Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, nilai ekspor hasil perikanan mencapai US$4,81 juta (setara Rp77 miliar) dengan volume 1,15 juta ton sepanjang periode Januari - Oktober 2024. 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,61 juta atau setara Rp73 miliar.

“Kinerja ekspor hasil perikanan Januari-Oktober 2024 pada saat ini per Oktober US$4,81 juta, mengalami peningkatan pada periode yang sama [tahun lalu],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024 di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendorong produk susu ikan untuk masuk ke program menu makan bergizi gratis (MBG). Perlu diketahui, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan mulai bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendorong agar produk susu ikan menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, dia juga mengaku KKP telah memperkenalkan susu ikan ke masyarakat.

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meluncurkan layanan aduan online untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian KP.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menjelaskan bahwa layanan aduan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempercepat penyelesaian masalah, serta memberikan solusi yang lebih terstruktur dan tepat sasaran.

KOMPAS.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengembangkan berbagai infrastruktur teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan ekonomi biru.

“Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah Ocean Big Data, sebuah sistem yang menggunakan teknologi pemantauan untuk mengelola ekosistem pesisir dan laut secara lebih efektif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum sepakat mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024), Tito menyatakan adanya kekhawatiran dari sejumlah kementerian bahwa RUU tersebut dapat memicu tumpang tindih aturan.

“Terus terang ini sudah berkali-kali kami ikut rapat di tingkat pemerintah, terjadi perbedaan-perbedaan, karena dianggap undang-undang kepulauan ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang lainnya,” ujar Tito.