Kuota Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana penghapusan kuota impor komoditas strategis agar tidak mengorbankan nasib petani, nelayan, dan peternak lokal.

Daniel mewanti-wanti agar dibukanya keran impor jangan sampai membuat barang impor membanjiri pasar domestik dan mematikan produksi rakyat.

“Kita tentu mendukung reformasi kebijakan yang transparan dan adil, tetapi menghapus kuota impor secara terbuka tanpa sistem pengendalian yang kuat sangat berisiko,” ujar Johan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar seluruh komoditas.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu. Hal ini sekaligus membantah anggapan Indonesia membuka keran impor besar-besaran seiring adanya rencana penghapusan kuota impor.

“Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk membebaskan kuota impor dinilai dapat menjadi angin segar bagi sejumlah emiten yang selama ini bergantung pada bahan baku impor, mulai dari restoran mewah hingga produsen daging olahan. 

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, memandang bahwa kebijakan tersebut berpotensi menekan beban biaya, memperbaiki margin keuntungan, dan membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih berkelanjutan. 

Menurutnya, emiten-emiten yang bergerak di sektor seperti restoran kelas atas, produk daging olahan impor, hingga perusahaan berbasis perhotelan dan pariwisata berpeluang merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

“Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.

Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan kuota impor komoditas tidak akan merugikan industri dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pemerintah akan melindungi industri domestik. Apalagi, pemerintah juga tetap menggalakkan program swasembada pangan.

Artinya, Sudaryono menerangkan bahwa sebisa mungkin industri dalam negeri tetap memproduksi barang, termasuk pangan.

“Kita kan melindungi yang di dalam negeri itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal perintah Presiden Prabowo Subianto agar kuota impor dihapus, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan maksud dari penghapusan kuota impor yang diperintahkan presiden bertujuan agar bukan hanya segelintir perusahaan yang menikmati kuota impor.

Dia menerangkan bahwa presiden sejatinya hanya ingin mempermudah proses importasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan tetap memperhatikan neraca komoditas yang telah ditetapkan. Adapun, neraca ini berguna untuk melindungi para petani dan peternak dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlidungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap harus menjadi prioritas dalam menyikapi kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, jika kuota impor tak dibatasi, UMKM dalam negeri akan semakin sulit bersaing dalam menghadapi produk-produk dari luar.

"UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor. Keberlanjutan UMKM sangat penting karena mampu menyerap 90 persen tenaga kerja," ujar anggota Komisi VI DPR Amin AK lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kuota impor dihapus.

Wanita yang akrab disapa Sara ini menekankan maksud dari pernyataan Kepala Negara adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Dan ini pun juga dengan maksud untuk memastikan tidak ada permainan monopoli impor oleh segelintir orang saja. Dari segi pandang ini, inilah hal yang kita sambut positif," ujar Sara saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

“Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendukung Presiden RI Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Banggar DPR RI juga mengusulkan pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif. Usulan ini sudah sejak 2020.

"Atas pentingnya perubahan kebijakan impor ini, pada tanggal 17 Maret 2024 kami kembali mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dari sistem kuota menjadi pengenaan tarif," kata Said, lewat keterangannya, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membereskan penyelundupan barang dari luar negeri atau impor.

Pasalnya, pemerintah akan membasmi rente impor yang menyusahkan pengusaha dan rakyat.

"Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari prosedur yang ada-ada," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengeklaim, sebagai mantan prajurit, ia memahami akal-akalan pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penyelundupan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kepala Negara mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan bertemu dengan Kepala Negara terlebih dahulu guna menjelaskan lebih lanjut mengenai isi dari Permendag No.8/2024.

“Tadi kan Presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag No.8/2024,” kata Budi ketika ditemui di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.