawai Komdigi. Budi kembali menekankan akan fokus pada koperasi.

"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," ujarnya.

Polisi sebelumnya mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan dua tersangka baru. Total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi kasus judi online yang menjerat pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.

Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga melindungi judi online.

Budi Arie memimpin kementerian itu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan informatika di era Presiden ke-7 Joko Widodo. 

Meski demikian, Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

Polisi mengungkap perkembangan terkini kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi juga mengungkap cara mafia akses judol di Kota Bekasi memfilter website agar lolos dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan kantor satelit di Bekasi dikendalikan tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Kantor tersebut memiliki 12 orang karyawan, dengan rincian 8 orang bertugas operator dan 4 orang lainnya admin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kasus pegawai kementeriannya yang terlibat judi online (judol) menjadi "pil pahit" bagi institusi tersebut.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengusut kasus ini juga menciptakan suasana mencekam di kantor Kemenkomdigi.

“Untuk judi online, penanganan sampai hari ini kami laporkan bahwa ini pil pahit. Suasananya mencekam, pasti. Karena kemarin kepolisian datang dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 40 sampai 50 orang,” ujar Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku belum memecat pegawainya yang telah ditangkap aparat kepolisian karena terlibat judi online (judol).

Hal tersebut karena Kemenkomdigi tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan menghormati proses hukum yang masih berjalan di kepolisian.

“Tentu dalam upaya menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah,” ujar Meutya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan, semua bandar judi online pasti akan ditindak, selama dia beroperasi dari wilayah Indonesia.

Budi mengingatkan bahwa penindakan-penindakan yang dilakukan belakangan ini masih terus dilanjutkan.

"Kapolri sudah menjelaskan, sepanjang bandarnya ada di Indonesia, pasti akan ditindak," ujar Budi di Istana, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Saat ditanya terkait bagaimana jika si bandar judi online berada di luar negeri, Budi tidak menjawab secara jelas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan perkembangan kasus judi online (judol) yang menjerat pegawainya. Meutya memastikan akan memecat secara tidak hormat pegawai terkait judol setelah diadili.

Hal itu disampaikan Meutya saat rapat perdana dengan Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Awalnya Meutya menjelaskan bahwa 11 pegawai terlibat judol sudah dinonaktifkan.

"Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang sudah terverifikasi," ujar Meutya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang terindikasi terlibat judi online (judol) masih berpotensi bertambah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (5/11/2024), Meutya menyatakan, pihaknya telah menonaktifkan 11 pegawai Kemenkomdigi yang diduga kuat terlibat dalam praktik tersebut.

“Kami sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi dari nama-nama yang sebetulnya sudah ditahan oleh polisi. Kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, hanya nama singkatan, yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian,” ujar Meutya di Gedung DPR RI.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online (judol). Meutya menegaskan pihaknya terbuka pengusutan mafia akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi.

Hal itu diceritakan Meutya saat rapat perdana dengan Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Meutya menyebutkan kejadian itu sebagai pil pahit bagi kementeriannya.

"Untuk judi online, penanganan sampai hari ini, mungkin yang terakhir kami laporkan bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak," ujar Meutya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy, menyarankan pengawasan internal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperketat, setelah terungkapnya keterlibatan aparatur sipil negara di kementerian itu dalam praktik judi online (daring).

Sebanyak 10 pegawai kementerian tersebut ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam praktik judi online.

Aboe Bakar menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus ini, khususnya terkait peran aparatur sipil negara (ASN) dalam melindungi situs-situs judi online dari pemblokiran.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) se-Indonesia mendukung dan apresiasi Kapolri Jenderal Listyo, yang melalui Bareskrim Polri, membongkar sindikat judi online (judol) SLOT82-78 yang dikendalikan WN China. BEM PTAI menyebut Polri menyelamatkan keuangan negara.

