Kementerian Perhubungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.

“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menangkap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, Prasetyo ditangkap atas kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan 2017-2023.

“Penangkapan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI yang tergabung dalam Satgas bersama dengan penyidik pada Jampidsus,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara. 

“Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay. 

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).