OJK

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan per Oktober 2024. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan piutang paylater per Oktober mencapai Rp8,41 triliun, naik Rp3,27 triliun atau tumbuh 63,89% secara tahunan (year on year/yoy). 

“Berdasarkan data per Oktober 2024, piutang pembiayaan BNPL [Buy Now Pay Later] oleh perusahaan pembiayaan sebesar Rp8,41 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp3,27 triliun atau tumbuh sebesar 63,89% yoy,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap industri financial technology peer to peer (fintech P2P) lending masih mencatatkan laba per Oktober 2024.

Adapun laba fintech P2P lending pada periode tersebut mencapai sebanyak Rp1,097 triliun per Oktober 2024. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan laba fintech P2P lending lebih tinggi apabila dibandingkan Rp806,05 miliar per September 2024. 

“Laba industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] per Oktober 2024, meningkat dibandingkan dengan posisi September 2024 dari sebesar Rp806,05 miliar menjadi sebesar Rp1.097,51 miliar,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengumumkan pencabutan izin usaha salah satu bank perekonomian rakyat (BPR). Kali ini yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia.

Bank tersebut berlokasi di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Dalam siaran pers pada Selasa (17/12/2024) disebutkan keputusan itu sejalan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-105/D.03/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin (16/12/2024) malam.

"Ya benar, tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

Tessa tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan itu.

Namun, diketahui bahwa KPK tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah bank bangkrut yang tutup di Indonesia kembali bertambah per 17 Desember 2024. Bank-bank ini semuanya merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Simak daftarnya dalam artikel ini.

Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana yang beralamat di Jalan Jend. H. Amir Machmud Nomor 271, Kota Cimahi, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-102/D.03/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan roda empat masih mencatatkan peningkatan per Oktober 2024 di tengah menurunnya penjualan mobil.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan bahwa pembiayaan roda empat meningkat sebanyak 6,9% secara tahunan (year on year/yoy).

“Penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat per Oktober 2024 meningkat sebesar 6,9% yoy menjadi Rp298,30 triliun,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada 19 penyelenggara financial technology peer to peer (fintech P2P) lending dengan kredit macet (TWP90) tinggi per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan September 2024. Pada periode tersebut, jumlah fintech P2P lending dengan TWP90 di atas 5% mencapai sebanyak 22.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengumumkan pencabutan izin usaha bank, yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana. Hal ini menambah deretan bank bangkrut pada 2024 menjadi 19, yang semuanya merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Sebagai infomasi, BPR Kencana beralamat di Jalan Jend. H. Amir Machmud Nomir 271, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Dalam siaran pers yang diterima pada Senin (16/12/2024), pencabutan izin usaha tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-102/D.03/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru terkait dengan kecukupan likuiditas bank dan kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih bank umum. Aturan baru ini merupakan perubahan dari beleid sebelumnya.

Aturan anyar tersebut yaitu POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) bagi Bank Umum dan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance oleh asing masih terus berlanjut jelang akhir tahun 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lima perusahaan yang telah melaporkan realisasi akuisisi oleh asing. 

“Satu perusahaan pembiayaan sudah mendapat persetujuan akuisisi, di mana saat ini sedang dalam proses realisasi,” kata Agusman dalam jawaban tertulis pada Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Perbankan syariah sepanjang 2024 mencatatkan kinerja yang positif. Salah satu indikatornya yaitu pertumbuhan pembiayaan yang berada di atas industri. Bagaimana dengan proyeksi pada 2025? Apakah bisa semakin moncer di tengah ketidakpastian yang masih tinggi?

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga bulan kesepuluh tahun ini atau Oktober 2024, secara tren pertumbuhan pembiayaan bank syariah melampaui kinerja industri. Hanya pada Juli 2024 pembiayaan bank syariah lebih rendah ketimbang industri. (lihat tabel)

Bisnis.com, JAKARTA - Produk buy now pay later (BNPL) atau paylater perbankan terus mengalami pertumbuhan tinggi hingga Oktober 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pada bulan kesepuluh tahun ini, kredit paylater perbankan mencapai Rp21,25 triliun atau sebesar 0,28% dari total kredit yang senilai Rp7.656,90 triliun.

"Per Oktober 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 47,92% YoY menjadi Rp21,25 triliun," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil RDK Bulanan November 2024 pada Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kelompok bank BUMN menjadi pendorong kredit per Oktober 2024.

Sebagai informasi, bank BUMN terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada periode itu, kredit perbankan tumbuhn sebesar 10,92% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7.656,90 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan pada September 2024 yang sebesar 10,85% YoY.

"Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 12,64% YoY," demikian keterangan OJK terkait hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan November 2024, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi saat ini terdapat perusahaan kripto yang tengah menjajaki rencana penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengakui bahwa pihaknya sedang dalam proses pengkajian sejumlah calon emiten. Salah satunya berasal dari industri kripto. 

“Saat ini, yang dapat kami sampaikan adalah bahwa OJK sedang dalam proses penelaahan beberapa calon emiten, yang salah satunya memang ada yang bergerak di industri kripto,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan kredit kelompok usaha kecil dan menengah yang hanya di level 4,76% pada Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.

“Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan melakukan pemblokiran terhadap 2.930 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal periode Januari sampai 30 November 2024. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakkan ketentuan pelindungan konsumen. 