"Kami sebagai generasi, tentunya sangat mendukung dan mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan judi online. Ini patut kita apresiasi, ini prestasi luar biasa karena ini bisa menyelamatkan keuangan negara," ujar Pimpinan BEM PTAI se-Indonesia, Yayan Efendi, kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

"Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Pria inisial OSF (23) membegal driver taksi online di Ngunut, Playen, Gunungkidul, DIY. Tersangka mengaku butuh uang untuk menebus motor selingkuhan yang digadaikan untuk berjudi.

Pria asal Kota Semarang, Jawa Tengah, itu ditangkap di wilayah Kartasura, Sukoharjo, Senin (4/11/2024). Adapun pacar OSF merupakan warga Gunungkidul.

"Lalu dia punya rencana lewat aplikasi Gocar seolah-olah jadi penumpang dengan tujuan Balai Desa Ngunut, dan dapat driver korban itu. Lalu, sampai Balai Desa Ngunut, pelaku menyayat leher korban dan menyuruh korban keluar dari mobil, lalu membawa kabur mobil korban ke Kartasura untuk digadaikan," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini saat di Polres Gunungkidul, dilansir detikJogja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid agar tidak ragu-ragu menindak pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat judi online (judol).

Menurut Hasanuddin, penindakan terhadap pihak-pihak terlibat tidak boleh berhenti, meski sudah ada pegawai Komdigi beserta warga sipil yang tertangkap.

"Harapan satu-satunya, sekarang menteri yang baru harus segera membersihkan Komdigi agar bersih dari judi online dan polisi jangan ragu-ragu," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia di tengah langkah kepolisian memberantas para pelindung kejahatan sosial itu. 

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Djoko Kurnijanto mengatakan pemerintah telah memiliki satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal seperti judol ini, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membongkar kasus narkoba dan judi online jaringan internasional. Langkah pengungkapan kasus itu merupakan bentuk komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pengungkapan kasus judi online itu merupakan langkah dari Satgas Penanggulangan Perjudian Online yang dibentuk Kapolri. Instruksi penindakan judi online itu telah disampaikan Kapolri kepada Kabareskrim. Instruksi ini juga sudah dilakukan ke jajaran Mabes hingga polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) RI mengapresiasi Polri yang berhasil membongkar praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). PKB juga mendukung penuh penyidik Polda Metro Jaya untuk menangkap oknum di Komdigi yang terindikasi terlibat judi online.

"Dua jempol untuk Polda Metro Jaya yang sudah membongkar bobroknya perilaku oknum Komdigi yang memanfaatkan jabatannya melindungi situs-situs judi online," tegas Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Perencanaan (Asrena) Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Kolonel Laut (P) Agus Joko Sulistya menekankan agar seluruh prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kolinlamil menghindari praktik judi online (judol).

Penekanan itu disampaikan Asrena Pangkolinlamil saat memberikan amanat upacara bendera, Senin (4/11/2024) yang dilaksanakan secara rutin di Lapangan Moeljono Silam Mako Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Kepada prajurit matra laut dan keluarga termasuk PNS, agar tidak mengikuti kegiatan maupun aktivitas berkaitan dengan judi online, karena dapat merusak kehidupan rumah tangga, merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan berpotensi mencemarkan nama baik institusi TNI AL," kata Asrena Pangkolinlamil, dalam keterangan yang diterima, Senin.

MALANG, KOMPAS.com - Pelaku judi online berinisial PO (45), warga Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, diamankan polisi pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Kasubag Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, mengatakan pelaku bertindak sebagai makelar judi online togel dari beberapa orang.

"Jadi modusnya, pelaku mengajak orang untuk taruhan judi togel. Uang taruhannya ia kumpulkan, kemudian ia memasang taruhan judi togel itu di situs judi online Hongkong dan Sydney," ungkapnya saat ditemui, Senin (4/11/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online (judol). Dia tak ingin lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban.

"Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir dan termasuk menyita aset-aset untuk dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinjaman online," kata Sigit kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sepakat memberantas judi online (judol) yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Sigit menyebut Meutya mempersilakan polisi mengusut tuntas kasus mafia akses judol tersebut.

"Bahwa kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Komdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilahkan kepada tim kami untuk melakukan pedalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat," kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Senin (4/11/2024).