Nasdem

Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ketum parpol di Istana Negara, Jakarta. Paloh mengungkap keinginan Prabowo untuk berkomunikasi intens dengan ketum parpol koalisi pemerintah.

"Saya pikir barangkali yang tadi dibicarakan adalah bagaimana keinginan untuk berkomunikasi yang cukup intens antara ketua umum parpol koalisi dengan pemerintah," kata Paloh kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Paloh mengatakan Prabowo menawarkan kepada ketum parpol soal pertemuan intens tersebut. Selain itu, pertemuan tersebut membahas kebijakan hingga pemikiran yang sekiranya belum terwujud menjadi kebijakan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Sejak awal saya dari Fraksi Nasdem menyarankan pada pemerintah agar Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja," sebut Irma kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

"Dikabulkannya sebagian uji materi ini oleh MK tentu ini langkah maju untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu tercermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).

"Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP," ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.

PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan Pemilu digelar setiap 10 tahun. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkap kekhawatirannya jika Pemilu digelar setiap 10 tahun.

"Akarnya bukan di waktu. Kalau demokrasinya sedang rusak justru kita mendapatkan hasil buruk dan bertahan selama 10 tahun. Akarnya di kualitas Pemilu kita," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan elite politik harus membangun sistem yang baik. Dia mengatakan partai juga harus menjalankan fungsinya untuk menghasilkan politikus yang berkualitas.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan Pemilu setiap 10 tahun. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebut usulan itu konyol.

"Konyol, usulan kok menggunakan parameter masalah dirinya sendiri. Apalagi usulan akan berdampak pada amendemen UUD," ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Jazilul menambahkan evaluasi pemilu sebaiknya tak menggunakan rumus perdagangan. Dia heran Muslim Ayub mengungkit soal biaya dan balik modal.

"Hemat saya, pendekatan perbaikan pemilu jangan pakai rumus dagangan, biaya dan balik modal," jelasnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi NasDem Muslim Ayub menyampaikan pandangannya soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Ayub mengusulkan pemilu diadakan tiap 10 tahun sekali.

Hal itu disampaikan Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kalau berbicara pemilu ini saya rasa apa pun aturan yang kita lakukan ke depan, apa pun RUU yang sudah kita sahkan nanti, kapan pun tidak akan terhindar dari money politics. Itu udah pasti," kata Ayub.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan Ketua Umum Surya Paloh tak punya keinginan menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Willy mengatakan Surya Paloh adalah sosok yang lebih ingin memberikan ide tentang proses bernegara.

"Nggak, Pak Surya kan nggak mau. Pak Surya tuh ya beliau berteman yang memberikan advice. Pak Surya kan bukan tipe orang yang mau day to day. Beliau lebih banyak memberikan ide tentang proses berbangsa dan bernegara," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya berbicara soal peluang kader NasDem berada di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Prabowo Subianto. Willy menyebutkan kemungkinan kader NasDem mengisi jabatan tersebut terbuka.

"Kalau namanya sebenarnya sudah ada beberapa kandidasi kan namanya DPP, Dewan Pertimbangan Presiden, bukan Wantimpres kan kita sudah sahkan periode kemarin. Tentu ini menjadi lembaga negara pride-nya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya hanya lembaga pemerintahan," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot direktur atau eselon II Kementerian Pertanian gara-gara meminta fee proyek. Komisi IV mengapresiasi langkah Amran tersebut dan meminta agar kasus itu dibawa ke jalur hukum.

"Saya mengapresiasi keputusan Menteri Amran untuk segera mencopot pejabat yang diduga korupsi ini. Ini langkah yang tepat dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Kementan," ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub mempersoalkan capaian jumlah undang-undang (UU) yang disahkan periode jangka menengah 2020-2024. Sebab, kata Ayub, mayoritas UU yang disahkan bukan merupakan rancangan undang-undang (RUU) di dalam daftar Prolegnas atau RUU kumulatif terbuka seperti yang telah disepakati di awal periode.

Hal itu disampaikan Ayub dalam rapat penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 di ruang rapat Baleg, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Mulanya Tenaga Ahli (TA) Baleg memaparkan hanya sebanyak 37 dari 230 UU yang merupakan RUU dalam daftar Prolegnas.