Jusuf Kalla

JK Lantik Pengurus Pusat PMI 2024-2029, Ini Daftarnya

JK Lantik Pengurus Pusat PMI 2024-2029, Ini Daftarnya

(23 jam yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) resmi melantik susunan pengurus periode 2024-2029.

Pelantikan dilakukan JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (20/12/2024), usai menerima pengesahan dari pemerintah terkait susunan kepengurusan PMI.

"Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2024, saya Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai dewan kehormatan dan pengurus pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029," kata JK saat melantik, dilihat dalam YouTube PMI, Jumat.

Soal Dualisme PMI, JK: Setelah Diakui Pemerintah, Persoalannya Selesai

Soal Dualisme PMI, JK: Setelah Diakui Pemerintah, Persoalannya Selesai

(1 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, Jusuf Kalla (JK), menyatakan bahwa kisruh dualisme kepemimpinan di organisasinya telah berakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengesahkan kepengurusan PMI yang dipimpin JK.

"Setelah diakui pemerintah, maka secara sah saya kira persoalannya telah selesai," ujar JK dalam keterangan videonya, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya, terjadi perselisihan antara JK dan Agung Laksono, politikus Partai Golkar, terkait kepemimpinan PMI.

Polemik PMI, Jusuf Kalla Minta Agung Laksono Bentuk Organisasi Sosial Baru

Polemik PMI, Jusuf Kalla Minta Agung Laksono Bentuk Organisasi Sosial Baru

(1 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, Jusuf Kalla (JK), meminta politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, untuk membentuk organisasi sosial yang baru.

Permintaan ini muncul setelah adanya kisruh perebutan kepemimpinan PMI antara JK dan Agung Laksono.

Pemerintah pun telah mengesahkan kepengurusan PMI versi JK.

"Teman-teman dari pihak lain bisa jadikan organisasinya menjadi organisasi sosial. Silakan saja, tapi tidak atas nama PMI," ujar JK dalam keterangan video yang dirilis pada Jumat (20/12/2024).

Menkum Nyatakan PMI Kepemimpinan JK Sah!

Menkum Nyatakan PMI Kepemimpinan JK Sah!

(1 hari yang lalu)

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengumumkan hasil kajian perkara dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan PMI di bawah pimpinan Jusuf Kalla (JK) adalah sah.

Supratman mengatakan Kemenkum telah menyerahkan balasan surat kepada PMI pihak JK. Balasan surat itu perihal pengakuan kepengurusan baru PMI di bawah pimpinan Wapres ke-10 dan 12 RI itu.

"Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian bardasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla," kata Supratman di gedung Kemenkum, seperti dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Kubu Agung Laksono Sebut Tak Ada Mediasi Sebelum Kemenkum Resmikan Pengurus PMI Kubu JK

Kubu Agung Laksono Sebut Tak Ada Mediasi Sebelum Kemenkum Resmikan Pengurus PMI Kubu JK

(1 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin Agung Laksono menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima ajakan mediasi dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Pernyataan ini mengemuka setelah Kemenkum sebelumnya menyatakan akan melakukan mediasi terkait polemik kepemimpinan PMI antara dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

"Tidak ada (mediasi) sama sekali, tidak ada, sama sekali tidak ada," tegas Sekretaris Jenderal PMI versi Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Kisruh PMI, Kubu Agung Laksono Akan Gugat Kubu Jusuf Kalla

Kisruh PMI, Kubu Agung Laksono Akan Gugat Kubu Jusuf Kalla

(1 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengumumkan rencananya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) menyusul keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) versi Jusuf Kalla (JK).

Keputusan ini dianggap merugikan kubu Agung Laksono yang juga mendaftarkan kepengurusan PMI.

"Ke pengadilan tentunya, ke pengadilan untuk mencari keadilan harus ke forum pengadilan," ujar Sekretaris Jenderal PMI versi Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

JK: Sudah Tidak Ada Lagi Dualisme PMI, Pertandingan Berakhir

JK: Sudah Tidak Ada Lagi Dualisme PMI, Pertandingan Berakhir

(1 hari yang lalu)

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan telah menerima surat dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyatakan PMI kepemimpinannya sah. Dirinya menyebut sudah tidak ada lagi dualisme di PMI, karena pertandingan sudah selesai.

