Kementerian Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan adanya potensi penerimaan negara sejumlah Rp75 triliun setelah implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12%.

Pemerintah secara resmi melanjutkan amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menyebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan hal tersebut usai Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi 2025, Senin (16/12/2024). 

“[Potensi penerimaan] sekitar Rp75 triliun dari [kenaikan] PPN 12%,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utama memastikan sejumlah layanan streaming seperti Netflix dan Spotify termasuk jenis barang/jasa akan dikenai tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%.

Artinya, harga berlangganan Netflix hingga Spotify akan naik. Pemerintah sendiri memastikan PPN 12% akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

"Iya kena [PPN 12%, Netflix dan Spotify]," ujar Suryo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan kenaikan selisih tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan membuat Gen Z mengurangi frekuensi berlangganan layanan streaming atau menghindari pengeluaran untuk hiburan yang tidak terlalu penting.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keu­­­angan baru saja merilis data terkait de­­­­ngan kinerja APBN dan per­­­ekonomian nasional. Dari data yang disampaikan, ki­­­nerja APBN hingga No­­­vem­­ber 2024 ini sangat so­­­lid, dengan kinerja pen­­­da­­­patan negara yang sudah mencapai Rp2.392,7 triliun atau 89% dari target.

Se­­­men­­­tara itu, belanja negara sudah terealisasi Rp2.894,5 triliun atau 87% dari tar­­get. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pembiayaan APBN mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

“Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konferensi pers mengenai kondisi APBN terkini pada Rabu (11/12/2024). Sejumlah aspek penting telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan para Wakil Menteri Keuangan.

Berikut sejumlah poin penting kondisi terkini APBN Indonesia dalam Konferensi Pers APBN Kita yang dirangkum Bisnis

Hingga akhir November 2024 defisit APBN tercatat senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.