Menag

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto yang tak bisa hadir dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-VI Majelis Ulama Indonesia hari ini, Selasa (17/12/2024).

Dalam permohonan maafnya, Nasaruddin menyebut Prabowo tak bisa hadir karena harus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Mesir.

"Sesungguhnya beliau berkenan hadir, tetapi karena bertepatan dengan acara D-8 negara-negara mayoritas muslim," ujar Nasaruddin.

Dia mengatakan, Prabowo menitipkan salam kepada para ulama dalam Mukernas tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyinggung Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat yang begitu sempit.

Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar saat membuka acara Musyawarah Kerja Nasional Ke-VI MUI di Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

"Kantor Majelis Ulama Indonesia itu susah bernapas, sempit sekali. Bagaimana mungkin bisa merdeka untuk memperkokoh peran MUI sebagai pelayanan umat dan sahabat pemerintah kalau ruang geraknya sebegitu yang sempit?" katanya.

KPK telah melakukan analisis terhadap barang yang diduga gratifikasi yang diserahkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Hasilnya diputuskan bahwa barang yang dilaporkan Menag itu milik negara.

"Sudah ditetapkan milik negara. Nilainya sekitar 6 jutaan ditaksir," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Adapun Nasaruddin telah melaporkan dan menyerahkan barang yang diduga sebagai gratifikasi ke KPK. Pelaporan dan penyerahan barang diduga gratifikasi itu dilakukan Menag melalui tenaga ahlinya ke KPK pada Selasa (26/11).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar buka suara soal munculnya usulan sertifikasi pendakwah usai Miftah Maulana Habiburahman atau Gus Miftah viral mengolok-olok penjual es teh. Nasaruddin mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

"Sedang kita kaji," kata Nasaruddin kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Nasaruddin tidak menjawab rinci kapan proses pengkajian akan dimulai. Ia hanya menyebut dalam waktu dekat.

"Nanti dalam waktu dekat ini akan (kita kaji)," ujarnya.

Usulan sertifikasi pendakwah itu muncul dari anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq. Ia mengusulkan perlunya sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.