"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir," kata JK saat melantik anggota kepengurusan PMI 2024-2029, di Markas Pusat PMI, Mampang Prapapatan, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

JK pun berpesan kepada pihak yang membuat PMI tandingan, bisa membuat lembaga sendiri di bidang sosial. Asalkan, kata dia, tidak menggunakan nama PMI.

JK Sudah Terima Surat dari Menkum yang Akui Dirinya Ketum PMI Terpilih

JK Sudah Terima Surat dari Menkum yang Akui Dirinya Ketum PMI Terpilih

(1 hari yang lalu)

Ketua Umum terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan telah menerima surat dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Surat tersebut berkaitan dengan pengakuan kepengurusan JK sebagai Ketua Umum PMI.

Hal itu dikatakan JK dalam sambutannya kala melantik anggota kepengurusan PMI 2024-2029, di Markas Pusat PMI, Mampang Prapapatan, Jakarta, Jumat (20/12/2024). JK lebih dulu mengatakan timbul masalah terkait munculnya kepemimpinan PMI tandingan dari kubu Agung Laksono.

"Pada dua minggu terakhir ini timbul masalah yang selalu menyebabkan pembicaraan yaitu adanya kelompok juga berasal daripada mantan pengurus yang kita pecat, yang kemudian dengan kelompok yang diketuai oleh Pak Agung Laksono," kata JK dalam sambutannya.

JK Lantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI Periode 2024-2029

JK Lantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI Periode 2024-2029

(1 hari yang lalu)

Palang Merah Indonesia (PMI) resmi melantik susunan pengurus 2024-2029. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Munas XXII PMI 2024, Jusuf Kalla (JK).

Pelantikan dilakukan di Markas Pusat PMI, Mampang Prapapatan, Jakarta, Jumat (20/12/2024). JK lebih dulu bertanya kepada calon pengurus apakan bersedia dilantik.

"Bersedia," jawab mereka.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2024 saya ketua umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai dewan kehormatan dan pengurus pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029," kata JK.

Pemerintah Sahkan Kepengurusan PMI 2024-2029 Kubu Jusuf Kalla

Pemerintah Sahkan Kepengurusan PMI 2024-2029 Kubu Jusuf Kalla

(1 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) 2024-2029 versi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Sejauh ini, ada dua versi kepengurusan PMI, yakni versi Jusuf Kalla (JK) dan versi politikus Partai Golkar, Agung Laksono.

"Setelah melakukan kajian, pemerintah melalui Kemenkum memberi pengakuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sekaligus mengakui kepengurusan PMI hasil Munas XXII PMI tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak HM Jusuf Kalla," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangan persnya, Jumat (20/12/2024).

Kubu Agung Laksono Minta Perlindungan Kemenkum untuk PMI Jajaran Pengurusnya

Kubu Agung Laksono Minta Perlindungan Kemenkum untuk PMI Jajaran Pengurusnya

(2 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Palang Merah Indonesia (PMI) versi Kubu Agung Laksono berencana menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta agar tidak ada ancaman atau intimidasi terhadap jajaran pengurusnya.

Permohonan ini muncul di tengah dualisme kepemimpinan antara dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono dan Jusuf Kalla (JK).

"Hari ini saya akan membuat surat lagi untuk ditanyakan dan meminta kepada pemerintah untuk betul-betul dalam posisi status quo seperti ini, tidak ada ancaman intimidasi, bahkan rencana pembekuan kepada kubu yang tidak saling mendukung itu," kata Sekretaris Jenderal PMI versi Agung Laksono, Ulla Nuchrawaty Usman, dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Kubu Agung Laksono Siap jika Menkum Ajak Mediasi Bareng JK soal Kepemimpinan PMI

Kubu Agung Laksono Siap jika Menkum Ajak Mediasi Bareng JK soal Kepemimpinan PMI

(5 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengaku siap jika diajak mediasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kini, terjadi kisruh yang berujung adanya dua hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 PMI, yakni versi Agung Laksono (AL) dan versi Jusuf Kalla (JK).

