OJK

Beda Arah Bisnis Paylater Bank vs Multifinance pada Februari 2025

Beda Arah Bisnis Paylater Bank vs Multifinance pada Februari 2025

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pembiayaan layanan beli sekarang bayar nanti alias paylater antara industri perbankan dan industri multifinance memperlihatkan performa yang berbeda pada Februari 2025.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan buy now pay later (BNPL) oleh perbankan turun secara bulanan, sedangkan BNPL multifinance terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa outstanding BNPL perbankan tercatat sebesar Rp21,98 triliun per Februari 2025, turun dari Rp22,57 triliun pada Januari 2025.

OJK Ingatkan Asuransi Antisipasi Dampak Tarif Trump ke Usaha Marine Cargo

OJK Ingatkan Asuransi Antisipasi Dampak Tarif Trump ke Usaha Marine Cargo

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia disebut bisa memberikan dampak kepada lini usaha asuransi marine cargo atau kargo pengangkutan laut seiring dengan berpotensinya pengiriman barang ekspor Indonesia ke AS menurun. 

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan kebijakan tarif Trump tersebut baru diberlakukan dan masih terus mengalami perubahan seperti yang saat ini sedang dalam penagguhan selama 90 hari.

"Namun demikian kami terus mendorong perusahaan asuransi untuk mengantisipasi dampak kondisi ini terhadap kinerja keuangan dengan terus memastikan proses manajemen risiko dilakukan secara disiplin," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/4/2025).

Masyarakat Rugi Rp1,7 Triliun gegara Penipuan, Anti-Scam Center Ungkap Data Lengkapnya

Masyarakat Rugi Rp1,7 Triliun gegara Penipuan, Anti-Scam Center Ungkap Data Lengkapnya

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sampai dengan 31 Maret tahun ini Indonesia Anti-Scam Center telah menerima lebih dari 79.969 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, OJK mencatat total kerugian masyarakat Rp1,7 triliun dengan dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp134,7 triliun. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari  menyebut jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 82.336 rekening dan yang sudah langsung kita blokir sebanyak 35.394 rekening. 

Kinerja Bank Emas Sentuh Rp 1 Triliun, OJK Undang 17 Bank KBMI III dan IV Jadi Bank Emas

Kinerja Bank Emas Sentuh Rp 1 Triliun, OJK Undang 17 Bank KBMI III dan IV Jadi Bank Emas

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi bank emas alias bullion bank mencapai Rp1 triliun sejak diluncurkan Februari 2025. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya tetap menyambut baik bank yang akan mengajukan permohonan izin. Apalagi saat ini dalam catatan OJK terdapat 17 bank di kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III dan IV.

Namun demikian, Dian menegaskan bank yang ingin memperoleh izin harus memenuhi persyaratan dan evaluasi oleh OJK. 

OJK Pastikan Eksposur Tekanan Rupiah Tak Berdampak Signifikan ke Bank

OJK Pastikan Eksposur Tekanan Rupiah Tak Berdampak Signifikan ke Bank

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif kecil walaupun rupiah mendekati level Rp17.000 per dolar AS. 

Merujuk data yang disampaikan OJK, risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergorongmasih sangat rendah per Februari 2025. Hal ini tercermin dari posisi devisa neto atau PDN bank terhadap valuta asing alias valas yang hanya sebesar 1,55%. 

"Ini jauh di bawah threshold yang sebesar 20%, ini dimaknai bahwa eksposur langsung ke bank relatif kecil" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDKB OJK, Jumat (11/4/2025). 

OJK Catat Outstanding Fintech P2P Lending Tembus Rp80,07 Triliun, Tumbuh 31,06%

OJK Catat Outstanding Fintech P2P Lending Tembus Rp80,07 Triliun, Tumbuh 31,06%

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pertumbuhan signifikan pada industri financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending. 

Outstanding pembiayaan fintech P2P lending per Februari 2025 tercatat sebesar Rp80,07 triliun, atau tumbuh 31,06% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya.

“Pada industri fintech peer to peer lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh sebesar 31,06% year on year. Di Januari yang lalu, tercatat 29,94% year on year. Dengan nominal sebesar 80,07 triliun rupiah,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Maret 2025 pada Jumat (11/4/2025). 

