Kemendag

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump yang menunda penerapan tarif resiprokal ke negara-negara mitra dagangnya termasuk Indonesia selama 90 hari.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan keputusan Trump itu merupakan sinyal baik bagi Indonesia. Apalagi, sambungnya, Indonesia sudah menegaskan tidak melakukan retaliasi melainkan negosiasi.

"Kami pasti akan terus memantau perkembangan terbaru terkait hal ini," ujar Dyah Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan rencana diversifikasi ke pasar Uni Eropa akan menemukan hambatan non-tarif. Negara-negara eropa memiliki standar yang lebih tinggi dari Amerika Serikat perihal ekspor impor.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dengan harapan memperoleh pasar alternatif dari AS.

Langkah diversifikasi pasar ini diambil usai adanya kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah utamanya kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk kembali membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut regulasi tersebut.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah berbicara dengan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono agar evaluasi Permendag No.8/2024 dapat segera dilakukan kembali.

“Kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko [Susiwijono] untuk segera dilakukan, yang reviunya itu seperti apa gitu kan, itu banyak,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek). 

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor. 

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan bertemu dengan Kepala Negara terlebih dahulu guna menjelaskan lebih lanjut mengenai isi dari Permendag No.8/2024.

“Tadi kan Presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag No.8/2024,” kata Budi ketika ditemui di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis sektor ritel Tanah Air mengalami pertumbuhan yang positif sepanjang 2025. Kondisi ini salah satunya perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang baik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, sekaligus menanggapi kabar tutupnya sejumlah gerai PT Lulu Group Retail atau Lulu Hypermart.

“Sepanjang 2025, kami optimistis sektor ritel Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang positif secara moderat,” kata Iqbal kepada Bisnis, dikutip Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

“Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan mantan Wakil Presiden AS Kamala Harris melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk soal tarif resiprokal.

Obama mengatakan, dirinya tidak berpikir bahwa kebijakan Donald Trump tersebut akan baik bagi Negeri Paman Sam.

Dia juga melemparkan kritikan tajam terhadap upaya Trump untuk merombak pemerintah federal, menindak imigrasi dan perbedaan pendapat, serta mengintimidasi outlet berita dan lembaga hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyerahkan negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal AS kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan lobi-lobi tarif ini akan dipimpin langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.

“Nanti kan ada tim ekonomi dipimpin Pak Menko [Airlangga Hartarto]. Ya sudah. Tadi kan sudah konferensi pers Pak Menko [terkait sosialisasi penerapan tarif perdagangan baru AS], isinya kurang lebih seperti itu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).