OJK

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara merespons keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan investasi di luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus mendorong lembaga pengelola dana sosial tersebut melakukan investasi dengan menyesuaikan karakteristik kewajiban di setiap program BPJS Ketenagakerjaan.

"OJK terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam kebijakan investasi yang direviu secara berkala," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya pergeseran penyumbang premi terbesar di industri asuransi jiwa. 

Sebelumnya, Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit linked menjadi penyumbang premi terbesar di industri asuransi jiwa. Namun, lini bisnis endowment (multiguna) dan/atau produk kombinasinya kini mengalihkan dominasi unit linked.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pergeseran tersebut dipicu oleh koreksi pada produk asuransi yang dikaitkan investasi tersebut.  

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih terus membayarkan membayarkan klaim tertunda dengan mekanisme penurunan nilai manfaat (PNM). Adapun per akhir September 2024, klaim dibayarkan mencapai senilai Rp337,4 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim tersebut telah dibayarkan kepada 91.403 peserta.

“Berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan RPK [rencana penyehatan keuangan] sampai dengan akhir September 2024 AJB Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta dengan nominal sebesar Rp337,4 miliar,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggara fintech P2P lending Modalku menjawab tantangan potensi turunnya kepercayaan investor perorangan kepada perusahaan P2P lending yang izinnya dicabut OJK.

Adapun outstanding lender perorangan per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp5,24 triliun. Outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

"Untuk menjaga kepercayaan pemberi dana, Modalku menyediakan factsheet tentang profil usaha penerima dana serta informasi keuangannya agar pemberi dana dapat mengetahui kondisi finansial penerima dana sebelum melakukan pendanaan, kata Arthur Adisusanto, Country Head Modalku Indonesia kepada Bisnis, Selasa (4/11/2024).

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur sebagai respons banjir rob yang kerap terjadi di pantai utara (pantura) Jawa, termasuk pesisir Jakarta. Upaya penyelamatan Jakarta dari ancaman tenggelam melalui pembangunan infrastruktur yakni berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek NCICD, salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, tetapi infrastruktur ini diperkirakan tak bertahan lama. Kondisi ini turut mendukung kebutuhan tanggul laut raksasa. Berita tersebut adalah satu dari lima berita dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (5/11/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia (AFPI) memberi penjelasan soal outstanding lender perorangan mengalami kontraksi per Agustus 2024.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menjelaskan kondisi itu merupakan bagian dari proses dan dinamika perkembangan sebuah bisnis yang belum lama beroperasi di Indonesia.

"Memang kalau bicara penurunan kita bisa lihat dari prespektif lain yaitu pendewasaan," kata Ronald saat ditemui di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia di tengah langkah kepolisian memberantas para pelindung kejahatan sosial itu. 

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Djoko Kurnijanto mengatakan pemerintah telah memiliki satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal seperti judol ini, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Hingga September 2024, premi kesehatan dari asuransi jiwa dan asuransi umum kompak mencatatkan pertumbuhan dua digit.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjabarkan bahwa pada asuransi jiwa, premi kesehatan per September 2024 tumbuh 32,98% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp21,11 triliun. Jumlah ini berkontribusi 16,28% dari total premi asuransi jiwa pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) akan mengadakan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan BFN 2024 akan dimulai pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan gelaran IFSE yang akan menjadi acara puncak pada 12-13 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending Akseleran menjelaskan penyebab penurunan outstanding dana lender perorangan di industri yang identik dengan pinjaman online (pinjol) itu. Per Agustus 2024, outstanding lender perorangan mencapai Rp5,24 triliun, atau mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan ada kemungkinan penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kepercayaan masyarakat untuk meminjamkan dananya kepada perusahaan P2P lending. Saat yang sama, menurutnya dana lender perorangan karena adanya opsi instrumen investasi lainnya bagi masyarakat yang dianggap lebih menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mencatat sejak industri Peer-to-peer (P2P) (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) beroperasi di Indonesia hingga saat ini, pelaku usaha telah menyalurkan pinjaman mencapai Rp950 triliun.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengatakan hal itu adalah capaian yang patut diapresiasi karena industri P2P lending baru berusia tidak lebih dari 10 tahun di Indonesia. Lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan banyak perusahaan industri financial technology atau fintech harus gulung tikar karena tidak mampu memenuhi tantangan permodalan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Djoko Kurnijanto menjelaskan ada empat tantangan terbesar yang harus dihadapi industri fintech saat ini.

Tantangan pertama adalah keberlanjutan bisnis fintech. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan dua aspek utama yakni tata kelola perusahaan dan faktor permodalan. 

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Bisnis.com, JAKARTA — Premi asuransi jiwa pada kuartal IV/2024 ini diprediksi tidak akan mengalami pertumbuhan signifikan dibanding pertumbuhannya hingga kuartal III/2024.

Hingga September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun. Analis senior bidang perasuransian Irvan Rahardjo mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa pertumbuhan premi asuransi jiwa tidak akan jauh berbeda.

"Pertama adalah kinerja unit-linked yang tidak lagi semoncer dua hingga tiga tahun yang lalu akibat regulasi SEOJK [Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor] 5/2022 tentang Unit-Linked yang semakin ketat dan menuntut transparansi dan syarat permodalan yang lebih berat," kata Irvan kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — OJK mendorong kontribusi pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending dan perusahaan pembiayaan atau multifinance kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat peta jalan pengembangan dan penguatan industri P2P lending 2023—2027 dan peta jalan pengembangan dan penguatan multifinance 2024—2028 sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dua industri keuangan non bank tersebut. 