Warga RI Utang di Paylater hingga Rp8,2 Triliun per Februari 2025

Warga RI Utang di Paylater hingga Rp8,2 Triliun per Februari 2025

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan paylater atau layanan beli sekarang bayar nanti oleh multifinance terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan pada awal 2025. 

Dalam dua bulan pertama tahun ini, utang warga Indonesia melalui skema Buy Now Pay Later (BNPL) di sektor multifinance telah mencapai Rp8,2 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa pwr Februari 2025, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 59,1% secara tahunan (year on year/YoY).

OJK Catat Konsumen Aset Kripto RI Bertumbuh di Tengah Gejolak Perang Dagang

OJK Catat Konsumen Aset Kripto RI Bertumbuh di Tengah Gejolak Perang Dagang

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat konsumen aset kripto di Indonesia terus bertumbuh. Adapun, pasar kripto saat ini tengah dipengaruhi oleh sentimen perang dagang, dipicu kebijakan tarif impor AS.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan hingga akhir Februari 2025, jumlah konsumen aset kripto di seluruh pedagang mencapai 13,31 juta konsumen. "Ada kenaikan signifikan dibanding Januari 2025 sebesar 12,92 juta," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Jumat (11/4/2025).

OJK: AJB Bumiputera Bayar Klaim Rp447,19 Miliar hingga 26 Maret 2025

OJK: AJB Bumiputera Bayar Klaim Rp447,19 Miliar hingga 26 Maret 2025

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — OJK mencatat Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 telah merealisasikan pembayaran klaim senilai Rp447,19 miliar hingga 26 Maret 2025. 

Pembayaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan perusahaan kepada regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (PPDP OJK) Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa OJK terus melakukan pemantauan atas realisasi RPK AJB Bumiputera, termasuk pembayaran klaim kepada para pemegang polis.

10 Penyelenggara Pinjol Belum Penuhi Modal Minimum Rp7,5 Miliar

10 Penyelenggara Pinjol Belum Penuhi Modal Minimum Rp7,5 Miliar

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga awal April 2025 masih terdapat 10 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya OJK Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Maret 2025 pada Jumat (11/4/2025). 

OJK Minta Bank Blokir 10.016 Rekening Diduga Terlibat Judi Online

OJK Minta Bank Blokir 10.016 Rekening Diduga Terlibat Judi Online

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk memblokir 10.016 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online.

Dalam data yang diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, setidaknya terdapat 10.016 yang diminta untuk diblokir alias meningkat dibandingkan sebelumnya 8.618 rekening.

“OJK meminta pihak bank untuk melakukan pemblokiran kurang lebih 10.016 rekening, dari sebelumnya [rekening] yang kami laporkan tercatat sebesar 8.618 rekening,” kata Dian dalam konferensi pers RDKB OJK, Jumat (11/4/2025).

OJK Dorong Dapen  Asuransi BUMN Masuk Pasar Saham saat IHSG Tertekan Tarif Trump

OJK Dorong Dapen Asuransi BUMN Masuk Pasar Saham saat IHSG Tertekan Tarif Trump

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah-langkah antisipasi seiring dengan kekhawatiran jatuhnya pasar saham Indonesia yang tertekan sentimen tarif impor AS. Salah satu langkah adalah mendorong masuknya investor institusional, seperti dana pensiun (Dapen) hingga perusahaan asuransi BUMN ke pasar saham.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pembukaan perdagangan kembali setelah libur Lebaran, pasar saham Indonesia bergerak fluktuatif. IHSG ditutup jeblok 7,9% menuju posisi 5.996,1 pada penutupan perdagangan Selasa (8/4/2025).

OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, OJK Ungkap Kondisi Sistem Keuangan

OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, OJK Ungkap Kondisi Sistem Keuangan

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri keuangan tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global seperti perang dagang dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa ekonomi global cenderung mengalami divergensi. Hal tersebut seiring dengan rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi. Di sisi lain, data perekonomian Eropa dan China justru berada di atas ekspektasi sebelumnya.

"Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada 26 Maret 2025 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian ke depan. Volatilitas pasar masih tetap tinggi karena ketidakpastian kebijakan ekonomi dan risiko geopolitik yang cenderung meningkat," jelas Mahendra dalam konferensi pers, Jumat (11/4/2025).

OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

OJK Buka Suara soal RI Kena Tarif Timbal Balik Trump

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait langkah Indonesia dalam merespons pengenaan tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).

"Langkah tersebut dilakukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar dan daya saing, serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Mahendra dalam Konferensi Pers, Jumat (11/4/2025).

Bisnis Paylater Bank Berbalik Arah, Pinjaman Turun jadi Rp21,98 Triliun per Februari 2025

Bisnis Paylater Bank Berbalik Arah, Pinjaman Turun jadi Rp21,98 Triliun per Februari 2025

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan outstanding layanan perbankan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) sebesar Rp21,98 triliun per Februari 2025.

Mengacu pada data OJK, outstanding paylater menurun jika dibandingkan dengan Januari 2025, yaitu sebesar Rp22,57 triliun.

Meski demikian, data tersebut jika diukur secara tahunan mengalami penurunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 36,60% secara tahunan (year-on-year/YoY) per Februari 2025.

OJK: 21 Emiten Rancang Buyback Tanpa RUPS, Siapkan Anggaran Rp14,97 Triliun

OJK: 21 Emiten Rancang Buyback Tanpa RUPS, Siapkan Anggaran Rp14,97 Triliun

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tercatat, sebanyak 21 emiten merancang buybcak saham dengan total anggaran yang disiapkan mencapai  Rp14,97 triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan mempertimbangkan kondisi pasar terkini, OJK pun langsung ambil langkah, salah satunya kebijakan memperbolehkan emiten buyback tanpa RUPS.

Pada perkembangannya, hingga 9 April 2025, terdapat 21 emiten yang berencana buyback tanpa RUPS. Total anggaran yang disiapkan emiten mencapai Rp14,97 triliun. Lalu, 15 di antara emiten itu telah melakukan buyback dengan realisasi Rp429,72 miliar.

Kredit Berisiko Perbankan Naik jadi 9,77% (mtm), Investasi Korporasi jadi Harapan Pertumbuhan

Kredit Berisiko Perbankan Naik jadi 9,77% (mtm), Investasi Korporasi jadi Harapan Pertumbuhan

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit berisiko tinggi alias loan at risk (LAR) menurun menjadi 9,77%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 11,56%.

Namun, jika dibandingkan posisi Januari 2025, rasio LAR perbankan meningkat. Adapun OJK mencatat LAR perbankan pada Januari yakni 9,72%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa risiko kredit itu beriringan dengan pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan hasil positif dengan pencapaian double digit growth sebesar 10,30% pada Februari 2025, meningkat dari 10,27% pada Januari 2025.

OJK: Premi Asuransi Komersil turun 0,94% per Februari 2025

OJK: Premi Asuransi Komersil turun 0,94% per Februari 2025

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja premi industri asuransi komersil mengalami pelemahan pada dua bulan pertama tahun ini. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa pendapatan premi asuransi komersil per Februari 2025 mencapai Rp60,27 triliun, atau turun 0,94% secara tahunan (year on year/YoY).

“Adapun kinerja asuransi komersil berupa pendapatan premi pada periode Januari—Februari 2025 sebesar Rp60,27 triliun atau turun 0,94% YoY,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Maret 2025 pada Jumat (11/4/2025). 

Alasan di Balik Langkah Go Private Emiten Tommy Soeharto Humpuss Intermoda (HITS)

Alasan di Balik Langkah Go Private Emiten Tommy Soeharto Humpuss Intermoda (HITS)

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi laut besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) berencana untuk go private dan delisting dari Bursa. Manajemen HITS pun membeberkan sejumlah alasan langkah go private tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi, HITS akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen untuk menyetujui rencana go private dan delisting yang dijadwalkan pada 21 Mei 2025.

Dalam hal rencana go private dan delisting disetujui RUPSLB Independen, suatu penawaran untuk membeli saham yang dimiliki oleh para pemegang saham publik pun akan dilakukan melalui penawaran tender sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP).

