Komdigi

Polisi mengungkap sosok AK, tersangka utama mafia akses judi online (judol), pernah mendaftar sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meskipun tak lolos, sosok AK memiliki akses untuk buka tutup blokir situs judol.

"Namun faktanya Tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Artinya, bahwa Tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Polisi mengungkap fakta lain terkini kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para pemilik website wajib menyetorkan uang setiap dua minggu sekali kepada mafia akses judol.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Wira belum memerinci berapa jumlah duit yang harus dibayarkan tersebut. Namun dia menegaskan duit tersebut disetorkan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Gavriel Novanto, mendukung langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming memberantas praktik judi online (judol). Ia menilai penyebaran juri online semakin masif dan mengancam generasi muda.

"Saya mendorong seluruh elemen pemerintah, khususnya institusi terkait seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memperkuat kerja sama dalam membasmi judi online. Kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menutup akses dan menghentikan penyebaran situs maupun aplikasi yang mengandung judi online," ujar Gavriel dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Polisi mengungkap ‘kantor satelit’ pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi markas akses pembuka situs judi online (judol) memiliki 12 karyawan. Mereka bekerja sebagai operator dan admin.

"Kantor di ruko Galaxy tersebut atau di kantor satelit tersebut mempekerjakan 12 orang pekerja. Dari 12 orang tersebut, delapan orang bertugas operator dan empat orang bertugas sebagai admin," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Polda Metro Jaya mengungkap mafia buka blokir akses situs judi online (judol) dikendalikan oleh tiga orang tersangka. Salah satu tersangka berinisial AK pernah daftar sebagai tenaga teknisi pemblokiran konten negatif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait Tersangka AK bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, Tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Komdigi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Kamis (5/11/2024).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, mendorong agar kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusut tuntas. Yulius mengatakan kasus tersebut perlu terus diselidiki.

Hal itu disampaikan Yulius dalam rapat Komisi I DPR bersama Menkomdigi Meutya Hafid di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Hadir dalam rapat Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

"Tadi soal judol lalu pinjol yang sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan saya, jadi saya tidak terlalu menyinggung lagi ke sana. Saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan sekarang terus berlanjut," kata Yulius.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menanggapi belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terjerat judi online. Apa kata Budi Arie?

"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," kata Budi Arie di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Eks Menkominfo itu sempat ditanya kesiapannya jika diminta memberi keterangan terkait kasus yang menjerat pegawai Komdigi. Budi kembali menekankan akan fokus pada koperasi.

"Saya fokus koperasi dan urus rakyat," ujarnya.

Polisi sebelumnya mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan dua tersangka baru. Total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut.

Polisi mengungkap perkembangan terkini kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi juga mengungkap cara mafia akses judol di Kota Bekasi memfilter website agar lolos dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan kantor satelit di Bekasi dikendalikan tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Kantor tersebut memiliki 12 orang karyawan, dengan rincian 8 orang bertugas operator dan 4 orang lainnya admin.

Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membuka akses blokir situs judi online. Dalam kasus ini, polisi juga telah menggeledah kantor satelit yang berada di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, dari hasil pendalaman, diketahui mereka awalnya berkantor di Tomang, Jakarta Barat. Namun, sejak Januari 2024, kantor satelit tersebut pindah ke Ruko Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku belum memecat pegawainya yang telah ditangkap aparat kepolisian karena terlibat judi online (judol).

Hal tersebut karena Kemenkomdigi tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan menghormati proses hukum yang masih berjalan di kepolisian.

“Tentu dalam upaya menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah,” ujar Meutya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan perkembangan kasus judi online (judol) yang menjerat pegawainya. Meutya memastikan akan memecat secara tidak hormat pegawai terkait judol setelah diadili.

Hal itu disampaikan Meutya saat rapat perdana dengan Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Awalnya Meutya menjelaskan bahwa 11 pegawai terlibat judol sudah dinonaktifkan.

"Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang sudah terverifikasi," ujar Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online (judol). Meutya menegaskan pihaknya terbuka pengusutan mafia akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi.

Hal itu diceritakan Meutya saat rapat perdana dengan Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Meutya menyebutkan kejadian itu sebagai pil pahit bagi kementeriannya.

"Untuk judi online, penanganan sampai hari ini, mungkin yang terakhir kami laporkan bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak," ujar Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengikuti rapat perdana bersama Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Meutya menyampaikan soal perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

"Amanah tema pertama yaitu program jangka pendek. Dalam pemerintahan baru perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menuntut dilakukannya beberapa kegiatan prioritas dalam jangka pendek," kata Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri rapat perdana di Komisi I DPR RI. Meutya mengaku tegang meski sering memasuki ruangan rapat tempatnya memimpin komisi pada periode lalu.

"Ya pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan. Biasanya yang nanya, ini yang jawab. Doain aja mudah-mudahan lancar," kata Meutya setibanya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024 itu menjelaskan agenda rapat hari ini membahas program kementerian pada jangka pendek serta persiapan menjelang gelaran Pilkada 2024. Namun, Meutya mengaku siap menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan para legislator di luar topik tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

"Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid agar tidak ragu-ragu menindak pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat judi online (judol).

Menurut Hasanuddin, penindakan terhadap pihak-pihak terlibat tidak boleh berhenti, meski sudah ada pegawai Komdigi beserta warga sipil yang tertangkap.

"Harapan satu-satunya, sekarang menteri yang baru harus segera membersihkan Komdigi agar bersih dari judi online dan polisi jangan ragu-ragu," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia di tengah langkah kepolisian memberantas para pelindung kejahatan sosial itu. 

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Djoko Kurnijanto mengatakan pemerintah telah memiliki satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal seperti judol ini, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pekan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seolah unjuk gigi dengan mengungkap sejumlah kasus besar.

Dalam dua pekan terakhir, Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan intenasional, judi online slot8278 yang dikendalikan warga negara China, hingga judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Narkoba jaringan internasional

Terbaru, Polri mengungkap tiga jaringan international kasus narkoba. Operasi ini berhasil mengungkap 80 perkara narkoba dan menangkap 136 tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), bekerja sama dengan Google dan Meta melalui pendekatan berbasis kata kunci (keywords), memblokir akses terhadap konten judi online yang menggunakan kata-kata tertentu sebagai penanda.

“Melalui kolaborasi ini, kami berusaha untuk tidak hanya menghapus konten yang ada, tetapi juga mencegah kemunculan kembali konten sejenis di masa mendatang. Ini adalah langkah yang terus kami perkuat untuk mengurangi dampak buruk judi online di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komdigi Prabu Revta Revolusi melalui keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendukung tersangka pembuka akses situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusut tuntas. PGI khawatir kondisi anak-anak yang kecanduan judi online.

"Judi online sudah sangat mengkhawatirkan, karena banyaknya masyarakat yang terjebak kecanduan judi online ini. Bahkan anak-anak pun banyak yang sudah kecanduan. Dan ini tentu sangat merusak masa depan bangsa," kata Ketua PGI, Gomar Gultom, kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Akses terhadap judol, menurut Gomar, saat ini sudah sangat mudah. Terkait kondisi tersebut, PGI mendukung Polri mengusut tuntas tersangka terlibat membuka blokir situs judol.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kasus mafia akses situs judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diusut tuntas. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi tindak tegas terhadap pelaku situs judi online.

"MUI mendukung langkah tegas pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk judi online serta melakukan tindakan tegas bagi setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. ⁠MUI memberi apresiasi aparat penegak hukum yang melakukan penindakan hukum terhada pelaku tindak pidana perjudian, termasuk judi online," kata Niam kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Polisi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kini, total sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dua tersangka ditangkap pada Minggu (3/11/2024). Sebanyak 11 tersangka dalam kasus tersebut merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara 5 lainnya sipil.

"Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka 16 orang," kata Ade Ary.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustaz Dr. Jeje Zaenudin mengapresiasi pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membongkar keterlibatan dan menangkap oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam kasus judi daring atau online (judol). Dia mengatakan judol telah meresahkan semua lapisan masyarakat.

"Atas nama pribadi dan jamiyyah PERSIS, saya mengapresiasi polisi yang telah berhasil membongkar keterlibatan dan menangkap oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam kasus judi daring atau online (judol)," kata Ustaz Jeje ketika diminitai keterangan, Minggu (3/11/2024).

Dua orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus buka akses situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Begini penampakan salah satu tersangka saat ditangkap polisi.

Dari foto yang didapat detikcom, Minggu (3/11/2024), tersangka adalah seorang pria. Ia mengenakan kemeja motif garis putih-abu dan celana jeans.

Tangan tersangka dililit kabel ties warna putih. Ia diapit sejumlah polisi.

Tampak sebuah mobil berwarna hitam dengan tulisan ‘polisi’ di samping tersangka. Salah satu polisi terlihat hendak membuka pintu mobil.

Polisi menangkap 2 orang lagi di kasus buka akses situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini penampakan salah satu tersangka.

Dari foto yang didapat detikcom, Minggu (3/11/2024), tampak tersangka baru itu ialah seorang pria. Ia terlihat mengenakan kaus lengan panjang berwarna hitam, celana jeans, dan bersandal jepit.

Pria tersebut tengah berdiri di dekat dinding. Di dekatnya ada sebuah tas hitam yang tersandar di dinding.

Tangan kanan pria itu menggenggam sebuah kotak. Sementara tangan kirinya memegang ponsel.

Polisi masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi akan melakukan penyitaan aset hasil kejahatan.

"Komitmen kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Saat ini sudah ada 16 tersangka yang ditangkap. Ade Ary mengatakan aset yang disita akan dikembalikan kepada negara.

Polisi mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Terkini polisi kembali menetapkan dua tersangka baru terkait kasus tersebut.

"Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka 16 orang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Terpisah, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra merinci satu tersangka yang diamankan merupakan pegawai Komdigi, sementara satu lainnya sipil. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut.

Polda Metro Jaya menangkap pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus buka blokir situs judi online. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan tindakan ini tentu hal yang ditunggu masyarakat.

"Ini adalah gebrakan yang ditunggu oleh masyarakat, pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran, jelas dan tegas berpihak kepada masyarakat. Bekerja optimal untuk membebaskan masyarakat dari belenggu perjudol-an yang telah menindas rakyat," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Dave juga mengapresiasi Menkomdigi Meutya Hafid yang tegas mendukung langkah ini. Dia meminta Komdigi terus mengawal berjalannya kasus ini

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap Polda Metro Jaya terkait kasus buka blokir situs judi online (judol). Anggota Komisi I DPR F-PKB Taufiq Abdullah mengatakan pegawai tersebut harusnya ditendak dengan tegas.

"Pertama, pelaku yang sudah tertangkap harus ditindak tegas. Lebih-lebih yang menyusun UU ITE yang di dalamnya mengatur larangan dan hukuman atas tindakan judi online dari pihak pemerintah adalah Komdigi bersama DPR," kata Taufiq kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, Taufiq juga meminta pegawai Komdigi itu menjadi justice collaborator (JC). Dia yakin bahwa aksinya itu melibatkan pihak lain.

Polri terus mengusut kasus buka blokir situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Anggota Komisi I DPR RI F-NasDem, Andina Thresia Narang, mendukung langkah aparat penegak hukum.

"Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang, saya juga mengapresiasi kepada penegakan hukum yang langsung bertindak," kata Andina dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/11/2024).

Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebutkan di antara para tersangka ada pegawai dan staf ahli Komdigi hingga warga sipil.