Mobil Listrik

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan hasil investigasi pada capaian kinerja tahun 2024. Salah satunya berkaitan dengan risiko kebakaran kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) saat berada di atas kapal laut.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan pihaknya telah menyepakati adanya pembatasan kendaraan listrik menggunakan kapal. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).

"Waktu itu kesepakatan dengan teman-teman Gapasdap membatasi jumlahnya dan kalau bisa EV itu ditaruh di dekat ramp door (pintu masuk kapal)," ujar Soerjanto di gedung KNKT, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah mengguyur sejumlah insentif pajak untuk industri otomotif tahun depan imbas penetapan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga menyebut bahwa pemerintah tetap ingin mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2026 sehingga demi mencapai target tersebut, maka upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik diperlukan.

Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan belasan insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Terdapat insentif bagi rumah tangga, pekerja, hingga barang mewah seperti mobil listrik dan rumah miliaran rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Bisnis, JAKARTA — Kinerja ekspor impor Indonesia kompak mengalami kontraksi pada November 2024. Sejumlah faktor menjadi penentu sejumlah penyebab kinerja perdagangan Indonesia melesu menjelang akhir tahun. 

Penyebab kontraksi perdagangan tersebut menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Selasa (17/12/2024). Selain itu, terdapat pula sederet laporan komprehensif lainnya termasuk insentif pemerintah menjelang pengenaan PPN 12%. Berikut selengkapnya.

1.      Faktor Penyebab Ekspor Impor Indonesia Lesu Menjelang Akhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyambut baik langkah pemerintah dalam memberikan insentif pajak berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menggenjot penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

"Keringanan yang diberikan pemerintah berupa PPN DTP maupun PPnBM DTP tersebut bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan penjualan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan potensi penjualan kendaraan ramah lingkungan yang masih sangat terbuka luas," kata Ristiawan kepada Bisnis, Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno memproyeksikan energi fosil masih  menjadi primadona usai Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS).

Tri menjelaskan hal itu tak lepas dari langkah Trump yang memasukkan nama Chris Wright sebagai menteri energi di kabinet pemerintahan mendatang. Wright dikenal sebagai sosok eksekutif di bidang energi yang pro energi fosil.

"Berarti kebijakan Trump ke depan akan lebih condong kepada energi fosil. Kan kira-kira begitu kan?" kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan akan fokus menaikkan investasi sektor kendaraan listrik.

Rosan menjelaskan bahwa pemerintah ingin kembangkan sektor yang berorientasi ekspor sekaligus energi terbarukan. Oleh sebab itu, electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan utama.

Apalagi, sambung mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, cadangan nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik berlimpah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyediakan 500 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di jalur mudik Natal dan Tahun Baru (2024/2025). Jumlah ini meningkat 8 kali lipat dibandingkan periode tahun lalu yang hanya 64 unit.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU ini sejalan dengan peningkatan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dia menjelaskan total EV saat ini mencapai 68.696 unit. Angka tersebut naik dari periode yang sama tahun lalu, yakni 27.230 unit. Darmawan pun memproyeksi jumlah EV yang bakal melaksanakan mudik Nataru sekitar 8.000 unit. Oleh karena itu, jumlah SPKLU yang disediakan selama Nataru tahun ini naik 8 kali lipat."Untuk itu jumlah SPKLU terutama di jalur mudik ini. Dulu di jalur mudik itu jumlahnya sekitar 70-an di tahun lalu, saat ini sudah meningkat menjadi sekitar 500," kata Darmawan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Dia menyebut, 500 SPKLU itu tersebar di 297 lokasi di seluruh ruas jalur mudik trans Jawa dan Sumatra, baik tol maupun nontol.Selain SPKLU konvensional, PLN juga menyediakan lima unit SPKLU mobile. Selain  itu, PLN juga menyiagakan lebih dari 6.000 petugas SPKLU yang siaga 24 jam.Darmawan juga menyebut SPKLU dengan fasilitas fast charging mampu mengisi baterai EV dengan waktu hanya 20 menit."Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang ingin mudik menggunakan mobil listrik, dipersilahkan menggunakan road trip planner di PLN mobile. Dan hari ini di jalan tol setiap 23 kilometer ada SPKLU dari PLN," imbuh Darmawan.Darmawan menambahkan bahwa PLN menyediakan hotline jika pemudik kehabisan baterai di tengah jalan yang tak tersedia SPKLU. Dengan menghubungi hotline tersebut, nantinya petugas SPKLU mobile bakal memberikan layanan."Kami juga menyediakan hotline khusus untuk mudik menggunakan kendaraan listrik, yaitu nomornya 0877 7111 2123," katanya.