Pengertian Trading Halt, Alarm BEI saat IHSG Ambrol Lebih dari 8%

Pengertian Trading Halt, Alarm BEI saat IHSG Ambrol Lebih dari 8%

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan mekanisme trading halt usai indeks harga saham gabungan (IHSG) ambles lebih dari 9% pada perdagangan hari ini, Selasa (8/4/2025).

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan, IHSG terkoreksi 9,19% atau 598,55 poin ke level 5.912,06 pada awal sesi perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 5.912 hingga 5.914.

Total perdagangan saham mencapai 1,59 miliar lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp1,92 triliun dan frekuensi sebanyak 64.620 kali. Tercatat 9 saham menguat, 552 saham melemah, dan 65 saham stagnan. Kapitalisasi pasar atau market cap Bursa tercatat mencapai Rp11.280 triliun.

Alasan BEI Ubah Ketentuan Auto-Reject Bawah (ARB)  Trading Halt

Alasan BEI Ubah Ketentuan Auto-Reject Bawah (ARB) Trading Halt

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan alasan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan auto-rejection bawah dan trading halt pada perdagangan perdana hari ini, Selasa (8/4/2025), usai libur Lebaran Idulfitri 1446 H.

Manajemen BEI dalam keterangan resminya mengatakan perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan perdagangan efek dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.

"BEI dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direksi Bursa perihal Perubahan Peraturan II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat," kata Manajemen BEI, Selasa (8/4/2025).

Perdagangan Perdana Hari Ini, BEI Ubah Ketentuan Auto-Reject Bawah  Trading Halt

Perdagangan Perdana Hari Ini, BEI Ubah Ketentuan Auto-Reject Bawah Trading Halt

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian terhadap ketentuan auto-rejection bawah dan trading halt pada perdagangan perdana hari ini, Selasa (8/4/2025), usai libur lebaran Idulfitri 1446 H.

Manajemen BEI dalam keterangan resminya mengatakan dalam rangka memastikan perdagangan efek dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, BEI dengan dukungan OJK melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direksi Bursa perihal Perubahan Peraturan II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

Target Aset Perbankan dalam RPJMN 2025-2029 Naik, OJK: Sangat Menantang

Target Aset Perbankan dalam RPJMN 2025-2029 Naik, OJK: Sangat Menantang

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui adanya tantangan untuk mencapai target aset perbankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam rancangan tersebut, total aset perbankan pada 2025 ditargetkan mencapai 66,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga meningkat menjadi 77,2% pada 2029.

“Target aset perbankan per PDB sebagaimana RPJMN 2025-2029 sangat menantang bagi sektor perbankan, karena target tersebut disusun dengan menggunakan baseline rasio aset perbankan/PDB yang sebesar 57,2%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (7/4/2025).

OJK Ungkap Dampak PSAK 117 Berbeda bagi Perusahaan Asuransi

OJK Ungkap Dampak PSAK 117 Berbeda bagi Perusahaan Asuransi

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 akan memberikan dampak yang berbeda bagi setiap perusahaan asuransi. 

Hal ini tergantung pada profitabilitas produk yang dipasarkan serta perubahan asumsi dalam evaluasi berkala. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan bahwa persiapan penerapan PSAK 117 telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. 

Pada 2024, telah dilakukan parallel run setiap kuartal untuk membandingkan laporan laba rugi (Profit and Loss/PnL) dan neraca keuangan (Balance Sheet/BS) berdasarkan PSAK 62 dan PSAK 117 dari sisi kewajiban.

AAJI Akui Sejumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Masih Adaptasi dengan PSAK 117

AAJI Akui Sejumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Masih Adaptasi dengan PSAK 117

(1 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menegaskan industri asuransi jiwa secara umum menyambut positif penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. 

Namun, masih ada sejumlah perusahaan yang memerlukan waktu lebih untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini. Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan bahwa saat ini mayoritas perusahaan asuransi jiwa telah menjalankan tahapan persiapan dan parallel run dengan baik, serta secara aktif melaporkan perkembangan kesiapan mereka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).