Kepala Daerah

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia mengatakan segala hal strategis perlu dibicarakan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya kalau semua kebijakan kalau di Partai Demokrat itu kan tentu di Ketua Umum dan hal-hal yang sangat strategis itu juga ada Ketua Majelis Tinggi kami, yaitu Pak SBY dengan anggota majelis tinggi. Untuk hal ini, mungkin akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia," kata Teuku di Movenpick Hotel, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat disebut belum membahas wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan, seluruh legislator Demokrat saat ini masih reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Atas dasar itu, belum ada kepastian apakah Fraksi Demokrat tetap menolak sistem kepala daerah kembali dipilih wakil rakyat, sebagaimana sikap yang pernah diambil pada 2014 silam.

Wamendagri Bima Arya mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Dia ingin memastikan apakah ada kesesuaian jadwal setelah adanya gugatan di MK.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi dan dengan KPU untuk memastikan ada kesesuaian jadwal. Karena kan harus kita hitung juga. Ada daerah yang memang tidak mengajukan gugatan. Ada daerah yang mengajukan gugatan. Ada daerah yang PSU, permintaan suara ulang. Nah, ini kita harus rencanakan semuanya," ujar Bima Arya di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai gagasan itu tidak menjawab akar masalah terkait ongkos politik dalam gelaran pemilu yang menyedot banyak anggaran negara.

"Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tengah bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan usulan itu telah lama bergulir di kalangan partai politik.

Usulan kepala daerah dipilih lewat DPR mencuat ke pubilk usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya tersebut dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana itu kini bisa disikapi serius usai digulirkan ke masyarakat luas oleh presiden.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).