“OJK telah menemukan dan menghentikan 2.930 entitas pinjaman online ilegal,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam konferensi pers RDK Bulanan Oktober 2024 pada Jumat (13/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) terus memperkuat sistem mitigasi risiko fraud melalui pemanfaatan teknologi machine learning dan big data.

Brand Manager AdaKami, Jonathan Kriss, mengatakan teknologi ini telah menjadi bagian integral dalam operasional perusahaan sejak awal berdiri.

“Sebenarnya machine learning ini digunakan AdaKami sejak awal. Proses bisa dilakukan secara aman dan nyaman, salah satunya memang karena peran dari artificial intelligence,” kata Jonathan dalam acara Kaleidoskop 2024 AdaKami yang digelar pada Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan financial technology peer to peer (fintech P2P) lending PT Akseleran Keuangan Inklusif atau Akseleran terus memperkuat mitigasi risiko fraud sebagai salah satu langkah strategis menjaga kualitas portofolio perusahaan pada  2025 mendatang.

Group CEO sekaligus Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan bahwa fraud menjadi ancaman serius yang dapat memicu peningkatan Non-Performing Loan (NPL) jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Kalau di kami, fraud itu yang paling ngeri, yang bisa lead ke NPL. Makanya, mitigasinya melalui asesmen pinjaman secara prudent,” kata Ivan kepada Bisnis, pada Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi perdagangan aset kripto mulai Januari 2025. Hingga saat ini, terdapat puluhan penyelenggara perdagangan aset kripto yang siap diawasi OJK.

Mengacu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), tugas pengawasan aset kripto yang sebelumnya dijalankan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan beralih ke OJK mulai 12 Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam rangka peralihan tugas pengawasan aset kripto tersebut, OJK melakukan koordinasi intensif dengan Bappebti guna memastikan peralihan tugas terstruktur dan berjalan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp501,89 triliun per Oktober 2024. Angka tersebut naik 8,37% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pinjaman juga terjadi di industri fintech peer-to-peer (P2P) lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan outstanding pembiayaan fintech P2P lending per Oktober 2024 meningkat 23,23% secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan prospek perbankan 2025, terutama dari sisi penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kondisi global masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, salah satunya arah kebijakan ekonomi dan perdagangan oleh nakhoda pemerintahan baru Amerika Serikat (AS). 

“Juga tensi geopolitik global yang masih terus tinggi di Timur Tengah dan juga Rusia-Ukraina,” katanya dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas perdagangan di Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon sampai saat ini masih sepi sejak diluncurkan pada September 2023.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan bursa karbon baru mencapai Rp50,55 miliar sampai akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan tercatat ada 94 pengguna jasa yang mendapatkan izin sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 November 2024,

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus yang menimpa platform pinjaman daring anak usaha KoinWorks, Koin P2P, menjadi perhatian serius, terutama dalam hal pengawasan dan regulasi. Kasus tersebut menyebabkan perusahaan menunda pembayaran kepada sebagian pemilik dana.

Dugaan ini bermula dari seorang peminjam berinisial MT yang merupakan pemilik sebuah grup bisnis. MT diduga melakukan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dana yang kini tengah dalam tahap penyelidikan polisi.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa ada celah dalam sistem yang perlu diperbaiki oleh regulator untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA —  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan mantan CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi. Adrian kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman dalam konferensi pers RDK Bulanan Oktober 2024 pada Jumat (13/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar saham Indonesia mengalami pelemahan pada perdagangan November 2024 seiring dengan kemenangan Donald Trump dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat (AS). OJK pun akan terus mencermati dampak yang terjadi dari kebijakan Trump pada tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pada bulan lalu, pasar saham Indonesia mengalami tekanan. "Pasar saham domestik per akhir November 2024 melemah 6,07% month to date [mtd] ke level 7.114,27 [per 29 November 2024]. Kemudian, secara year to date [ytd] turun 2,18%," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan Tanah Air tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pertumbuhan kredit hingga bulan kesepuluh tahun ini masih melanjutkan catatan dobel digit sebesar 10,92% secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai Rp7.656,90 triliun.

“Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,74% YoY, di September lalu 7,04%, menjadi sebesar Rp8.751,16 triliun dengan tabungan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan informasi mengenai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengangkatan anggota dewan komisaris perseroan.

Melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (12/12/2024) disampaikan bahwa BSI telah menerima keputusan dari OJK mengenai keputusan pengangkatan anggota dewan komisaris emiten dengan ticker BRIS tersebut.

"Adapun Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK menerangkan bahwa OJK menyetujui Fauzi sebagai Komisaris, Nazaruddin sebagai Komisaris, Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen," demikian penjelasan manajemen BSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Sarana Sultra Ventura (PT SSV) yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Komplek Ruko Mega Gracia Nomor 3 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), pencabutan izin usaha tersebut sebagaimana ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.06/2024 tanggal 10 Desember 2024.

"Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SSV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir," tulis OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) mengungkap telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp13,24 triliun per 6 Desember 2024.

Karissa Sjawaldy, Chief of Public Affairs AdaKami mengungkapkan total pendanaan tersebut telah disalurkan kepada 1,4 juta borrower.

“Total pinjaman yang sudah disalurkan oleh AdaKami senilai Rp13,24 triliun per 6 Desember 2024. Ini mencakup jumlah transaksi yang mencapai 1,46 juta borrower,” kata Karissa dalam acara Kaleidoskop 2024 AdaKami yang digelar pada Kamis (12/12/2024).