"Insya Allah Pak AL siap dan taat pada aturan dan juga siap untuk mediasi," kata Sekretaris Jenderal PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Kisruh Ketum PMI, Agung Laksono: JK Sudah 3 Periode, Wajar Ada Perubahan

Kisruh Ketum PMI, Agung Laksono: JK Sudah 3 Periode, Wajar Ada Perubahan

(8 hari yang lalu)

BOGOR, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menilai perlunya ada perubahan dalam kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurutnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) sudah cukup lama memimpin, tepatnya tiga periode.

"Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan Pak JK sudah tiga periode ngapain jadi masuk ke 4 (periode). Saya kira wajar lah, ada perubahan," kata Agung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT Ke-60 Golkar

Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT Ke-60 Golkar

(8 hari yang lalu)

Sejumlah petinggi tokoh senior Golkar hadir dalam HUT partai ke-60 di Sentul. Beberapa di antaranya Agung Laksono dan Jusuf Kalla, yang kini tengah panas karena berebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Pantauan detikcom di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono hadir lebih dulu dan sudah berada di ruang acara. Sementara Jusuf Kalla masuk ke ruang acara bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

Di Tengah Kisruh Kepengurusan PMI, JK dan Agung Laksono Hadiri HUT Ke-60 Golkar

Di Tengah Kisruh Kepengurusan PMI, JK dan Agung Laksono Hadiri HUT Ke-60 Golkar

(8 hari yang lalu)

BOGOR, KOMPAS.com - Dua politikus senior Partai Golkar yang tengah memperebutkan kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

Dua politikus senior Golkar itu adalah Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

Pantauan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono sudah hadir lebih dahulu di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar sebelum JK.

Sementara itu, JK hadir ke ruangan acara bersamaan dengan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekitar pukul 19.29 WIB.

JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

(9 hari yang lalu)

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai contoh yang tidak baik.

Perseteruan ini terjadi antara dua politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, yang saling memperebutkan posisi Ketua Umum PMI.

"Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar," ujar Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/12/2024).

Pramono Anung Akan Kaji Usulan JK untuk Relokasi Korban Kebakaran Kemayoran ke Rusun

Pramono Anung Akan Kaji Usulan JK untuk Relokasi Korban Kebakaran Kemayoran ke Rusun

(9 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan akan mengkaji secara mendalam usulan mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk merelokasi korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ke rumah susun (rusun).

"Apa yang diusulkan Pak JK tentunya nanti pemerintah daerah akan mengkaji secara mendalam," ujar Pramono di lokasi kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Pramono menegaskan bahwa pengkajian harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama dengan Sekretaris Negara (Setneg), mengingat wilayah Kemayoran masih berada di bawah naungan Setneg.

JK Tengok Para Pengungsi Kebakaran Kemayoran, Tawarkan Pindah ke Rusun

JK Tengok Para Pengungsi Kebakaran Kemayoran, Tawarkan Pindah ke Rusun

(10 hari yang lalu)

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyambangi pengungsian korban kebakaran di permukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia ingin mengusulkan kepada Kementerian Perumahan untuk merelokasi korban ke rusun.

Pantauan detikcom di SDN Kebon Kosong 09, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024), JK datang pada pukul 14.07 WIB. Ia menggunakan baju putih PMI langsung mengunjungi tenda pengungsian.

Ia tampak berbincang dengan beberapa warga yang ada. "Butuh apa?" tanya JK pada warga.

Kunjungi Korban Kebakaran Kemayoran, JK Tawarkan Warga Pindah ke Rusun

Kunjungi Korban Kebakaran Kemayoran, JK Tawarkan Warga Pindah ke Rusun

(10 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) mendatangi posko pengungsian posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Dari pengamatan Kompas.com di lokasi, Jusuf Kalla (JK) tiba di posko pengungsian pada pukul 14.00 WIB. Ia langsung berjalan menuju tenda yang didirikan BPBD Provinsi Jakarta.

