Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA — Warganet mempertanyakan kebijakan reward atau ‘bonus’ untuk pegawai Bea Cukai yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan maupun cukai. 

Keresahan warganet dalam media sosial X tersebut—dulu Twitter—muncul karena menemukan kenyataan bahwa pegawai bea cukai mendapatkan ‘bonus’ yang disebut premi atau penghargaan apabila menangani pelanggaran. 

Lantas, hal tersebut membuat warganet menyimpulkan kasus-kasus denda barang yang sebelumnya terjadi, semata-mata untuk mendapatkan premi tersebut. 

“Bisa dilihat bahwa pasal yang mengatur jumlah insentif ini enggak berubah. Pantes becuk [bea cukai] pada cari pelanggaran harga lah, pelanggaran kuantitas lah, pelanggaran macem-macem,” ujar akun @samsarigged yang menyuarakan hal tersebut, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 telah mencapai 79,08% dari target 16,21 juta Wajib Pajak, menjelang penutupan pada tengah malam nanti.

Hingga 11 April 2025 pukul 11.59 WIB atau pada hari terakhir masa pelaporan SPT Tahun Pajak 2024, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,82 juta SPT. 

“[Total] mencapai 79,08% dari target kepatuhan SPT Tahunan untuk tahun 2025 yang sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparannya di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sudah tumbuh positif pada Maret 2025, akhiri tren negatif dua bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pakar meyakini rencana pemerintah memberikan diskon tarif PPh impor dan bea masuk untuk produk asal AS tidak akan berdampak negatif ke penerimaan negara.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menjelaskan selama ini penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang (PPh impor) tidak terlalu signifikan. Data Januari 2025, PPh impor berkontribusi Rp6,09 triliun atau setara 6,85% dari total penerimaan pajak yaitu Rp88,89 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait tren pelemahan pada pasar saham Indonesia setelah usainya periode Libur Idulfitri 1446 H/2025. IHSG ditutup ambrol ke level 5.996,14 pada perdagangan hari ini, Selasa (8/4/2025).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pelemahan pada pasar keuangan RI masih lebih moderat bila dibandingkan dengan negara lain. 

"Jadi dari 2—8 April, pelemahan pasar saham di bawah 8%, sekitar 7,9%. Kalau negara-negara lain, dalam periode yang sama, banyak yang turunnya jauh lebih tajam. Jadi kita tadi berada di tengah-tengah," kata Febrio dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi disrupsi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan strategi frontloading APBN 2025. 

Untuk diketahui, frontloading merujuk pada strategi pembiayaan APBN khususnya dengan penerbitan surat utang pemerintah dalam porsi yang signifikan di awal-awal tahun fiskal. 

Pada 2025 ini, Sri Mulyani mencatat bahwa frontloading telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai disrupsi global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Benar saja, pada 1 April lalu Trump mengumumkan kebijakan tarif impor dan Indonesia diganjar tarif 32%. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali alasan ditundanya rilis data kinerja APBN pada Januari 2025 dalam konfensi pers APBN KiTa. Dia sempat menyebut implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax turut memengaruhi hal tersebut. 

Pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyebut media hingga pelaku usaha sempat menyoroti konferensi pers APBN KiTa Februari 2025 yang sempat ditunda. Konferensi pers itu untuk merilis data kinerja APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain untuk Januari 2025 atau awal tahun. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap terjaga meski terdapat inisiatif-inisiatif baru, termasuk pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

Ia memandang semua inisiatif tersebut sudah diperhitungkan dengan matang dalam blok APBN yang ada. Tidak perlu khawatir akan dampaknya terhadap keseimbangan fiskal negara.

"Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol—tidak jebol. Danantara, termasuk penggunaan dividen, itu sudah kami penghitungkan. Jadi, kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor of confidence," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax sudah tidak lagi bermasalah. Bahkan, dia menyebut Coretax sebagai inovasi besar.

Anggito menilai tidak benar anggapan yang menyatakan penerimaan pajak turun drastis karena penerapan Coretax. Hanya saja, dia mengakui implementasi Coretax memerlukan penyesuaian perubahan sistem sehingga memakan waktu.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul yaitu susahnya mengunggah faktur pajak di Coretax. Kini, klaimnya, permasalahan tersebut sudah hampir terselesaikan.