Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin bergabung dan menjadi kader Nasdem.

Ia menyebutkan, selama ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Apalagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak.

Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, yo apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku pada Kamis, 12 Desember 2024.

Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu. NasDem menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan anggaran itu.

"Ya tentu kan gini pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Saan usai menghadiri Puncak HUT Golkar ke-60 SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Saan menyebut NasDem memberikan dukungan terhadap program yang diusung oleh pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, mengatakan Komisi IV DPR akan melakukan pengecekan langsung perusahaan tambang pengguna izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk rehabilitasi lahan yang rusak akibat kegiatan usaha mereka. Hal ini untuk mendukung program reboisasi pemerintah.

"Kita ingin mendorong Komisi IV DPR RI untuk turun langsung cek ke lapangan perusahaan tambang yang nakal," kata Rajiv dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/12/2024).