Dalam kunjungannya ini, JK menanyakan sejumlah hal yang menjadi kebutuhan kepada para pengungsi. Mulai dari kebutuhan pangan hingga sandang.

Dua Politikus Senior Golkar Berebut PMI, Bahlil: No Comment

Dua Politikus Senior Golkar Berebut PMI, Bahlil: No Comment

(10 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar soal adanya kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI).

Kisruh kepemimpinan di PMI itu melibatkan dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono yang memperebutkan posisi ketua umum PMI.

"No comment (Tidak komentar)," ujar Bahlil singkat usai acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Bahlil Pamer 8 Kader Golkar di Kabinet Prabowo, Singgung Era Ical-JK

Bahlil Pamer 8 Kader Golkar di Kabinet Prabowo, Singgung Era Ical-JK

(10 hari yang lalu)

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) Partai Golkar menjelang HUT Partai ke-60 yang akan diselenggarakan besok. Bahlil menyampaikan ke seluruh legislator Partai Golkar se-Indonesia terkait peran partai di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Acara ‘Upgrading Nasional Legislator Partai Golkar’ terselenggara di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). Acara Bimtek ini dihadiri lebih dari 2.000 legislator tingkat DPRD hingga DPR RI dari Partai Golkar.

Anggota DPR Minta PMI Tak Dikelola Orang yang Terafiliasi Partai Politik

Anggota DPR Minta PMI Tak Dikelola Orang yang Terafiliasi Partai Politik

(10 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar Palang Merah Indonesia (PMI) dikelola oleh orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik (parpol).

Hal ini diungkapkannya merespons soal adanya kisruh pemilihan Ketua Umum (Ketum) PMI antara dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

"Sebagai organisasi nirlaba, nonprofit oriented, seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen," kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024) kemarin.

[POPULER NASIONAL] Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono | Rencana Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

[POPULER NASIONAL] Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono | Rencana Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

(10 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 mengundang perhatian publik usai Wakil Presiden (Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan hal tersebut secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

Dualisme Kepemimpinan PMI, Menkum Supratman Janji Mediasi

Dualisme Kepemimpinan PMI, Menkum Supratman Janji Mediasi

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Kisruh PMI: Kemenkum Belum Terima Hasil Munas 2 Kubu JK dan Agung Laksono

Kisruh PMI: Kemenkum Belum Terima Hasil Munas 2 Kubu JK dan Agung Laksono

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan belum menerima hasil musyawarah nasional (munas) terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Jusuf Kalla maupun Agung Laksono.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

"Sampai hari ini saya belum terima, ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Pemerintah Harap PMI Tetap Solid di Tengah Polemik Jusuf Kalla-Agung Laksono

Pemerintah Harap PMI Tetap Solid di Tengah Polemik Jusuf Kalla-Agung Laksono

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk tetap solid, meskipun tengah menghadapi polemik terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang melibatkan dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.

“Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu, pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Selasa (10/12/2024).

Profil dan Harta Agung Laksono, Politikus Golkar yang Dilaporkan JK karena Kisruh Pemilihan Ketum PMI

Profil dan Harta Agung Laksono, Politikus Golkar yang Dilaporkan JK karena Kisruh Pemilihan Ketum PMI

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono tengah menyita perhatian usai dilaporkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) buntut polemik penetapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan upaya merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

JK menganggap langkah Agung itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi PMI, yang lebih luas lagi dianggap berbahaya bagi kemanusiaan.

Menteri Hukum Belum Terima Laporan Hasil Munas PMI Versi Agung Laksono

Menteri Hukum Belum Terima Laporan Hasil Munas PMI Versi Agung Laksono

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Supratman juga menyatakan bahwa belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.

"Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut," kata Supratman saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Kekisruhan Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono

Kekisruhan Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono

(11 hari yang lalu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.