Korea Selatan

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) mencatat adanya penurunan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dibanding pada 2023. Total PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan pada 2024 sebanyak 10.111 pekerja.

"Penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema G2G tahun 2024 mencapai 10.111 PMI," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers di kantor KemenPPMI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Tahun ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu itu adalah 11.570 PMI," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memberangkatkan 400 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan, hari ini, Senin (16/12/2024).

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Kementerian PPMI Seriulina Tarigan mengatakan bahwa keberangkatan ratusan PMI ini adalah hasil kerja sama G2G Indonesia dengan Korea Selatan.

"KemenP2MI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G2G Visa E9 ke Korea Selatan yang akan terbang nanti malam dan besok malam," ujar Seriulina dalam konferensi pers, Senin.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) akan memberangkatkan 400 pekerja migran ke Korea Selatan (Korsel). Rencananya, 400 pekerja migran itu diberangkatkan malam ini dan besok malam.

"Kementerian PPMI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G2G visa E9 ke Korea Selatan yang akan terbang nanti malam dan besok malam," kata Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, dalam konferensi pers, di KemenPPMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) menetapkan akan menggelar sidang perdana untuk meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 27 Desember mendatang. Para hakim MK akan memutuskan untuk memperkuat atau membatalkan pemakzulan Yoon, yang sebelumnya telah disetujui parlemen.

Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu (13/12) lalu setelah dia secara mengejutkan menetapkan darurat militer pada 3-4 Desember lalu yang membawa negara tersebut ke dalam pergolakan politik.

Pemakzulan oleh parlemen itu hanya menangguhkan kekuasaan kepresidenan Yoon, dengan nasib jabatannya kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Drama buntut darurat militer di Korea Selatan (Korsel) terus berlanjut. Hari ini Han Dong-hoon selaku pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Kekuatan Rakyat," kata Han dilansir AFP, Senin (16/12/2024).

Partai Kekuatan Rakyat merupakan partai berkuasa di Korsel saat ini. Pengumuman dari Han Dong-hoon disampaikan melalui konferensi pers di televisi.

Han juga menyampaikan permintaan maaf usai darurat militer yang sempat diumumkan secara mendadak oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar saham dan mata uang Korea Selatan menguat pada pembukaan perdagangan Senin (16/12/2024) sebagai reaksi keberhasilan pemungutan suara akhir memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemakzulan dilakukan setelah presiden mengumumkan darurat militer tanpa indikator kuat yang mengguncang ekonomi Korea Selatan awal Desember lalu.

Mengutip Bloomberg, indeks acuan Kospi melonjak sebanyak 0,9% pada awal perdagangan, membuatnya berada di jalur untuk menghapus semua kerugiannya sejak Presiden Yoon mengejutkan investor pada 3 Desember dengan memberlakukan darurat militer. Darurat militer ini hanya bertahan beberapa jam karena parlemen berhasil bersidang dan menganulir keputusan itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji akan terus menggunakan langkah-langkah stabilisasi pasar yang diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.

Melansir Reuters, Senin (16/12/2024), Kementerian mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Mereka juga berencana untuk mengumumkan rencana kebijakan dua tahunan sebelum akhir tahun ini.

Pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.

Drama politik di Korea Selatan buntut pengumuman darurat militer masih berlanjut. Sejumlah jenderal Korea Selatan kini disasar Jaksa atas dugaan keterlibatan darurat militer.

Darurat militer sempat diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12). Namun, kantor berita Korea Selatan Yonhap menyebut umur darurat militer ini sekitar enam jam saja.

Buntut pengumuman darurat militer itu menuai aksi protes massa menuntut Yoon mundur dari jabatannya. Pada Sabtu (14/12), anggota parlemen Korea Selatan memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Usulan ini diambil atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Sejumlah pejabat di Korea Selatan (Korsel) terus ditangkap buntut darurat militer yang sempat berlaku di negara tersebut. Tim investigasi kepolisian kini menangkap Kepala Komando Intelijen Pertahanan Korsel Mayjen Moon Sang-ho.