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung dan bekerja sama dengan stakeholders terkait, demi mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK melakukan berbagai simulasi skema pembiayaan untuk mendukung target Prabowo, yaitu antara lain program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga program makan bergizi gratis.

"Yang kami antisipasi antara lain dengan berbagai simulasi, berbagai piloting skema-skema pembiayaan dan kredit untuk program-program kredit prioritas pemerintah baik itu terkait dengan ekonomi hijau, transisi enegri, maupun mendorong aktivitas lebih kuat lagi di bursa karbon maupun upaya prioritas pemerintah untuk membangun perumahan bagi MBR," kata Mahendra saat konferensi pers RDK Oktober 2024, dikutip Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Pembiayaan melalui layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater mencatatkan pertumbuhan pesat di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan BNPL meningkat sebesar 103,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp8,24 triliun per September 2024. 

Adapun, tingkat kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross BNPL mencapai 2,60% pada periode tersebut. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada Agustus 2024 yakni 2,52%. 

Terkait hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa peningkatan pembiayaan BNPL didorong oleh penurunan daya beli dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang membuat banyak masyarakat mengandalkan BNPL untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah tumbuh 11,40% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024.

Pembiayaan bank syariah meningkat dari Rp564,15 triliun pada September 2023 menjadi Rp628,46 triliun pada September 2024. 

Laju pertumbuhan pembiayaan ini unggul tipis dari kredit yang disalurkan bank umum konvensional. Hingga bulan kesembilan tahun ini, kredit yang disalurkan bank tumbuh 10,85% yoy dengan nilai Rp7.579,25 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sampai dengan 28 Oktober 2024. 

Jumlah tersebut turun apabila dibandingkan pada periode Agustus lalu, di mana masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris. 

Terkait pemenuhan aktuaris tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, regulator terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan. 

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah untuk memastikan kesiapan industri asuransi menghadapi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 pada 1 Januari 2025. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung perusahaan asuransi agar siap menerapkan standar PSAK 117.

“Kami di steering committee terakhir sudah sepakat untuk menerapkan ini, dan kami juga sudah melakukan parallel run. Saat ini, hasil parallel run triwulan III masih ditunggu, sebagian besar perusahaan telah menyampaikan dengan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan optimisme bahwa industri asuransi siap untuk penerapan PSAK 117 pada 2025 secara penuh,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).  

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar untuk segera melakukan merger.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tenggat waktu bagi perbankan terkait untuk melaksanakan hal tersebut sebelum 31 Desember 2024.

“Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR/BPRS wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, diambil alih, akuisisi dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (2/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari 41 perusahaan asuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dua di antaranya telah melakukan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) per 31 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan satu UUS perusahaan asuransi jiwa memilih untuk mendirikan perusahan asuransi jiwa syariah sendiri. Perusahaan pun telah mendapatkan izin asuransi jiwa syariah. 

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnis buy now pay later (BNPL) atau paylater yang dijalankan industri perbankan kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga September 2024.

Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, disampaikan bahwa porsi produk kredit paylater bank sebesar 0,26%, meningkatkan 0,02% dibandingkan bulan lalu. Baki debet dan jumlah rekening paylater bank juga mencatatkan laju pertumbuhan tinggi.

“Per September 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 46,42% YoY dari Agustus 2024 40,68%, menjadi Rp19,81 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Sabtu (2/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari sampai dengan 28 Oktober 2024 telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. 

Tidak hanya itu, OJK juga menemukan dan menghentikan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Oleh sebab itu, dari 2017– Oktober 2024, terdapat 10.891 entitas ilegal yang telah diblokir yang terdiri dari 1.460 investasi ilegal, 9.180 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal. 

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kinerja positif di sektor pembiayaan atau industri multifinance. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan piutang perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024, mencapai Rp501,78 triliun.

Agusman menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi, yang naik sebesar 9,76% yoy. Selain itu, profil risiko perusahaan pembiayaan juga menunjukkan tren positif. 

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi bahwa penyaluran kredit oleh perbankan pada akhir 2024 akan tumbuh sesuai target, yakni pada rentang 9%-11% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa realisasi pertumbuhan kredit bank per September 2024 mencapai 10,85% YoY. Secara garis besar, angka ini dinilai sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) hingga bulan kesembilan tahun ini.

“Proyeksi pertumbuhan juga sesuai hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK [SBPO] triwulan III/2024, yaitu pada range 10%-12%. Sehingga, pertumbuhan kredit pada triwulan IV/2024 diproyeksikan tumbuh cukup stabil,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat 14 perusahaan dana pensiun serta delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus sampai dengan 28 Oktober 2024. 

Jumlah perusahaan dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus oleh OJK tidak berubah dari Januari 2024, tetap sebanyak 14 perusahaan.

Namun, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus mengalami peningkatan sejak awal tahun. Pada Januari 2024, ada tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk pengawasan khusus, tetapi kini jumlahnya bertambah. 

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan fintech peer to peer (P2P) lending. Perluasan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK atau POJK SLIK. 

Dengan penambahan pelapor ini, data debitur diharapkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen risiko kredit bagi lembaga keuangan.

Untuk mendukung POJK tersebut, OJK pun baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 yang merupakan ketentuan untuk mengatur penilaian kualitas tagihan subrogasi dalam kegiatan penjaminan dan suretyship, yang merujuk pada POJK Nomor 11 Tahun 2024. 

Bisnis.com, JAKARTA –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk (LaR) perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintech peer to peer (P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%. 

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).