Mahkamah Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, kenaikan gaji hakim membuat para penegak hukum itu tidak punya lagi alasan untuk menjatuhkan vonis yang sembrono atau neko-neko.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat ditanya mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan gaji hakim.

“Dengan gaji yang memadai, kalau (dulu) neko-neko, harusnya kan (setelah naik gaji) enggak lagi neko-neko, kan gitu,” ujar Yanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung berharap agar pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan para hakim, terlebih jika ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat ditanya mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan gaji hakim.

“Sebagaimana hakim menjaga integritas, bukan saja menjadi tanggung jawab hakim semata (untuk mencegah korupsi). Namun, juga menjadi tugas pemerintah untuk tidak abai atas kesejahteraan hakim,” ujar Yanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak menaikkan gaji para hakim.

“MA mengapresiasi, mengapresiasi dan menghormati rencana pemerintah untuk menaikkan gaji hakim,” ujar Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).

Rencana kenaikan gaji ini dinilai sebagai langkah pemerintah untuk memposisikan lembaga yudikatif lebih bermartabat dan berintegritas.

“Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, rencana kenaikan tersebut bertujuan untuk menempatkan posisi lembaga yudikatif, khususnya hakim, untuk lebih bermartabat dan berintegritas. Bebas dari tekanan, termasuk di dalamnya suap,” lanjut Yanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar Mahkamah Agung (MA) turun tangan untuk memastikan pelaku pembunuh jurnalis Juwita bisa diadili dengan transparan.

Hal itu disampaikan Komnas Perempuan saat memberikan rekomendasi kasus pembunuhan jurnalis Juwita yang dikategorikan sebagai bentuk femisida.

"Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal guna memastikan terselenggaranya peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak, termasuk mencegah terjadinya upaya impunitas dalam proses hukum pembunuhan jurnalis J," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).