Dilansir Yonhap News Agency, Senin (16/12/2024), penangkapan kepada Mayjen Moon dilakukan pada Minggu (15/12) waktu setempat. Polisi juga menangkap mantan Kepala Komando Intelijen Pertahanan Korsel, Noh Sang-won, di hari yang sama.

Moon diduga mengirimkan pasukan di bawah komandonya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, pada 3 Desember setelah Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer.

Jaksa mengajukan surat perintah penangkapan untuk Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Letnan Jenderal Lee Jin-woo. Lee diduga terlibat dalam darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Dikutip Yonhap, Minggu (15/12/2024), keputusan tersebut diambil sehari setelah jaksa memeriksa Lee sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lee telah ditahan pada Jumat malam.

Lee dituduh memerintahkan pengerahan pasukan darurat militer ke Majelis Nasional setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember. Sebelumnya, dia telah dicekal ke luar negeri. Parlemen mencabut darurat militer tersebut tidak lama setelah diberlakukan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan resmi dicopot dari jabatannya buntut pengumuman darurat militer pekan lalu. Kini Perdana Menteri (PM) Korsel Han Duck Soo ditunjuk sebagai presiden sementara Korsel menggantikan Yoon.

Dirangkum detikcom, Minggu (15/12/2024) dari AFP, Deutsche Welle (DW), BBC, berikut ini sederet hal yang diketahui tentang perjalanan pemakzulan Presiden Yoon.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sempat gagal oleh oposisi pada Sabtu (7/12) silam. Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan Majelis Nasional atau DPR Korea Selatan (Korsel) dari jabatan Presiden. Namun, pemakzulan Yoon Suk Yeol belum lengkap, masih ada proses di Mahkamah Konstitusi Korsel.

Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatan Presiden Korsel oleh parlemen pada Sabtu (14/12) karena buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12), para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan. Yoon resmi dicopot dari jabatannya buntut pengumuman darurat militer pekan lalu. Kini Perdana Menteri (PM) Korsel Han Duck Soo yang ditunjuk untuk menjabat sebagai presiden sementara.

Berikut ini sederet hal yang diketahui setelah Presiden Yoon resmi dimakzulkan

Buntut pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon pekan lalu, beragam aksi protes massa digelar untuk menuntut Yoon mundur dari jabatannya. Aksi dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, sebelum voting untuk resolusi pemakzulan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyebut pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sebagai tanda ketahanan demokrasi. AS berjanji untuk bekerja sama dengan kepemimpinan baru Seoul.

"Saya pikir hal terpenting adalah Republik Korea telah menunjukkan ketahanan demokratis," kata Blinken kepada wartawan di Yordania dilansir kantor berita AFP, Minggu (15/12/2024).

"Kami telah melihatnya mengikuti proses yang ditetapkan dalam konstitusinya secara damai," katanya.

Blinken menyebut negaranya siap bekerja sama dengan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang akan mengambil alih jabatan sebagai pemimpin sementara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Selain berita-berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Sabtu (14/12/2024)

• Misterius! Drone-drone Seliweran di Pangkalan Udara AS di Jerman

Drone-drone tak dikenal telah terlihat di atas sejumlah lokasi industri sensitif dan pangkalan udara Amerika Serikat di Ramstein, Jerman dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini dilaporkan oleh majalah Spiegel pada hari Jumat (14/12), mengutip laporan rahasia oleh otoritas keamanan Jerman.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu. Yoon pun kini diskors dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai presiden sementara.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), putusan parlemen ini masih harus mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang akan berunding untuk memutuskan apakah mendukung atau menolak pemakzulannya.

Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

Partai oposisi utama Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12) memuji pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai "kemenangan rakyat". Ini disampaikan setelah parlemen negara itu memilih untuk menskors Yoon dari jabatan.

"Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar rakyat," kata pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae setelah pemungutan suara pemakzulan Yoon, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024).

Para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Yoon atas pengumuman darurat militernya, yang kemudian dibatalkan.

Para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12) memutuskan untuk mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya terkait pengumuman darurat militer pekan lalu. Yoon pun kini diskors, dan Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo menjadi presiden sementara.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Dari 300 anggota parlemen, 204 anggota memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 anggota parlemen memilih menolak.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 memilih menolak.

Tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Korea Selatan, Sabtu, dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukung maupun penentang Presiden Yoon Suk Yeol. Aksi-aksi demo ini dilakukan beberapa jam menjelang voting pemakzulan Yoon buntut penerapan darurat militer beberapa waktu lalu.

Aksi protes yang menuntut Yoon mundur dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, yang akan memberikan suara pada pukul 4 00 sore waktu setempat untuk resolusi pemakzulan. Ini dilakukan seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal.

Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol bertekad untuk berjuang sampai akhir meskipun sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.

Yoon, dalam pidato terbarunya, membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen. Dia juga menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

China menyatakan pihaknya "sangat terkejut dan tidak senang" dengan komentar terbaru Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang terkesan menuduh sejumlah warga negara China melakukan spionase terhadap Seoul.

Komentar yang dipermasalahkan Beijing itu, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), disampaikan Yoon dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) ketika dia membela keputusannya mengumumkan darurat militer yang mengejutkan publik Korsel dan dunia pekan lalu.

Yoon dalam pidatonya sempat mengecam China, dengan menuduh beberapa warga negara China memotret dan merekam situasi di fasilitas militer Korsel sebagai upaya spionase.

Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan (Korsel), Jenderal Park An Su, dinonaktifkan dari tugasnya menyusul penetapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Jenderal Park sempat menjadi panglima darurat militer setelah pengumuman darurat militer mengejutkan disampaikan Yoon pekan lalu.

Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Kamis (12/12/2024), menyebut Park telah dinonaktifkan dari tugas-tugasnya sejak Kamis (12/12) waktu setempat.

Park menjadi salah satu jenderal dan petinggi militer terbaru yang dinonaktifkan menyusul penyelidikan secara luas terhadap keterlibatan jajaran militer Korsel dalam pemberlakuan darurat militer singkat yang diumumkan Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) kembali menggeledah kompleks kantor kepresidenan pada Kamis (12/12) waktu setempat, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer singkat pekan lalu.

Ini menjadi upaya penggeledahan kedua yang dilakukan tim kepolisian Korsel setelah pada Rabu (11/12) kemarin sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama di kompleks kantor kepresidenan di Seoul.

Laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), menyebut otoritas berwenang mengerahkan tim kepolisian ke kompleks kantor kepresidenan untuk "mendapatkan dokumen-dokumen dan materi" terkait penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pariwisata Korea Selatan, dari klinik bedah plastik hingga perusahaan tur dan jaringan hotel,  mulai waspada terhadap potensi dampak krisis politik yang berkepanjangan, karena beberapa pelancong luar negeri membatalkan perjalanan menyusul darurat militer singkat minggu lalu. 

Industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan, yang menghasilkan 84,7 triliun won ($59,1 miliar) pada tahun 2023, sekitar 3,8% dari PDB, telah bertahan melalui rintangan sebelumnya, termasuk pemakzulan presiden tahun 2016 dan ketegangan berkala dengan Korea Utara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menegaskan tekadnya berjuang "sampai menit terakhir" setelah dirinya diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul darurat militer singkat pekan lalu. Yoon menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

Dia juga membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen.

"Saya akan berjuang bersama rakyat hingga menit terakhir," ucap Yoon saat berbicara dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024).

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengatakan para personelnya dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait penyelidikan terhadap penetapan darurat militer singkat pekan lalu. Para pengawal kepresidenan Korsel mencegah tim kepolisian untuk memasuki gedung utama.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.

Kepolisian Korsel, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), awalnya mengatakan bahwa Tim Investigasi Khusus "telah melakukan penggeledahan" terhadap kantor kepresidenan, berbagai lembaga kepolisian dan Badan Keamanan Majelis Nasional atau parlemen Korsel.

Korea Utara (Korut) mengomentari darurat militer singkat yang ditetapkan oleh negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), pekan lalu. Media pemerintah Korut menyebut Korsel berada dalam "kekacauan" setelah pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Ulasan media pemerintah Korut soal darurat militer Korsel itu, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), menjadi komentar pertama yang diberikan Pyongyang mengenai pergolakan politik yang dialami negara tetangganya.

Yoon menangguhkan pemerintahan sipil dengan menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam pekan lalu, yang diwarnai pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Yoon mencabutnya.